MAPPI adalah singkatan dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia yang berperan sebagai wadah orang-orang yang berprofesi sebagai penilai. MAPPI berdiri pada :

• 17 Oktober 1981

• 20 Oktober 1981

• 17 November 1981

• 28 November 1981

Sampai saat ini MAPPI adalah satu-satunya Asosiasi Profesi Penilai Indonesia yang diakui pemerintah. Hal ini sesuai dengan

• SK Menkeu No. 406/KMK.06/2004 Pasal 53

• PMK 125/PMK.01/2008 Pasal 53

• PMK 125/PMK.01/2008 Pasal 52

• PMK 121/PMK.05/2008 Pasal 53

Salah satu tugas Dewan Penilai, adalah mengawasi ketaatan anggota MAPPI terhadap SPI, KEPI dan ketentuan lainnya. Yang dimaksud dengan ketentuan lain adalah

• Semua ketentuan peraturan, keputusan baik dari pemerintah maupun MAPPI yang tidak ada hubungannya dengan profesi penilai

• Semua ketentuan peraturan yang ada di Indonesia

• Semua ketentuan peraturan yang ada di dunia

• Semua ketentuan peraturan, keputusan baik dari pemerintah maupun MAPPI yang terkait dan berhubungan dengan profesi penilai

Tugas Dewan Penilai MAPPI dalam hal Pengawasan adalah

• Melindungi anggota MAPPI terhadap gugatan dari pihak lain, dengan menjadi saksi ahli di pengadilan

• Mengawasi kepatuhan profesi dan praktek penilaian anggota MAPPI terhadap Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilai Indonesia.

• Memberi pertimbangan bila terjadi perselisihan antar Pengurus Pusat/Daerah dengan anggota MAPPI

• Dewan Penilai wajib melaporkan kepada Menteri Keuangan, bila ada anggota MAPPI yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian permanen

Jenjang keanggotaan MAPPI adalah

• Anggota P, S, A dan T

• Anggota S, T, P dan A

• Anggota T, S, P dan A

• Anggota A, P, T dan S

Perseorangan yang berprofsi dan bekerja di bidang penilaian atau bidang terkait langsung dengan kegiatan Penilaian dan memiliki kualifikasi, kompetensi dan pengalaman serta memenuhi semua persaratan adalah disebut dengan

• MAPPI-P

• MAPPI-S

• MAPPI-T

• MAPPI-A

Prinsip etik yang diatur oleh KEPI meliputi lima hal yang dinyatakan sebagai berikut, kecuali

• Kerahasiaan

• Profesional

• Integritas

• Obyektivitas

KEPI mengatur beberapa ancaman yang perlu diperhatikan seorang penilai. Ancaman dimaksud meliputi beberapa hal yang disebutkan di bawah ini, kecuali

• Ancaman terkait kepentingan pribadi

• Ancaman terkait pembelaan

• Ancaman terhadap intimidasi

• Ancaman terkait kerahasiaan

Menghindari benturan kepentingan atau tidak dipengaruhi oleh atau tidak memihak dalam pertimbangan profesional atau bisnis merupakan kode etik penilai indonesia di bawah ini

• Integritas

• Perilaku profesioanal

• Profesionalitas

• Tidak ada jawaban

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan lingkup penugasan yang telah disepakati di dalam kontrak dan mengacu pada SPI termasuk ke dalam kode etik penilai indonesia di bawah ini

• Kerahasiaan

• Perilaku profesional

• Kompetensi

• Objektivitas