Test Potensi Skolastik - Penalaran Umum

Bacaan 1

Teks berikut ini digunakan untuk menjawab soal 1 sampai dengan 7!

Profil kemiskinan di Indonesia diukur melalui metode penentuan Garis Kemiskinan (GK) makanan dan bukan makanan. Penduduk miskin yaitu kelompok masyarakat yang mempunyai pengeluaran rata-rata per kapita di bawah GK. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Selasa (15/1/2019), jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 9,66% dari jumlah penduduk per September 2018. Jumlah ini setara dengan 25,67 juta orang.

Angka September 2018 mencatatkan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 0,46 basis poin (bps) dari periode September 2017 yang berada di level 10,12%. Jika dibandingkan dengan posisi Maret 2018 yang sebesar 9,82%, maka capaian September 2018 lebih rendah 0,16 bps.

Dari data yang sama, kemiskinan banyak terjadi di desa-desa dan ketimpangan antara desa serta kota masih berlanjut walaupun terjadi perbaikan. Faktor yang paling signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan yaitu upah riil buruh tani dan nilai tukar petani. Kedua faktor itu mengalami kenaikan sepanjang periode Maret—September 2018.

Sementara itu, selama periode yang sama, tingkat inflasi yang biasanya menggerus penghasilan riil masyarakat terkendali dengan baik. Tingkat inflasi periode Maret-September 2018 hanya sebesar 0,94%. Bahkan, untuk beberapa komoditas pokok seperti beras, daging sapi, minyak goreng, dan gula pasir mengalami penurunan.

Di sisi lain, penghasilan 40% penduduk lapis terbawah terdongkrak. Alhasil, GK selama periode Maret-September 2018 ikut terkerek sebesar 2,36%, dari Rp401.200,00 menjadi Rp410.670,00 pada September 2018. GK makanan masih berkontribusi paling besar, yakni 73,54%, sedangkan nonmakanan hanya sebesar 26,46%. Secara keseluruhan, GK keduanya mengalami penaikan, yang berarti kesejahteraan masyarakat sedikitnya merambat naik.

Komoditas makanan yang terbesar menggerus penghasilan masyarakat yaitu beras, rokok, telur, dan daging ayam. Bagi masyarakat kota, beras menyumbang GK sebesar 19,54%, sedangkan di desa mencapai 25,51%.

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi dengan GK per Rumah Tangga miskin paling rendah, yakni Rp1,48 juta per bulan. Sebaliknya, DKI Jakarta menjadi yang tertinggi dengan nilai mencapai Rp3,33 juta per bulan.

Namun, dari persentase penduduk miskin, Pulau Maluku-Papua masih menjadi yang tertinggi. Seperlima, atau tepatnya 21,2%, dari jumlah penduduknya berada di bawah GK. Dalam hal ketimpangan sosial yang diukur melalui indeks rasio Gini, terdapat beberapa daerah dengan kesenjangan pengeluaran yang tinggi. Hingga September 2018, provinsi dengan ketimpangan tertinggi, yaitu DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, dan Papua. Provinsi-provinsi tersebut memiliki indeks rasio Gini di atas nasional, yaitu sebesar 0,384. Sebaliknya, provinsi dengan pengeluaran yang hampir merata dari kelas bawah, menengah, dan atas, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Sumatra Barat. Secara nasional, ketimpangan ini kian terkikis. Pada Maret 2018, rasio Gini mencapai 0,389, sedangkan pada September tahun lalu sebesar 0,384.

(Sumber diadaptasi dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20190116/9/879191/tingkat-kemiskinan-menurun-bagaimana-agenda-ekonomi-paslon-pilpres-2019 diunduh pada 15 Agustus 2019)

Berdasarkan paragraf 8, manakah di bawah ini pernyataan yang BENAR?

• Penduduk Maluku dan Papua berada di bawah Garis Kemiskinan.

• Penduduk Maluku dan Papua mengalami ketimpangan sosial tertinggi.

• Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Sumatra Barat memiliki pengeluaran yang merata dari seluruh kelas ekonomi.

