Warisan yang belum terbagi ditentukan sebagai subyek pajak untuk menggantikan :

Subjek pajak orang pribadi yang meninggal dunia

Kegiatan usaha yang menerima atau memperoleh penghasilan

Pihak yang mengurus harta peninggalan (warisan)

Bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan pada waktunya dan telah ditegur secara tertulis namun Wajib Pajak bersangkutan juga tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran tersebut, dan atas Wajib Pajak tersebut dilakukan pemeriksaan, maka sanksi yang dikenakan adalah :

Kenaikan 50% dari pajak yang kurang dibayar

Kenaikan 100% dari pajak yang kurang dibayar

Bunga 2% per bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan tanggal SKPKB

Denda 50% dari pajak yang kurang dibayar

Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah :

Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00

Wajib Pajak yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00

Wajib Pajak yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00

Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00

Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah :

Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00

Wajib Pajak yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00

Wajib Pajak yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00

Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00

Berikut syarat-syarat pembukuan menurut Pasal 28 UU KUP, kecuali :

penghasilan dicatat dengan metode kas dan biaya dicatat dengan metode akrual

diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia

diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya

diselenggarakan dengan taat asas

Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menyimpan dokumen selama :

10 Tahun Sejak Masa Pajak Bersangkutan

1 Tahun Sejak Masa Pajak Bersangkutan

5 Tahun Sejak Masa Pajak Bersangkutan

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Berikut ini merupakan kriteria tertentu tersebut, kecuali :

menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu

Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut

tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

Surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila :

Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan

Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan ditandatangani oleh pengurus

Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan sebelum 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis

Surat Pemberitahuan dilampiri dengan laporan keuangan

Imbalan bunga akan diberikan apabila terjadi hal-hal berikut, kecuali....

Kelebihan pembayaran pajak karena pemotongan oleh pihak ketiga

Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

Kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan

Pernyataan di bawah ini yang TIDAK TEPAT terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah :

SKPLB diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak 17C ayat (1) UU KUP.

SKPLB diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap permohonan kelebihan pembayaran pajak Pasal 17B UU KUP

SKPLB diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang

SKPLB dapat diterbitkan lebih dari satu kali jika terdapat data baru.

Yang Bukan merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri adalah

Badan yang didirikan di Indonesia

WNA yang telah menetap di Indonesia >183hari dalam 1 tahun

Pengisian SPT harus mengikuti kaidah yang ditetapkan, kecuali..

menggunakan mata uang sesuai dengan kemauan WP

Sebab diterbitkan SKPKBT adalah

Kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak

Dalam hal keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi denda...

50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar

100% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar

50% dari jumlah pajak berdasarkan SKP dikurangi dengan pajak yang telah dibayar

100% dari jumlah pajak berdasarkan SKP dikurangi dengan pajak yang telah dibayar

Wajib Pajak yang diwajibkan melakukan pembukuan/pencatatn, kecuali...

Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Wajib Pajak Orang Pribadi yg melakukan pekerjaan bebas

Tindak Pidana dikarenakan dengan sengaja menerbitkan faktur pajak fiktif diancam hukuman..

pidana penjara minimal 2th-maksimal 6th + denda

pidana penjara minimal 6bl-maksimal 2th + denda

pidana penjara minimal 6bl-maksimal 6th + denda

pidana penjara minimal 3bl-maksimal 1th + denda

Prinsip self assessment dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan diterapkan secara jelas dalam perpajakan di Indonesia. Hal tersebut dapat tercermin dari pernyataan berikut ….

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak

Jumlah pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut surat himbauan

Apabila Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang SPT Wajib Pajak tidak benar maka DJP tidak dapat mendapatkan jumlah pajak terutang.

Pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak menunggu terbitnya surat ketetapan pajak.

Apabila Pajak orang pribadi yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya :

Tgl 31 bulan ketiga setelah Tahun pajak berakhir, sebelum SPT Tahunan disampaikan

Tgl 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum SPT tahunan disampaikan

Tgl 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, setelah SPT tahunan disampaikan

Surat tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, SKPKBT harus dilunasi dalam jangka waktu:

Satu bulan sejak tanggal diterbitkan

Satu bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak

Dua bulan sejak tanggal diterbitkan

Dua bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak

Yang wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan :

Barang Kena Pajak di dalam Daerah pabean

Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean

Dibawah ini adalah sanksi administrasi yang berupa denda Sebesar 2%, yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP ), kecuali …

Pengusaha yang melaporkan SPT Masa namun melewati batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan perpajakan

Pengusaha yang dikenakan Pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usaha nya Untuk dikukuhkan sebagai PKP

Pengusaha yang tidak dikukuhkan Sebagai PKP tetapi membuat Faktur Pajak

Pengusaha yang telah dikukuhkan Sebagai PKP tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu ....

