PPKN

PPKN

12th Grade

40 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

PAS Semester 5 (Taufik H/SMA 5)

PAS Semester 5 (Taufik H/SMA 5)

12th Grade

40 Qs

soal-soal pembukaan UUD 1945

soal-soal pembukaan UUD 1945

12th Grade

40 Qs

PTS SMP MUHAMMADIYAH PKN KELAS 7 SEM. I

PTS SMP MUHAMMADIYAH PKN KELAS 7 SEM. I

12th Grade

40 Qs

Ulangan Harian PPKn Soal BAB 2 Kelas XII IPA/IPS Semester Ganjil

Ulangan Harian PPKn Soal BAB 2 Kelas XII IPA/IPS Semester Ganjil

12th Grade

45 Qs

UH PPKN KELAS XII

UH PPKN KELAS XII

12th Grade

40 Qs

Grade 8 School Exam SMT 1

Grade 8 School Exam SMT 1

12th Grade

35 Qs

Soal PAT PPKn Kelas 12 (IPA-1)

Soal PAT PPKn Kelas 12 (IPA-1)

12th Grade

40 Qs

USBK PAKET C

USBK PAKET C

12th Grade

40 Qs

PPKN

PPKN

Assessment

Quiz

Moral Science

12th Grade

Hard

Created by

Atik Kurniawati

Used 9+ times

FREE Resource

40 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Jika dikaitkan dengan teori pendorong terbentuknya bangsa, bangsa Indonesia terbentuk karena faktor ....

Keinginan unggul diantara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh dan prestise

Keinginan mencapai kemerdekaan dan kebebasan normal sepenuhnya

Perbedaan wilayah dan sumber daya alam antar daerah

Persamaan suku, bangsa, bahasa dan budaya

Keinginan mencapai kesatuan nasional

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Perhatikan data di bawah ini !

1) Lembaga Swadaya Masyarakat

2) Dewan Perwakilan Rakyat

3) Dewan Perwakilan Daerah

4) Komisi Pemberantasan Korupsi

5) Presiden danWakil Presiden

6) Mahkamah Konstitusi

Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga supra struktur dalam sistim politik Indonesia adalah….

1, 2, 3 dan 4

1, 3, 4 dan 5

1, 3, 5 dan 6

2, 3, 5 dan 6

3, 4, 5 dan 6

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya adalah…

Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi

Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Daerah

Badan Pengawas Keuangan

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Perhatikan pernyataan di bawah ini :

1) Ekonomi

2) Politik Luar Negeri

3) Pertahanan keamanan

4) Peradilan/Yustisi

5) Moneter dan fiskal nasional

6) Agama

7) Sosial budaya

8) Otonomi

Beberapa kewenangan yang menjadi ranah pemerintah pusat, yaitu….

1, 2, 3 dan 4

1, 3, 5 dan 6

2, 4, 5 dan 7

3, 5, 7 dan 8

2, 3, 4 dan 6

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Ancaman terhadap integritas nasional merupakan sesuatu yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang dimaksud dengan ancaman disini adalah ....

Hal atau usaha untuk menggugah kemampuan

Hal yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional

Usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis

Usaha yang bersifat memberikan kebijaksanaan kepada pemerintah secara konsepsional

Usaha yang bersifat memberikan kebijaksanaan kepada pemerintah secara konsepsional

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Trigatra merupakan aspek alamiah yang telah melekat pada suatu negara, unsur-unsurnya akan berbeda-beda pada setiap negara. Adapun aspek –aspek yang tercakup dalam trigatra meliputi ....

Aspek keamanan, ekonomi, dan sosial budaya

Aspek geografi, kekayaan alam, dan keamanan

Aspek kekayaan alam, keamanan, dan kependudukan

Aspek geografi, kekayaan alam, dan kependudukan

Aspek kekayaan alam, kependudukan, dan sosial budaya

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi di negara kita misalnya dalam proses penegakan hukum yang belum optimal antara lain ....

Perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum berdasarkan status sosial seseorang

Hakim menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa sesuai tuntutan jaksa

Polisi melakukan tindakan penyidikan terhadap tersangka dengan menemukan barang bukti

Jaksa penuntut umum berhak melakukan penuntutan pidana terhadap tersangka kejahatan

Tindakan aparat penegak hukum tidak boleh melampaui kewenangannya

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?