2019-2020

Indonesia telah membuat regulasi mengenai perwakilan Negara tentang organisasi perwakilan republik Indonesia di luar negeri, secara khusus ditegaskan dalam keputusan presiden dalam pasal 13 bahwa duta besar diberikan kuasa penuh sebagai wakil tetap republik Indonesia pada perwakilan diplomatik serta konsul jendral di Negara yang ditunjuk, hal tersebut menunjukkan kewenangan presiden dalam hal

• Membuat suatu perjanjian dengan Negara lain

• Mengangkat duta besar

  dan konsul

• Menerima duta dari

  Negara sahabat

• Memberi gelar tanda jasa

  dan tanda kehormatan

• Memberikan grasi

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Dalam sistem tersebut, Presiden mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden merupakan salah satu pemegang kekuasaan negara, yaitu kekuasaan eksekutif. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini yang bukan merupakan contoh penerapan kekuasaan eksekutif dalam ketatanegaraan Republik Indonesia adalah

• Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara

• Presiden mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi

• Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung

• Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain

• Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat

Berikut ini kewenangan lembaga negara

(1) Menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945

(2) Mengadili pada tingkat kasasi.

(3) Memutus pembubaran partai politik.

(4) Mengusulkan pengangkatan hakim agung

(5) Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu

Kewenangan Mahkamah Kontistusi ditunjukan nomor...

• 1, 2, dan 3

• 1, 2, dan 4

• 1, 3, dan 4

• 1, 3, dan 5

• 3, 4, dan 5

Pembagian kekuasaan negara diatur dalam konstitusi agar tidak terjadi tumpang tindih antara pembagian tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, antar lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerjasama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diantara nya yaitu MPR juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD Yang berlaku. Hal ini menunjukkan bukti hubungan antar lembaga

• Eksekutif

• Legislatif

• Yudikatif

• Eksekutif dan legislatif

• Eksekutif dan yudikatif

poses pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia sejak reformasi digulirkan banyak mengalami kemajuan. Salah satunya adalah dibukanya peluang bagi peserta pemilu untuk mengoreksi atau mempersengketakan pelaksanaan Pemilihan Umum apabila diduga terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum maupun peserta pemilu lainnya. Lembaga yang berwenang memutuskan hasil sengketa tentang pemilu adalah

• Dewan perwakilan rakyat

• Majelis permusyawaratan rakyat

• Mahkamah agung

• Mahkamah konstitusi

• Komisi yudisial

Jika dilihat dari sistem pemerintahan saat ini, maka tata kelolah pemerintahan yang baik dalam membuat kebijakan itu harus adanya komunikasi dan interaksi yang baik antara pemerintah swasta dan masyarakat dengan tujuan untuk

• Mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah

• Mewujudkan transparasi dalam membuat suatu kebijakan

• Memenuhi perangkat hukum yang memadai

• Menyediakan peraturan perundang-undangan

• Meweujudkan pembangunan berkelanjutan

Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah ….

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Dewan Perwakilan Daerah

• Badan Pengawas Keuangan

Perhatikan data berikut!

(1). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang

Dasar,

(2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,

(3). Memilih Presiden dan Wakil Presiden,

(4). Menetapkan peraturan pemerintah

(5). Melantik Presiden dan Wakil Presiden,

(6). Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden,

Berdasarkan data di atas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor ….

• Nomor 1, 2, dan 3

• Nomor 3, 4, dan 5

• Nomor 2, 4, dan 6

• Nomor 3, 4, dan 6

• Nomor 1, 5, dan 6

Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah reformasi, lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah

• Mahkamah Agung

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Dewan Perwakilan Daerah

• Dewan Pertimbangan Agung

• Badan Pengawas Keuangan

Seorang warga desa yang sudah sepuh mulai merasa sakit-sakitan, tidak terpikir olehnya untuk membuat kartu sehat padahal program kartu sehat sudah digulirkna oleh pemerintah, selama hidupnya dia tidak punya KTP, padahal ada kewenangan pemerintah untuk menjamin biaya kesehatan warganya melalui program karu sehat untuk membuat kartu sehat harus punya KTP, dengan demikian ilistrasi tersebut menunjukkan sikap budaya politik

• Parokial

• Kaula

• Partisipan

• Demokrasi

• Militan/mengkambinghitamkan