6 BPR dan Bank Syariah 1

Pengertian BPR menurut Undang-undang adalah

• Bank Persediaan Rakyat

• Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau syariah

• Bank yang melaksanakan usahanya secara konvensional atau syariah

• Bank yang menjalankan usahanya secara konvensional saja

Seperti Bank Umum, BPR

• Dapat menjalankan usahanya dengan memberi layanan dalam lalu lintas pembayaran

• Menerima Tabungan dan Menyalurkan Kredit

• Menerima Simpanan Giro

• Menerbitkan L/C

Dalam perkembanganya BPR dibedakan dalam

• 4 Fase

• 5 Fase

• 6 Fase

• 7 Fase

Ketika beberapa Derah mendirikan Lembaga Keuangan, itu terjadi pada fase ;

• Awal tahun 1970

• Sebelum abad 19

• Pasca Kemerdekaan

• PAKTO 1988

Lembaga Keuangan yang didirikan oleh Provinsi NTB adalah

• BKK

• BKPD

• LPN

• LKP

Badan Hukum BPR berbentuk, kecuali

• PT

• Koperasi

• Yayasan

• PT ataupun Koperasi

Peran BPR diantaranya

• Menjadi Bank Devisa

• Menjadi Lembaga yang menjalankan lalulintas Pembayaran

• Mengembangkan UMKM di Pedesaan dan Perkotaan

• Mengembangkan UMKM di Pedesaan saja karena di Perkotaan sudah ada Bank Umum

Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR

• Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan dan Deposito

• Menyalurkan Kredit

• Menempatkan dana di Bank lain

• Melakukan penyertaan modal

Manajemen BPR terdiri dari Manajemen ;

• Perkantoran, Perkreditan, Operasional, Pemasaran

• Permodalan, Perkreditan, SDM, Likuiditas

• Permodalan, Perkreditan, Operasional, Likuiditas

• Permodalan, Perkreditan, Operasional, Keuangan

Pengelolaan keuangan agar dana tersedia setiap ada nasabah yang manrik dananya adalah Manajemen

• Perkreditan

• Permodalan

• Likuiditas

• Operasional