kehidupan politik pada masa demokrasi liberal

Terbutnya waklumat KNIP Nomor 5 tanggal 11 November 1945 mengubah system ketatanegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan. Aspek yang menandai perubahan tersebut adalah …

• fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara waktu digantikan oleh BP-KNIP

• pemberlakuan UUDS untuk menggantikan UUD 1945 hingga melaksanakan Pemilu

• jabatan wakil presiden dihapus dan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri

• perubahan system ketatanegaraan dari system presidensial menjadi system parlementer

• pembentukan KNIP untuk membantu perdana menteri menjalankan pemerintahan

Kabinet Sjahrir 1 hanya bertahan selama tiga bulan dan harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kondisi tersebut terjadi karena . . . .

• Presiden Soekarno tidak setuju jika cabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen

• banyaknya penolakan terhadap penerapan system pemerintahan Parlementer

• parlemen terlalu mencampuri kinerja dan kebijakan yang dikeluarkan cabinet

• kondisi keamanan yang tidak stabil akibat Agresi Militer Belanda

• kabinet Sjahrir 1 tidak memiliki mayoritas suara di Parlemen

Pada awal terbentuknya, KNIP berkedudukan membantu tugas presiden. Setelah terbitnya Maklumat Nomor X pada 16 oktober 1945 KNIP berfungsi sebagai lembaga pengganti DPR dan MPR. Dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa . . . .

• fungsi KNIP telah berubah menjadi sebuah majelis legislative

• Presiden menganggap KNIP lebih cocok menjalankan fungsi eksekutif

• Telah terjadi perubahan system ketatanegaraan pada awal kemerdekaan

• Fungsi KNIP tidak sesuai lagi dengan system ketatanegaraan Indonesia

• Pembentukan DPR dan MPR belum di perlukan selama KNIP masih berfungsi

Perhatikan keterangan berikut !

1) Keinginan untuk menjauh dan mengurangi pengaruh kiri dalam tubuh Angkatan Perang

2) Tidak ada tokoh yang cakap untuk memimpin lascar yang tergabung dalam Angkatan Perang

3) Kesulitan ekonomi yang berdampak pada pembiayaan Angkatan Perang

4) Angkatan Perang tidak mampu lagi menjaga keamanan Negara

Factor – faktor yang melatarbelakangi Moh. Hatta menerapkan kebijakan Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang ( RERA ) ditunjukkan oleh angka . . . .

• 1) dan 2)

• 1) dan 3)

• 2) dan 3)

• 2) dan 4)

• 3) dan 4)

Salah satu aspek yang menggambarkan kehidupan politik pada masa Demokrasi Liberal adalah . . . .

• UUD 1945 menjadi sumber hokum tertinggi di Republik Indonesia

• Partai – partai politik yang ada mengusung ideology berbeda-beda

• Pemerintah membatasi ketat seluruh aktivis partai politik

• Presiden Soekarno memiliki peran besar dalam mengendalikan kehidupan politik

• Dekret presiden merupakan landasan politik yang harus ditaati oleh komponen pemerintah

Perdana Menteri Moh. Natsir ingin mengakomodasi seluruh pertai politik dalam cabinet. Pada perkembangannya, Moh Natsir tidak mengakomodasi kedudukan PNI dalam kabinetnya karena . . . .

• Pengaruh Presiden Soekarno dalam kepengurusan PNI masih terlalu kuat

• PNI memiliki ideology politik yang berbeda dengan Moh. Natsir

• PNI mendukung mosi tidak percaya terhadap Kabinet Natsir

• Terjadi perebutan kursi antara PNI dan Masyumi didalam Kabinet

• Moh. Natsir dan PNI tidak menemui kesepakatan dalam pembagian kursi menteri

Penandatanganan Matual Security ACT (MSA) oleh Ahmad Soebardjo pada masa Kabinet Sukiman dianggap sebagai Penyimpangan karena . . . .

• Penandatanganan MSA tidak dikonsultasikan dengan Parlemen

• MSA tidak menguntungkan bagi politik luar negeri Indonesia

• Indonesia harus menyetujui seluruh kebujakan luar negeri pemerintah Amerika Serikat

• MSA dikhawatirkan menganggu kedaulatan Indonesia

• MSA di anggap menyimpang dari prinsip politik luar negeri bebas aktif

Perhatikan table berikut !

A1) Merangkul PSI dan PSII dalam cabinet

agar tidak lagi terjadi pemogokan partai oposisi

A2) Menyelenggarakan Konfrensi

Asia-Afrika ( KAA )

A3) Membentuk panitia pemilihan

umum yang diketuai Hadikusumo

B1) Menyelenggarakan pemilihan umum

pertama pada 1955

B2) Membatalkan hasil Konfrensi Meja Bundar yang berkaitan utang Indonesia terhadap Belanda

B3) Meredam beberapa aksi separatisme

diberbagai daerah.

Keberhasilan yang dicapai Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 ditunjukkan oleh kombinasi . . . .

• A1), A2) dan B1)

• A1), A3) dan B2)

• A1), A2) dan B3)

• A2), A3) dan B2)

• A2), A3) dan B3)

A1) Merangkul PSI dan PSII dalam cabinet agar tidak lagi terjadi pemogokan partai oposisi

A2) Menyelenggarakan Konfrensi Asia-Afrika ( KAA )

A3) Membentuk panitia pemilihan umum yang diketuai Hadikusumo

B1) Menyelenggarakan pemilihan umum pertama pada 1955

B2) Membatalkan hasil Konfrensi Meja Bundar yang berkaitan utang Indonesia terhadap Belanda

B3) Meredam beberapa aksi separatisme diberbagai daerah

Keberhasilan yang dicapai Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 ditunjukkan oleh kombinasi . . . .

• A1), A2) dan B1)

• A1), A3) dan B2)

• A1), A2) dan B3)

• A2), A3) dan B2)

• A2), A3) dan B3)

Langkah penting Kabinet Djuanda untuk menyelesaikan berbagai pergolakan didaerah dilakukan dengan cara . . . .

• Menyelengkaran Musyawarah Nasional ( Munas ) untuk membahas berbagai permasalahan

• Membangun berbagai infrastruktur untuk memudahkan mobilitas pembangunan

• Membangun Angkatan Perang yang kuat untuk meredam berbagai pergolakan

• Meningkatkan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan didaerah

• Meminta kepada parlemen untuk memberikan saran-saran kepada cabinet