• Terdapat beberapa penduduk di daerah Maluku-Papua yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

• Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan penduduk miskin tertinggi.

Bacaan 1

Teks berikut ini digunakan untuk menjawab soal 1 sampai dengan 7!

Profil kemiskinan di Indonesia diukur melalui metode penentuan Garis Kemiskinan (GK) makanan dan bukan makanan. Penduduk miskin yaitu kelompok masyarakat yang mempunyai pengeluaran rata-rata per kapita di bawah GK. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Selasa (15/1/2019), jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 9,66% dari jumlah penduduk per September 2018. Jumlah ini setara dengan 25,67 juta orang.

Angka September 2018 mencatatkan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 0,46 basis poin (bps) dari periode September 2017 yang berada di level 10,12%. Jika dibandingkan dengan posisi Maret 2018 yang sebesar 9,82%, maka capaian September 2018 lebih rendah 0,16 bps.

Dari data yang sama, kemiskinan banyak terjadi di desa-desa dan ketimpangan antara desa serta kota masih berlanjut walaupun terjadi perbaikan. Faktor yang paling signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan yaitu upah riil buruh tani dan nilai tukar petani. Kedua faktor itu mengalami kenaikan sepanjang periode Maret—September 2018.

Sementara itu, selama periode yang sama, tingkat inflasi yang biasanya menggerus penghasilan riil masyarakat terkendali dengan baik. Tingkat inflasi periode Maret-September 2018 hanya sebesar 0,94%. Bahkan, untuk beberapa komoditas pokok seperti beras, daging sapi, minyak goreng, dan gula pasir mengalami penurunan.

Di sisi lain, penghasilan 40% penduduk lapis terbawah terdongkrak. Alhasil, GK selama periode Maret-September 2018 ikut terkerek sebesar 2,36%, dari Rp401.200,00 menjadi Rp410.670,00 pada September 2018. GK makanan masih berkontribusi paling besar, yakni 73,54%, sedangkan nonmakanan hanya sebesar 26,46%. Secara keseluruhan, GK keduanya mengalami penaikan, yang berarti kesejahteraan masyarakat sedikitnya merambat naik.

Komoditas makanan yang terbesar menggerus penghasilan masyarakat yaitu beras, rokok, telur, dan daging ayam. Bagi masyarakat kota, beras menyumbang GK sebesar 19,54%, sedangkan di desa mencapai 25,51%.

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi dengan GK per Rumah Tangga miskin paling rendah, yakni Rp1,48 juta per bulan. Sebaliknya, DKI Jakarta menjadi yang tertinggi dengan nilai mencapai Rp3,33 juta per bulan.

Namun, dari persentase penduduk miskin, Pulau Maluku-Papua masih menjadi yang tertinggi. Seperlima, atau tepatnya 21,2%, dari jumlah penduduknya berada di bawah GK. Dalam hal ketimpangan sosial yang diukur melalui indeks rasio Gini, terdapat beberapa daerah dengan kesenjangan pengeluaran yang tinggi. Hingga September 2018, provinsi dengan ketimpangan tertinggi, yaitu DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, dan Papua. Provinsi-provinsi tersebut memiliki indeks rasio Gini di atas nasional, yaitu sebesar 0,384. Sebaliknya, provinsi dengan pengeluaran yang hampir merata dari kelas bawah, menengah, dan atas, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Sumatra Barat. Secara nasional, ketimpangan ini kian terkikis. Pada Maret 2018, rasio Gini mencapai 0,389, sedangkan pada September tahun lalu sebesar 0,384.

(Sumber diadaptasi dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20190116/9/879191/tingkat-kemiskinan-menurun-bagaimana-agenda-ekonomi-paslon-pilpres-2019 diunduh pada 15 Agustus 2019)

Berdasarkan paragraf 3, jika perbaikan tidak terjadi di desa-desa, manakah di bawah ini simpulan yang PALING MUNGKIN benar?

• Faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan, seperti upah riil buruh tani dan nilai tukar petani mengalami peningkatan yang signifikan.

• Upah riil buruh tani dan nilai tukar petani tidak mengalami kenaikan.

