Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena rumusan tentang semangat para penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

• BENAR

• SALAH

Pada saat rapat paripurna MPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mendapat kesempatan untuk memberikan penjelasan atas pendapat DPR dan putusan MK bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• BENAR

• SALAH

Perubahan Undang-Undang Dasar mencakup pasal-pasal, oleh sebab itu pasal-pasal yang mengatur mengenai bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara dapat dilakukan perubahan.

• BENAR

• SALAH

Substansi Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan.

• BENAR

• SALAH

Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MPR RI tersebut telah berakhir masa berlakunya.

• BENAR

• SALAH

Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh MPRS

• BENAR

• SALAH

Yang berhak mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik yang ada di Indonesia.

• BENAR

• SALAH

Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, maka rancangan undang-undang tersebut dinyatakan batal dan tidak boleh diundangkan.

• BENAR

• SALAH

Peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 merupakan amanat dari Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• BENAR

• SALAH

Pembentukan sebuah provinsi dapat dilakukan dengan memiliki paling sedikitnya 5 (lima) kabupaten/kota.

• BENAR

• SALAH