6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

3 (tiga) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang, kecuali ...

metode pembukuan yang dilaksanakan;

pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;

penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;

Ny. Susy adalah seorang dokter yang praktek di rumahnya. Ny. Susy wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP paling lama…

Satu bulan setelah pekerjaan dokter nyata-nyata dimulai

Akhir bulan berikutnya setelah bulan saat pekerjaan dokter nyata-nyata dimulai

Sebelum pekerjaan dokter nyata-nyata dimulai

Akhir bulan berikutnya setelah bulan penghasilan netonya melebihi PTKP

Wajib Pajak di bawah ini dapat menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, kecuali

Wajib Pajak yang sudah go public

Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing

Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama pertambangan minyak dan gas bum

PT Pasti Bisa sebagai Wajib Pajak Patuh telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak untuk masa pajak September 2018. Ketika dilakukan pemeriksaan pada bulan Maret 2019 diketahui bahwa terdapat kesalahan yang mengakibatkan kekurangan bayar untuk masa tersebut. Atas jumlah kurang bayar tersebut PT Pasti Bisa dikenai sanksi berupa

Berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kurang bayar

Berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak

Bunga sebesar 2% per bulan terhitung sejak bulan SPT dilaporkan

Bunga sebesar 2% per bulan terhitung sejak pengernbalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak

Membetulkan SPT yang menyatakan lebih bayar dapat dilakukan ….

Paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan atau sebelum dilakukan pemeriksaan

Paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan meskipun sedang dilakukan pemeriksaan

Sebelum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan

Berdasarkan hasil penelitian SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2018 atas nama Mas Boy yang disampaikan tanggal 31 Maret 2019 ditemukan ada kesalahan hitung yang menyebabkan PPh terutang kurang bayar sebesar Rp 1.000.000. Atas kekurangan tersebut pada tanggal 10 Juni 2019 dapat diterbitkan

STP dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.060.000

SKPKB dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.060.000

SKPKB dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.120.000

STP dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.120.000

Surat Tagihan Pajak yang berfungsi untuk menagih sanksi administrasi berupa denda dapat diterbitkan untuk hal di bawah ini

Terlambat menerbitkan Faktur Pajak

Diperbolehkan menunda pembayaran pajak

Berdasarkan hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak

Mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT sebelum dilakukan tindakan penyidikan

Produk hukum di bawah ini tidak dapat diajukan keberatan oleh Wajib Pajak

Surat Tagihan Pajak atas hasil penelitian SPT

SKPKBT yang diterbitkan tanpa didahului pemeriksaan

SKPKB yang diterbitkan terdapat kesalahan hitung

Pemotongan PPh Pasal 23 oleh Pemotong PPh

Bagi setiap Wajib Pajak, permohonan keberatan adalah

Hak yang dapat digunakan apabila tidak setuju dengan jumlah pokok pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan

Hak yang dapat digunakan apabila surat ketetapan pajak diterbitkan tanpa pemberitahuan hasil pemeriksaan

Hak yang dapat digunakan apabila terdapat kesalahan hitung dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan

Hak yang dapat digunakan apabila surat ketetapan pajak diterbitkan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan

Apabila Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan tidak dilunasi pada waktunya (misalnya satu bulan sejak diterbitkan), maka selanjutnya dapat diterbitkan

Surat Paksa setelah sebelumnya diterbitkan Surat Teguran

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Tuan Kusno seorang direksi BUMN pada Tahun 2018 memperoleh penghasilan sebagai Direktur Pemasaran sebesar Rp. 10M. Bagaimana ketentuan pembukuan/pencatatan bagi Tuan Kusno :

Tn Kusno cukup menyelenggarakan pencatatan

Tn Kusno wajib menyelenggarakan pembukuan karena penghasilannya melebihi Rp4,8M

Tn Kusno tidak perlu membuat pencatatan atau pembukuan karena sudah dipotong PPh Pasal 21

