Otonomi Daerah

Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan otonomi daerah, kecuali ...

• Didasarkan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

• Harus meningkatkan kemandirian daerah.

• Kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup kewenangan semua bidang.

• Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan potensi dan keragaman daerah.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah harus mempertimbangkan hal – hal di bawah ini, kecuali ...

• Harus menjamin hubungan yang serasi dengan pemerintah.

• Harus berorientasi pada peningkatan kesejahtaraan masyarakat.

• Harus menjamin terciptanya peluang kerja demi kesejahteraan masyarakat setempat

• Harus menjamin pembagian kekuasaan dan hasil dengan daerah lain

Pelaku utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu ...

• Kepala Daerah

• DPRD

• Pemerintah Daerah

• masyarakat

Dengan dibentuknya otonomi daerah maka pihak yang berwenang membuat peraturan daerah ialah ...

• Presiden dan MPR

• MPR dan DPR

• Bupati dan gubernur

• DPRD dan Kepala Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah harus didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan ...

• Bertanggung jawab

• Terprogram

• Terkendali

• Seimbang

Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah otonom menggunakan asas ...

• Desentralisasi, tugas pembantuan dan otonomi

• Dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan

• Otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi

• Tugas pembantuan, kemajemukan, dan kepatutan

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah ...

• Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengurus pemerintahan dalam NKRI.

• Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

• Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa untuk melakukan tugas tertentu.

• Wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang – undangan

Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah, yaitu ...

• UU No. 20 Tahun 2003

• UU No. 39 Tahun 1999

• UU No. 32 Tahun 2004

• UU No. 9 Tahun 1998

Penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian ...

• Desentralisasi

• Dekonsentrasi

• Tugas Pembantuan

• Otonomi daerah

Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian dari ...

• Daerah Administrasi

• Daerah Otonom

• Daerah Propinsi

• Desa