TEST PRA PAS KLS XII TP. 2019/2020

Salah satu alasan dari masyarakat dan juga dari berbagai partai politik berkualisi untuk mendukung pasangan Ir. H. Jokowidodo dan H. Mahrub Amin dalam PEMILU tahun 2018 adalah karena adanya Good Governance pada kepemimpinanya diperiode sebelumnya. Namun dibalik partai kualisi, ada juga partai oposisi. Di bawah ini yang termasuk partai oposisi adalah …

• PDIP dan PAN

• Gerindra dan PAN

• Golkar dan PDIP

• Hanura dan PSI

• Perindo dan Hanura

Berdasarkan Hukum Tatanegara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), pemerintah adalah ….

• Eksekutif

• Legislatif

• Eksekutif dan Legislatif

• Yudikatif

• Komisi Yudisial

Di bawah ini adalah karakteristik Good Governance yang dikutif oleh Sedarmayanti dari UNDP, keuali …

• Akuntabilitas

• Transparansi

• Keterbukaan

• Aturan Hukum

• Proforsional

Dalam konsep kepemerintahan yang baikterdapat 3 (tiga) pihak penting yang disebut juga pilar-pilar kepemerintahan yang baik. Ketiga pilar atau domain dimaksud adalah ….

• Legislatif, Eksekutid, Yudikatif

• Presiden, DPR, MPR

• Negara, Swasta, Masyarakat

• Negara, Warga Negara, Masyarakat

• Presiden, Wakil Presiden, Menteri

Pemerintahan yang baik (good governance) ialah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efesiensi, efektivitas, supermasi hukum, dan dapat diterima seluruh masyarakat. Hal ini diatur pada Peraturan Pemerintah No. …

• 101 Tahun 1999 NRI

• 101 Tahun 2000 NRI

• 101 Tahun 2001 NRI

• 101 Tahun 2002 NRI

• 101 Tahun 2003 NRI

Organisasi yang di dalamnya diletakkan hak untuk malaksanakan kekuasaan pemerintah tertinggi atau berdaulat adalah merupakan defenisi governance menurut …

• S.E. PINGER

• S.E. STRONG

• S.E. FINER

• C.F. STRONG

• C.F. STOM

Menunjukkan kegiatan atau proses pemerintah, yaitu melaksanakan control atas pihak lain ( the activity or the process of governing). Pernyataan tersebut merupakan salah satu pengertian government menurut …

• S.E. PINGER

• S.E. STRONG

• S.E. FINER

• C.F. STRONG

• C.F. STOM

Asas Umum Pemerintahan Negara yang baik adalah asas yang menjungjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan, dan norma hukum untuk mengujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Asas tersebut merupakan isi dari pasal …

• 1 ayat (2) UU No. 28 Tahun 1999

• 1 ayat (3) UU No. 28 Tahun 1999

• 1 ayat (4) UU No. 28 Tahun 1999

• 1 ayat (5) UU No. 28 Tahun 1999

• 1 ayat (6) UU No. 28 Tahun 1999

Asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asa Akuntabilitas. Asas-asas umum tersebut dijelaskan pada penjelasan pasal …

• 1 UU No. 28/1999

• 2 UU No. 28/1999

• 3 UU No. 28/1999

• 4 UU No. 28/1999

• 5 UU No. 28/1999

Setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan tersebut merupakan defenisi salah satu dari asas penyelenggaraan negara yang baik menurut Pasal 3 UU No. 28/1999 yaitu asas …

• Asas Penyelenggaraan Negara

• Asa Kepentingan Hukum

• Asas Proporsional

• Asas Profesionalitas

• Asa Akuntabilitas