penghapusan

Penghapusan perlengkapan adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga (bias juga sebagai milik Negara) dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi tersebut dikemukakan oleh

• Bafadal

• Selo Soemardjan

• Kuntjoroningrat

• The Liang Gie

Berikut ini yang bukan syarat penghapusan barang menurut, yaitu

• Secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan

• Tidak sesuai lagi kebutuhannya dengan masa kini

• Hilang akibat susut di luar kekuasaan pengurus barang

• Dalam keadaan sudah tua atau rusak berat tetapi dapat diperbaiki dan dipergunakan lagi

Pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana dilakukan oleh

• Petugas atau pegawai gudang

• Karyawan pengguna sarana dan prasarana

• Pimpinan karyawan pengguna sarana dan prasarana

• Panitia/peneliti penghapusan sarana dan prasarana

Berikut bukan tujuan penghapusan sarana dan prasarana, yaitu

• Membebaskan perusahaan dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan sarana dan prasarana

• Meringankan beban inventarisasi

• Upaya efisiensi pegawai

• Mencegah pengeluaran biaya yang lebih besar dalam memelihara atau memperbaiki sarana dan prasarana tertentu

Langkah ketiga dalam proses penghapusan dengan cara lelang adalah

• Pembayaran uang lelang

• Mengikuti acara pelelangan

• Pembuatan risalah lelang

• Melaksanakan sesuai prosedur lelang

Penghapusan barang dengan lelang dilakukan dengan cara

• Menjual barang-barang tersebut di pegadaian

• Menjual barang-barang tersebut di pasar tradisional

• Menjual barang-barang tersebut di kantor lelang negara

• Menjual barang-barang tersebut di kantor perpajakan

Dalam pelaksanaan penghapusan, barang-barang inventaris harus berlandaskan hukum berwujud sebagai berikut, kecuali

• Peraturan pemerintah

• Keputusan kepala desa setempat

• Keputusan presiden

• Keputusan menteri

Penyampaian berita acara penghapusan barang ditujukan kepada

• Atasan

• Rekan sejawat

• Pimpinan gudang

• Rekan distributor

Biaya lelang biasanya dibebankan kepada

• Fasilitator lelang

• Panitia lelang

• Pembeli

• Penjual

Setiap tindakan hukum dari pemerintah daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status hukum pemilikan atas barang disebut dengan

• Penghapusan status barang

• Penjualan barang berdasarkan hukum

• Perubahan status hukum

• Dokumen penghapusan sarana dan prasarana