LATIHAN US2 PKN

Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan menjadi ....

• hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan

• landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara

• landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya

• norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

Wilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut adalah bunyi UUD NRI 1945 yaitu...

• 18 ayat (1)

• 18 ayat (2)

• 18 ayat (3)

• 25 B

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 Ayat (2) berbunyi : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusional ...

• Sistem hukum nasional Indonesia

• Sistem Peradilan Nasional

• Dasar hukum konstitusional Mahkamah Konstitusi(MK)

• Dasar hukum konstitusional Komisi Yudisial(KY)

Contoh implementasi nilai religius Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah yaitu…

• Memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak menganut agama

• Membuat kebijakan hari libur nasional pada saat hari raya keagamaan

• Mewajibkan warga negara menjadi umat agama yang baik

• Membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri

Pengingkaran kewajiban membayar pajak hampir dilakukan oleh semua warga negara, mulai dari pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak penjualan, dan lain-lain. Tidak atau menghindari kewajiban membayar pajak berarti pengingkaran kewajiban warga negara terhadap..

• Pasal 23 ayat (2) UUD NRI 1945

• Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945

• Pasal 28 J ayat (1) UUD NRI 1945

• Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945

Manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UUD NRI 1945?

• Warga Negara Indonesia merupakan seluruh orang yang menempati wilayah Indonesia.

• Setiap orang asing yang menempati wilayah Indonesia adalah warga Negara Indonesia

• Penduduk Indonesia meliputi orang Indonesia asli dan orang asing yang disahkan Undang-Undang.

• Orang asing yang telah disahkan dengan undang-undang merupakan warga negara Indonesia.

Komponen sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia bersadarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah … .

• Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama bidang keamanan

• Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen pendukung bidang pertahanan

• Kepolisian Republik Indonesia

  merupakan komponen utama bidang keamanan

• Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

  Republik Indonesia merupakan komponen cadangan sistem pertahanan

Pada umumnya hakim melakukan penafsiran-penafsiran pada saat hendak membuat yurisprudensi adapun metode penafsiran dengan mempelajari hakikat tujuan uu yang disesuaikan dengan perkembangan zaman masyarakat saat ini disebut penafsiran

• Historis

• Authentik

• Sistematis

• Teleologis

Dalam pengembangan IPTEK harus berpedoman pada nilai – nilai yang terkandung di dalam Pancasila karena sila – sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika yang dapat menjaga keutuhan bangsa, sehingga dalam pengembangannya IPTEK dapat bermanfaat serta mensejahterakan kehidupan manusia. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan dasar bahwa ...

• Pengembangan IPTEK sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan, selain itu pengembangan IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya.

• Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa mengembangkan IPTEK harus bersifat beradab, IPTEK adalah hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral

• Menjaga keadilan dalam kehidupan kemanusiaan yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungan dengan diri sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta manusia dengan alamnya

• Pengembangan IPTEK hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, dan keluhuran bangsa sebagai bagian umat manusia di dunia.

Negara berkewajiban melindungi kekebasan beragama setiap warga negaranya. Berkaitan

dengan hal, tersebut Pemerintah RI Bersama DPR RI pada tahun 2005 telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menegaskan

bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Berkaitan dengan hal tersebut, kebebasan beragama yang ditegaskan

dalam undang-undang tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah ….

• bebas untuk mengajak orang lain beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya

• beba untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing

• bebas untuk mempengaruhi orang lain untuk berpindah agama dan keyakinannya

• bebas untuk tidak mengikuti ajaran agama yang dianut oleh orang tua