LCC 4 Pilar (Part-3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pertama kali disahkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

• BENAR

• SALAH

Yang dimaksud dengan pernyataan Indonesia adalah negara hukum adalah setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk, baik warga negara maupun orang asing yang berada di Indonesia harus berdasar dan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

• BENAR

• SALAH

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR.

• BENAR

• SALAH

Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

• BENAR

• SALAH

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR hanya dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat penetapan (beschikking)

• BENAR

• SALAH

Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena Presiden memiliki wewenang yang sangat terbatas untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang.

• BENAR

• SALAH

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

• BENAR

• SALAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia TERDIRI DARI daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

• BENAR

• SALAH

Substansi Pasal 6 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (einmalig), maupun telah selesai dilaksanakan.

• BENAR

• SALAH

Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, Keputusan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.

• BENAR

• SALAH