Tn Kusno harus membuat pembukuan terpisah

KUP

Authored by wahyudi rahmanda

Other

Professional Development

Used 81+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

65 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Berikut ini adalah tujuan/manfaat dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki oleh Wajib Pajak, kecuali :

Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah memenuhi syarat subjektif dan objektif

Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak

Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah membayar dan melaporkan pajak dengan benar

Sarana dalam adminsitrasi perpajakan

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Tidak termasuk dalam pengertian Badan dalam UU KUP:

Yayasan

Bentuk Usaha Tetap

Kantor Perwakilan

Organisasi Massa

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh 21:

10 hari setelah akhir Masa Pajak

20 hari setelah akhir Masa Pajak

14 hari setelah akhir Masa Pajak

7 hari setelah akhir Masa Pajak

MULTIPLE SELECT QUESTION

30 sec • 1 pt

Pembetulan SPT Tahunan PPh Badan menjadi Kurang Bayar (3 jawaban):

Dikenai sanksi bunga sebesar 2% per

bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar

Dikenai sanksi denda Rp 1.000.000

n bulan : sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir

s.d tgl pembayaran,

bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

SPT Badan 2018 PT ABC Kurang Bayar Rp 150 juta, disetor & dilaporkan 03 Juli 2019; maka:

sanksi administrasi berupa denda terlambat lapor Rp 1.000.000

sanksi administrasi berupa denda bunga terlambat lapor Rp 1.000.000

sanksi administrasi berupa bunga terlambat lapor Rp 1.000.000

sanksi administrasi berupa bunga denda terlambat lapor Rp 1.000.000

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Berikut ini adalah tujuan/manfaat dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki oleh Wajib Pajak, kecuali :

Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah memenuhi syarat subjektif dan objektif

Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak

Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah membayar dan melaporkan pajak dengan benar

Sarana dalam adminsitrasi perpajakan

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Nisa menikah dengan Gatot dan telah memiliki 3 anak. Selama ini Nisa belum memiiki NPWP karena belum berpenghasilan; sementara suaminya (Gatot) merupakan karyawan PT X dan telah memiliki NPWP. Pada tanggal 15 Mei 2016 Nisa memulai usaha dengan membuka salon. Apabila Nisa tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, maka :

Nisa tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP cabang dari suami

Nisa harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP cabang dari suami paling lambat pada akhir bulan Agustus 2016

Nisa harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP cabang dari suami paling lambat akhir bulan berikutnya setelah penghasilannya pada suatu bulan yang disetahunkan melebihi PTKP

Nisa harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP cabang dari suami paling lambat satu bulan setelah tanggal 15 Mei 2016

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

65 questions

Tes Kepribadian "SS atau STS" 4

Quiz

•

Professional Development

60 questions

try out

Quiz

•

Professional Development

60 questions

PENILAIAN PENGETAHUAN AKHIR PERCUBAAN

Quiz

•

Professional Development

60 questions

Bab 32-34

Quiz

•

Professional Development

60 questions

SOAL TEKNIS ANALIS KEBIJAKAN

Quiz

•

Professional Development

70 questions

Pengetahuan Umum Konsul

Quiz

•

Professional Development

60 questions

NOSTALGIA

Quiz

•

Professional Development

60 questions

BIMTEK KELEMBAGAAN KOPERASI

Quiz

•

Professional Development

Popular Resources on Wayground

15 questions

Fractions on a Number Line

Quiz

•

3rd Grade

20 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

3rd Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

$fractions$

22 questions

fractions

Quiz

•

3rd Grade

20 questions

Main Idea and Details

Quiz

•

5th Grade

20 questions

Context Clues

Quiz

•

6th Grade

15 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

4th Grade

20 questions

Figurative Language Review

Quiz

•

6th Grade

Discover more resources for Other

10 questions

How to Email your Teacher

Quiz

•

Professional Development

6 questions

3RD GRADE DECLARATION OF INDEPENDENCE EXIT TICKET

Quiz

•

Professional Development

19 questions

Black History Month Trivia

Quiz

•

6th Grade - Professio...

22 questions

Multiplying Exponents with the Same Base

Quiz

•

9th Grade - Professio...

40 questions

Flags of the World

Quiz

•

KG - Professional Dev...