PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Suatu konstitusi dikatakan bernilai, ketika dilaksanakan oleh seluruh warga negara baik penguasa maupun rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, nilai konstitusi berkaitan dengan kualitas pelaksanaan suatu konstitusi dalam kehidupan kenegaraan. Berkaitan dengan nilai konstitusi, Karl Loewenstein berpendapat bahwa salah satu klasifikasi nilai konstitusi adalah nilai semantik. Maksud dari nilai semantik adalah ...

• konstitusi resmi diterima, tetapi hanya merupakan simbol saja bagi penguasa

• konstitusi sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi masih belum sempurna

• konstitusi resmi diterima, berlaku secara hukum (legal) dan nyata dalam masyarakat

• konstitusi sudah menjamin hak asasi manusia dan membatasi hak lembaga negara

• konsitusi sudah berisi aturan mengenai kekuasaan negara

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat Keterbukaan ideologi Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung didalamnya, meliputi nilai dasar, instrumental dan praksis. Makna dari nilai instrumental adalah ...

• nilai yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari

• nilai yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan

• nilai yang diterima sebagai dalil yang berasal dari nilai kultural

• nilai yang diambil dari kepribadian bangsa dan negara Indonesia

• nilai yang membudaya dan melekat pada masyarakat Indonesia

Pancasila selain mengandung nilai kerohaniaan yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang, dikenal juga didalamnya nilai yang bersifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut ....

• Pancasila dapat di rubah oleh pembentuk negara itu sendiri

• nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat

• sila-silanya menunjukkan adanya sifat abstrak, umum dan universal

• nilai-nilai Pancasila timbul sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa

• nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis, nilai etis dan nilai religius

4. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Keterkaitan antara alinea ke-IV dengan Pasal 1 Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 adalah ...

• Pasal 1 Ayat (1) dan (2) menjabarkan makna alinea ke-IV dalam hal penetapan rumusan tujuan negara dan dasar negara

• Pasal 1 Ayat (1) dan (2) menjabarkan makna alinea ke-IV dalam memuat rumusan cita-cita negara Indonesia

• Alinea ke-IV menjabarkan ketetapan Pasal 1 Ayat (1) dan (2) hal penetapan bentuk pemerintahan dan asas perpolitikan negara

• Alinea ke-IV menjabarkan ketetapan Pasal 1 Ayat (1) dan (2) hal penetapan bentuk negara dan sistem pemerintahan Indonesia

• Pasal 1 Ayat (1) dan (2) menjabarkan makna alinea ke-IV dalam hal penetapan bentuk pemerintahan dan asas perpolitikan negara

Salah satu contoh nilai praksis sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah ...

• memberi bantuan kepada korban bencana alam

• rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara

• bermusyawarah dalam setiap menyelesaikan permasalahan

• mengkritisi setiap kebijakan pemerintah

• tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

Pada kenyataannya suatu negara pasti memiliki sebuah kontitusi yang mengatur tentang praktek kehidupan kenegaraan dan melindungi segenap hak-hak asasi warga negaranya. Konstitusi merupakan obyek penting yang terkandung dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi ....

• mengatur penerapan pemisahan kekuasaan antarlembaga-lembaga negara

• mengatur bagaimana penyelenggaran pemilihan umum yang demokratis

• merupakan kesepakatan mayoritas pemegang suara terbanyak di parlemen

• menjamin terpenuhinya seluruh hak-hak asasi dari warga negaranya

• merupakan kesepakatan tentang format kelembagaan organisasi negara

Pada masa pemberlakukan demokrasi terpimpin terjadi beberapa penyelewengan terhadap UUD NRI 1945 diantaranya Presiden membubarkan DPR hasil pemilu, Ir. Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup dan ketua MPRS diangkat menjadi menteri. Hal itu tentu saja bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UUD Negara RI 1945 dalam pelaksanaannya pernah mempunyai nilai …

• normatif

• nominal

• semantik

• ideal

• instrumental

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat jumlah penduduk miskin di wilayah mencapai 4.168.440 juta jiwa pada Maret 2017. Angka tersebut meningkat sekitar 300 jiwa dibandingkan kondisi September 2016. Kepala BPS Jabar Dody Herlando memaparkan, pada September 2016 jumlah penduduk miskin Jabar mencapai 4.168.110 juta jiwa. Secara persentase angka penduduk miskin tersebut setara dengan 8,77 persen dari total penduduk. Sedangkan pada Maret 2017, meski secara angka absolut jumlah penduduk miskin meningkat, dari sisi persentase penduduk miskin terhadap total penduduk justru mengalami penurunan. Tercatat persentase penduduk miskin Jabar pada Maret 2017 sebesar 8,71 persen. Hal itu dikarenakan terjadinya peningkatan penduduk Jabar. (Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2017/07/17/)

Meningkatnya angka kemiskinan di Jawa Barat merupakan salah satu indikator belum terwujudnya nilai dasar Pancasila, terutama nilai …

• ketuhanan dan kemanusian

• persatuan dan keadilan

• kerakyatan dan keadilan

• ketuhanan dan keadilan

• kemanusian dan keadilan

9. Pasal 23 A UUD Negara RI 1945 secara tersirat menetapkan kewajiban warga negara Indonesia dalam membayar pajak. Akan tetapi pada kenyataannya, kewajiban tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan bahwa kesadaran warga Indonesia untuk membayar pajak hingga saat ini masih rendah. Hal itu terlihat dari masih minimnya jumlah wajib pajak, baik pribadi maupun perusahaan, yang membayar pajak. "Seharusnya ada enam juta perusahaan yang bayar pajak. Sekarang baru 520 ribu yang bayar. Sementara wajib pajak pribadi baru 30 persen yang bayar pajak," kata Fuad saat membuka acara seminar yang diadakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 23 September 2013 (www.tempo.co.id).

Salah satu solusi praktis yang paling tepat dari Pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan tersebut adalah …

• menunjuk petugas perpajakan yang bertanggung jawab

• memberikan sanksi kepada penunggak pajak dengan hukuman penjara

• melaksanakan kebijakan tax amnesti (pengampunan pajak)

• memberikan penghargaan kepada warga negara yang membayar pajak

• mewajibkan setiap warga negara untuk membuat laporan perpajakan

Berdasarkan kesepakatan, amandemen yang dilakukan terhadap UUD NRI Tahun 1945 tidak serta merta mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut dikarenakan...

• Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan hasil kesepakatan para pendiri negara

• Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat dasar filosofis yang mendasari seluruh pasal UUD NRI Tahun 1945

• Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pasal-pasal

• Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia

• Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan penjabaran dari cita-cita bangsa Indonesia