Hukum Pajak Internasional

Apa yang dimaksud dengan Pajak internasional

• Hukum Pajak yang berlaku untuk semua negara

• Ilmu pengetahuan tentang Perpajakan internasional

• Merupakan pajak berganda internasional

• Merupakan perjanjian perpajakan internasional

Hukum Pajak Internasional

• Dibuat oleh PBB

• Dibuat oleh Uni Eropa

• DIbuat oleh negara negara maju

• Tidak ada

Apakah UU Pajak Nasional kita mengatur tentang pajak internasional

• Tidak ada

• Mengikuti hukum Pajak Internasional

• Mengikuti Konvensi atau traktat

• Ada

Subjek Pajak Luar negri

• Tidak bertempat tinggal di indonesia

• Bertempat tinggal di indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

• Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia yang dapat menerima penghasilan dari indonesia tidak dengan menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di indonesia

• Jawaban a , b , c semua benar

Pasal 32A UU PPh, mengatur

• Fasilitas perpajakan

• Penghapusan dipercepat

• Kewenangan pemerintah melakukan perjanjian perpajakan dengan negara lain

• Kewenangan DPR untuk menetapkan RUU menjadi UU

Konvensi atau Traktaat Perpajakan yang disepakati beberapa Negara

• Bersifat anjuran

• Tidak mengikat

• Tidak mengandung sanksi bila tidak dipenuhi

• Mengikat bagi peserta

Dalam era globalisai terjadinya transaksi antar negara merupakan hal yang lumrah mengakibatkan

• Tidak ada persoalan karena tiap Negara mempunyai UU Pajak masing-masing

• Telah diatasi dengan adanya Perjanjian Perpajakan antar Negara atau UU Pajak tiap Negara

• Telah diatasi dengan adanya Konvensi atau Traktaat Perpajakan

• Terjadinya Pengenaan Pajak Berganda Internasional.

Pajak Berganda Internasioanl (double taxation), kecuali

• Pengenaan Pajak lebih dari 1 (satu) kali dari objek yang sama

• Pengenaan pajak yang sama oleh 2 (dua) negara yang berbeda

• Merugikan pengusaha karena membayar pajak 2 (dua) kali.

• Adalah wajar karena pajak- pajak tsb telah dibebankan sebagai biaya

Apa sebab terjadinya Pajak Berganda Internasional (double taxation),

• Konflik antara perbedaan definisi kependudukan

• Konflik antara azas domisili dengan azas sumber

• Konflik definisi penghasilan

• Konflik antara perbedaan tarif pajak

Metode Kredit Pajak adalah salah satu metode penghindaran pajak berganda

• Hal ini sudah diantisipasi dalam UU Pajak Indonesia

• Hal ini belum diatur dalam UU Pajak Indonesia

• Hal ini sudah diatur dalam Konvensi atau Traktaat Perpajakan

• Hal ini sudah diatur dalam Perjanjian Perpajakan antar Negara