PPN - DASAR

Undang-Undang terkait Pajak Pertambahan Nilai:

• UU No 42 Tahun 2009

• UU No 42 Tahun 2007

• UU No 42 Tahun 2008

• UU No 42 Tahun 2006

Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak:

• penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian

• penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi

• penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang

• pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas transaksi berikut ini, kecuali:

• impor Barang Kena Pajak

• impor Jasa Kena Pajak

• ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak

• pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, kecuali:

• barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya;

• barang hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;

• makanan dan minuman yang dijual di pusat perbelanjaan;

• uang, emas batangan, dan surat berharga;

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, kecuali:

• jasa asuransi;

• Jasa boga atau katering;

• jasa perhotelan;

• jasa persewaan ruangan

Yang wajib dikukuhkan sebagai PKP adalah:

• pengusaha yang jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp.4.800.000.000,00

• pengusaha yang jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00

• pengusaha yang jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi atau sama dengan Rp.4.800.000.000,00

• pengusaha yang jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya tidak melebihi atau sama dengan Rp.4.800.000.000,00

Definisi yang tepat mengenai Pengusaha Kena Pajak:

• pengusaha yang jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00

• Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai PPN/PPnBM

• orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang

• sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan ..... pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah

• berulangkali

• hanya 2 (dua) kali

• hanya 1 (satu) kali

• bertingkat

Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud:

• 10%

• 5%

• 0%

• 15%

Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling tinggi:

• 100%

• 300%

• 150%

• 200%