Penyebab terjadinya krisis multidimensi yang kita pernah dialami di Indonesia adalah buruknya atau salah kelola dalam penyelengaraan tata kepemerintahan (poor governance), yang antara lain diindikasikan oleh beberapa masalah di bawah ini, kecuali :

• terjadinya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

• lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional

• rendahnya kinerja aparatur termasuk dalam pelayanan kepada publik atau masyarakat di berbagai bidang

• dominasi kekuasaan oleh satu pihak terhadap pihak‐pihak lainnya, sehingga pengawasan menjadi sulit dilakukan

Menurut C. Hood (1991) terdapat 7 karakteristik New Public Management yaitu sebagai berikut, kecuali :

• Hands‐on professional management (Pelaksanaan tugas manajemen pemerintahaan diserahkan kepada manajer profesional)

• Explicit standards and measures of performance (Adanya standar dan ukuran kinerja yang jelas).

• A stress on public sectore styles of management practice (Lebih menekankan diterapkannya gaya manajemen sektor publik)

• Greater emphasis on output controls (Lebih ditekankan pada pengendalian hasil/keluaran)

Menurut C. Hood (1991) terdapat 7 karakteristik New Public Management yaitu sebagai berikut, kecuali :

• Greater emphasis on outcome controls (Lebih ditekankan pada pengendalian tujuan)

• A stress on greater discipline and parsimony in resource use (Lebih menekankan pada kedisiplinan yang tinggi dan tidak boros dalam menggunakan berbagai sumber)

• A stress on private sectore styles of management practice (Lebih menekankan diterapkannya gaya manajemen sektor privat)

• A shift to desegregations of units in the public sector (Pembagian tugas ke dalam unit‐unit yang di bawah)

Pengertian governance yang dijelaskan oleh UNDP (1995) mengandung tiga aspek yaitu :

• ekonomi, administratif dan kesejahteraan umum

• politik, ekonomi dan administratif

• politik, ekonomi dan kesejahteraan umum

• politik, administratif dan kesejahteraan umum

Administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan yang melaksanakan sektor publik secara, kecuali :

• efisien

• ekonomis

• akuntabel

• terbuka

Tiga Pilar Good Governance berkaitan dengan manajemen proses pembangunan antara lain ialah, kecuali :

• Pemerintah

• Masyarakat

• Dunia Usaha

• Legislatif

Menurut IIA, tata kelola adalah ....

• rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi

• kombinasi dari proses dan struktur yang dilaksanakan oleh dewan direksi untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola dan memantau kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya

• suatu sistem atau cara maupun proses yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen (pengelola) dengan seluruh pihak yang berkepentingan (slake/wider) terhadap organisasi

• mekanisme yang digunakan dalam mengelola bisnis suatu perusahaan yang bertujuan menciptakan sistem pengendalian

ada tiga pilar good governance yang penting menurut Prasetijo (2009), kecuali :

• Kesejahteraan rakyat

• Proses pengambilan keputusan

• Pengendalian kebijakan

• Tata laksana pelaksanaan kebijakan

Prinsip-prinsip good governance yang dikemukakan oleh UNDP adalah sebagai berikut, kecuali :

• Partisipasi

• Penegakan Hukum

• Transparansi

• Ekonomis

Daya Tanggap yang dimaksud dalam prinsip-prinsip good governance yang dikemukakan oleh UNDP ialah :

• tanggap terhadap kemauan masyarakat

• tanggap terhadap pencapaian visi dan misi organisasi

• tanggap terhadap perintah dari pemerintah pusat

• tanggap terhadap implementasi kesepakatan