PPKN BAB 6 KELAS XI (KESATUAN BANGSA DAN NEGARA)

Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik, dijelaskan dalam UUD 1945…

• Pasal 1 ayat 1

• Pasal 1 Ayat 2

• Pasal 1 Ayat 3

• Pasal 2 Ayat 1

• Pasal 2 Ayat 2

Negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat, hal tersebut merupakan definisi dari…

• Negara Kesatuan
• Negara Serikat
• Negara Federal
• Negara Persemakmuran
• Republik

Unitarisme menghendaki satu negara yang bersatu atas dasar kesatuan, disampaikan oleh tokoh pendiri bangsa yaitu…

• Soekarno
• Moh.Hatta
• M. Yamin
• Soepomo
• Maramis

Negara yang tidak menganut bentuk negara kesatuan…

• Australia
• Indonesia
• Korea Selatan
• Filipina
• Jepang

Era dimana negara indonesia menganut sistem Desentralisasi

• Revolusi
• Demokrasi Parlementer
• Orde Baru
• Orde lama
• Reformasi

Pemerintahan pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara memberikan sebagian kekuasaannya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.<br />

• Desentralisasi
• Federasi
• Sentralisasi
• Unitarisme
• Serikat

Bentuk negara dimana pemerintahan pusat memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dari pusat hingga daerah, termasuk segala hal yang menyangkut urusan pemerintahan daerah disebut... <br />

• Desentralisasi
• Federasi
• Sentralisasi
• Unitarisme
• Serikat

Beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional<br />

• Setralisasi
• Kesatuan
• Unitarisme
• Desentralisasi
• Serikat

Bukan Karakteristik negara kesatuan indonesia

• Sistem Desentraslisasi
• Ikatan ideologi Pancasila
• Sishankamrata
• Demokrasi ekonomi yang berasas kekeluargaan
• Sistem Sentralisasi

Dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, tidak semua kekuasaan diberikan kepada daerah, tetapi sebagaian tetap menjadi kewenagan pusat dalam hal-hal tertentu terutama dalam kepentingan nasional. Dalam penanggulangan wabah covid-19 yang berwenang memutuskan kebijakan Lock Down adalah

• Pemerintah Pusat
• Pemerintah Daerah
• Gubenur
• Bupati
• Masyarakat setempat