REMEDIAL KLS IX PPKn BAB 1,2 DAN 3

Pancasila merupakan tujuan dan cita - cita luhur yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila tersebut disebut sebagai….

• Dasar Negara

• Ideologi Bangsa

• Kepribadian bangsa

• Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga memenuhi persyaratan menjadi Ideologi yang terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila ....

• mampu bersaing dengan ideologi – ideologi lain yang dianut oleh negara – negara di dunia

• dapat menerima semua kemajuan IPTEK ( Imu Pengetahuan dan Teknologi ) yang berkembang secara global yang menghilangkan batas – batas antar negara

• dapat menerima semua budaya asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa harus disaring atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia

• bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat

Perhatikan pernyataan di bawah ini !

(1) taat beribadah

(2) memiliki akte kelahiran

(3) membayar pajak tepat waktu

(4) menaati rambu – rambu lalu lintas

(5) menghormati orang yang lebih tua

(6) menggunakan hak pilih dalam Pemilu

Berdasarkan pernyataan di atas, penerapan nilai- nilai Pancasila di bidang hukum sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditunjukkan oleh no …

• 1,2 dan 3

• 2, 3, dan 4

• 1,3 dan 4

• semua benar

Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik meliputi adanya perkembangan lembaga – lembaga negara. Lembaga – lembaga negara yang baru setelah dilakukan amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu ….

• DPD, MK, dan KY

• DPA, DPD, dan MK

• BPK, DPD, dan KY

• DPR, DPD, dan MA

Perhatikan pernyataan berikut ini!

1) sebagai sumber tertib hukum

2) sebagai pokok kaidah yang fundamental

3) sebagai sumber hukum dasar yang tertulis

4) hukum dasar yang tidak tertulis ( konvensi )

5) sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci ( Declaration of Independence )

Berdasarkan pernyataan di atas, kedudukan Pembukaan UUD 1945 ditunjukkan dengan nomor .…

• 1, 2, 3, dan 4

• 1, 2, 3, dan 5

• 1, 2, 4, dan 5

• 2, 3, 4, dan 5

Perhatikan pernyataan berikut ini !

1) memajukan kesejahteraan umum

2) mencerdaskan kehidupan bangsa

3) keadilan sosial bagi suluruh rakyat Indonesia

4) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Darah Indonesia

5) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Berdasarkan pernyataan di atas, tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV ditunjukkan oleh nomor ....

• 1, 2, 3, dan 5

• 1, 2, 3, dan 4

• 1, 2, 4, dan 5

• Semua benar

Perhatikan pernyataan berikut ini !

(1). Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara

(2). Ketentuan diadakannya Undang - Undang Dasar

(3). Bentuk negara yaitu Republik yang Berkaudalatan Rakyat

(4). Dasar negara yaitu Pancasila .

Pernyataan di atas merupakan makna Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ....

• alinea pertama

• alinea kedua

• alinea ketiga

• alenia keempat

Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, merupakan penjabaran dari pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu pokok pikiran ...

• Persatuan

• Keadilan sosial

• Persatuan Indonesia

• Ketuhanan Yang Maha Esa

“Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaaan yang adil dan beradab”. Pernyataan tersebut adalah pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ke...

• Satu

• Dua

• tiga

• empat

Pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah …

• negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa

• negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

• negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

• negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan