REMEDIAL UAS SMAS DIM P.Kn KLS. X 2019-2020

Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, fungsi MPR

berubah dengan terbentuknya lembaga negara baru. Di bawah ini fungsi MPR, kecuali ...

• menetapkan UUD

• mengubah UUD

• menyusun dan menetapkan GBHN

• menetapkan presiden dan wakil presiden

• melantik presiden dan wakil presiden

Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3

Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ...

• mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

• memilih presiden dan wakil presiden

• mengangkat dan melantik presiden dan wakil

  presiden

• menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja

  Negara

• memberhentikan presiden atas usul Dewan Pewakilan

  Rakyat

Presiden dan wakil presiden memegang jabatan

selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang

sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Pernyataan tersebut terdapat dalam

....

• Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945

• Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945

• Pasal 7B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

• Pasal 7B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

• Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945

Menurut Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, presiden memberikan grasi dan

rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan .....

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Mahkamah Agung

• Pengadilan banding

• Menteri Hukum dan Ham

• Mahkamah Konstitusi

Lembaga negara yang dibentuk setelah perubahan

ketiga UUD NRI Tahun 1945, berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan berada di

luar Mahkamah Agung, serta memiliki kedudukan yang setingkat atau sederajat

dengan Mahkamah Agung adalah ....

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Mahkamah Konstitusi

• Dewan Perwakilan Daerah

• Badan Pemeriksa Keuangan

• Mahkamah Agung

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh

lembaga ....

• MPR, DPR, DPRD, dan DPD

• kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman

• kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan

• Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi

• pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah

  Agung

Kekuasaan legislatif di Indonesia dipegang oleh

....

• presiden, DPR, DPD

• presiden dan menteri-menteri

• MA dan MK

• DPR dan MA

• MPR, DPR dan DPD

Setelah diadakan amandemen UUD NRI Tahun 1945,

MPR merupakan lembaga bikameral yang terdiri dari ...

• DPR dan utusan daerah

• DPR dan utusan golongan

• MPR dan DPD

• DPR dan MPR

• DPR dan DPD

Presiden Republlik Indonesia memegang kekuasaan

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini merupakan bunyi Pasal

...... UUD NRI Tahun 1945

• 3 Ayat (2)

• 4 Ayat (1)

• 4 Ayat (2)

• 5 Ayat (1)

• 5 Ayat (2)

Dalam sistem check and

balances di Indonesia, DPR memiliki wewenang untuk

....

• memberi pertimbangan dalam memberi amnesti dan

  abolisi

• memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan

  penerimaan duta

• menyetujui atau menolak perjanjian

  Internasional

• mengawasi pemerintah atau eksekutif sesuai dengan

  hak pengawasan

• memberhentikan presiden dan wakil presiden atas

  usul DPR