Latihan Avsec Bayu

Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference adalah salah satu dokumen yang diterbitkan oleh ICAO.

• Annex 18

• Annex 17

• ICAO Doc 8973

• ICAO Doc 9284/905-AN

Sebagai pedoman pelaksanaan tugas personel Pengamanan Penerbangan, ICAO menerbitkan petunjuk pelaksanaan tugas pengamanan penerbangan berupa :

• ICAO Doc. 9808

• ICAO Doc. 8793

• ICAO Doc. 9284/905-AN

• ICAO Doc. 8973

ICAO Doc. 9284/905-AN mengatur tentang :

• Security Manual for the safeguarding international civil aviation against acts of unlawful interference;
• Safeguarding international civil aviation against acts of unlawful interference;
• Technical instruction of the safe transport dangerous goods by air;
• The safe transport dangerous goods by air

Sebagai negara anggota ICAO maka Indonesia wajib mematuhi aturan-aturan yang diterbitkan oleh ICAO terkait keamanan penerbangan diantaranya, meratifikasi konvensi-konvensi ICAO yang diatur di :

• Undang Undang No 1 Tahun 2009;
• Undang Undang No 2 Tahun 1976;
• Undang Undang No 15Tahun 1992
• Undang Undang No 4 Tahun 1976;

Pasal 3.1.1 pada Annex 17, terkait dengan pengamanan penerbangan sipil, kepada setiap negara anggota ICAO diwajibkan untuk :

• Menyusun dan mengimplementasikan program keamanan penerbangan nasional

• Menyusun dan mengimplementasikan program keamanan angkutan udara nasional;

• Menyusun dan mengimplementasikan program nasional quality control;

• Menyusun dan mengimplementasikan program pendidikan dan pelatihan personel pengamanan

• penerbangan;

Setiap badan usaha angkutan udara di negara anggota ICAO dalam kaitan dengan pengamanan penerbangan diwajibkan untuk :

• Menyusun dan mengimplementasikan program nasional quality control;

• Menyusun dan mengimplementasikan program keamanan angkutan udara ;

• Menyusun dan mengimplementasikan program pendidikan dan pelatihan personel pengamanan penerbangan;

• Menyusun dan mengimplementasikan program pendidikan dan pelatihan personel pengamanan penerbangan;

Negara anggota ICAO dalam rangka pengamanan penerbangan telah mengadakan beberapa kali konvensi diantaranya adalah Konvensi Hague pada tahun 1970, yang

membahas tentang :

• Kejahatan dan kejadian tertentu lainnya pada pesawat terbang;

• Pemberantasan Tindak Melawan Hukum terhadap keselamatan penerbangan;

• Pemberantasan Penguasaan Pesawat Udara Secara Melawan Hukum;

• Tindakan melawan hukum kekerasan di bandara melayani penerbangan sipil internasional;

Negara anggota ICAO dalam rangka pengamanan penerbangan telah mengadakan beberapa kali konvensi diantaranya adalah Konvensi Tokyo pada tahun 1963, yang membahas tentang :

• Kejahatan dan kejadian tertentu lainnya pada pesawat terbang;

• Pemberantasan Tindak Melawan Hukum terhadap keselamatan penerbangan;

• Pemberantasan Tindak Melawan Hukum terhadap keselamatan penerbangan;

• Pemberantasan tindak melawan hukum di dalam pesawat.

Setiap bandar udara yang melayani penerbangan sipil di negara anggota ICAO dalam kaitan dengan pengamanan penerbangan diwajibkan untuk :

• Menyusun dan mengimplementasikan program keamanan penerbangan nasional

• Menyusun dan mengimplementasikan program keamanan bandar udara

• Menyusun dan mengimplementasikan program nasional quality control

• Menyusun dan mengimplementasikan program keamanan Angkutan Udara

Setiap negara anggota ICAO wajib mengutamakan keselamatan dari penumpang, awak pesawat, petugas darat dan masyarakat terkait dari tindakan melawan hukum dalam penerbangan sipil. Pernyataan tersebut diatas adalah :

• Kewajiban setiap negara anggota ICAO memberikan perlindungan keamanan penerbangan kepada pengguna jasa penerbangan;

• Tujuan disusunnya program keamanan penerbangan nasional;

• Tujuan keamanan penerbangan pada Annex 17;

• Tujuan keamanan penerbangan;