Salah satu alasan ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru adalah …

• Pancasila diterapkan sebagai satu - satunya azas

• Banyak terjadi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme

• Indonesia dilanda krisis moneter dan moral

• Indonesia sering menerima kritikan dari luar negeri

• Indonesia tidak mampu bersaing di pentas dunia

Iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara yang ditetapkan dalam peraturan perundangan disebut dengan ……

• Retribusi

• Pajak

• Sumbangan

• Pembayaran resmi

• Kontraprestasi

Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 berfokus pada perumusan ...

• Strategi perjuangan kemerdekaan

• Dasar negara Indonesia

• Teks proklamasi ke merdekaan

• Sistem kenegaraan Indonesia

• Visi dan misi Republik Indonesia

Tujuan dilaksanakannya pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955 adalah untuk ……

• Membuktikan Indonesia sebagai negera demokrasi

• Memilih presiden dan wakil presiden

• Memilih anggota DPR dan Konstituante

• Memilih anggota MPR

• Menyalurkan aspirasi rakyat

Dalam memberikan amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan ……

• MPR

• DPR

• MA

• DPA

• Hakim agung

Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 1 hasil amandemen, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi memperhatikan pertimbangan ……

• MPR

• DPR

• MA

• DPA

• Jaksa Agung

Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, maka pelaksanaan tugas kepresidenan adalah ……

• Ketua MPR, Ketua DPR

• Ketua MPR, Ketua DPR dan para Menteri

• MA dan Menteri Dalam Negeri

• MA, Jaksa Agung dan para Menteri

• Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan

Tata urutan perundang - undangan menurut TAP MPR No III/ MPR/ 2000 adalah . . .

• UUD 1945, TAP MPR,Undang - Undang, UU Perpu, Peraturan Pemerintah, Keppres, Peraturan Daerah

• UUD 1945, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Undang - Undang, UU Perpu, Keppres, Peraturan Daerah

• UUD 1945, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Undang - Undang, Kepres, UU Perpu, Peraturan Daerah

• UUD 1945, TAP MPR,UU Perp u, Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Peraturan Daerah

• UUD 1945, TAP MPR, Peratura Pemerintah, Undang - Undang, UU Perpu,, Keppres, Peraturan Daerah

Pulau Karimunjawa yang termasuk kedalam wilayah kabupaten Jepara terletak pada ....

• 5°40 LS dan 109° BT

• 5°40 LS dan 110º BT

• 5 49 LS dan 115 BT

• 6 º LS dan 110º BT

• 6º5 LS dan 111º BT

Susunan kebijakan Pemerintah Daerah Otonom Menurut UU no 22 Th 1999 terdiri dari....

• Kepala Daerah, Ketua DPRD, dinas – dinas

• Kepala Daerah, Ketua DPRD, Badan Eksekutif Daerah

• Kepala Daerah dan dinas – dinas

• Kepala Daerah dan Muspida

• Kepala Daerah dan DPRD