• Kemiskinan yang terjadi di desa-desa dan ketimpangan antara desa serta kota akan berkurang.

• Kemiskinan banyak terjadi di desa-desa dan ketimpangan antara desa serta kota masih berlanjut.

• Kemiskinan dan ketimpangan antara desa dengan kota sangat tinggi.

Bacaan 1

Teks berikut ini digunakan untuk menjawab soal 1 sampai dengan 7!

Profil kemiskinan di Indonesia diukur melalui metode penentuan Garis Kemiskinan (GK) makanan dan bukan makanan. Penduduk miskin yaitu kelompok masyarakat yang mempunyai pengeluaran rata-rata per kapita di bawah GK. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Selasa (15/1/2019), jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 9,66% dari jumlah penduduk per September 2018. Jumlah ini setara dengan 25,67 juta orang.

Angka September 2018 mencatatkan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 0,46 basis poin (bps) dari periode September 2017 yang berada di level 10,12%. Jika dibandingkan dengan posisi Maret 2018 yang sebesar 9,82%, maka capaian September 2018 lebih rendah 0,16 bps.

Dari data yang sama, kemiskinan banyak terjadi di desa-desa dan ketimpangan antara desa serta kota masih berlanjut walaupun terjadi perbaikan. Faktor yang paling signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan yaitu upah riil buruh tani dan nilai tukar petani. Kedua faktor itu mengalami kenaikan sepanjang periode Maret—September 2018.

Sementara itu, selama periode yang sama, tingkat inflasi yang biasanya menggerus penghasilan riil masyarakat terkendali dengan baik. Tingkat inflasi periode Maret-September 2018 hanya sebesar 0,94%. Bahkan, untuk beberapa komoditas pokok seperti beras, daging sapi, minyak goreng, dan gula pasir mengalami penurunan.

Di sisi lain, penghasilan 40% penduduk lapis terbawah terdongkrak. Alhasil, GK selama periode Maret-September 2018 ikut terkerek sebesar 2,36%, dari Rp401.200,00 menjadi Rp410.670,00 pada September 2018. GK makanan masih berkontribusi paling besar, yakni 73,54%, sedangkan nonmakanan hanya sebesar 26,46%. Secara keseluruhan, GK keduanya mengalami penaikan, yang berarti kesejahteraan masyarakat sedikitnya merambat naik.

Komoditas makanan yang terbesar menggerus penghasilan masyarakat yaitu beras, rokok, telur, dan daging ayam. Bagi masyarakat kota, beras menyumbang GK sebesar 19,54%, sedangkan di desa mencapai 25,51%.

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi dengan GK per Rumah Tangga miskin paling rendah, yakni Rp1,48 juta per bulan. Sebaliknya, DKI Jakarta menjadi yang tertinggi dengan nilai mencapai Rp3,33 juta per bulan.

Namun, dari persentase penduduk miskin, Pulau Maluku-Papua masih menjadi yang tertinggi. Seperlima, atau tepatnya 21,2%, dari jumlah penduduknya berada di bawah GK. Dalam hal ketimpangan sosial yang diukur melalui indeks rasio Gini, terdapat beberapa daerah dengan kesenjangan pengeluaran yang tinggi. Hingga September 2018, provinsi dengan ketimpangan tertinggi, yaitu DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, dan Papua. Provinsi-provinsi tersebut memiliki indeks rasio Gini di atas nasional, yaitu sebesar 0,384. Sebaliknya, provinsi dengan pengeluaran yang hampir merata dari kelas bawah, menengah, dan atas, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Sumatra Barat. Secara nasional, ketimpangan ini kian terkikis. Pada Maret 2018, rasio Gini mencapai 0,389, sedangkan pada September tahun lalu sebesar 0,384.

(Sumber diadaptasi dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20190116/9/879191/tingkat-kemiskinan-menurun-bagaimana-agenda-ekonomi-paslon-pilpres-2019 diunduh pada 15 Agustus 2019)

Berdasarkan paragraf 4, apabila tingkat inflasi tidak terkendali dengan baik dan komoditas pokok, seperti beras, daging sapi, minyak goreng, serta gula pasir mengalami penurunan, manakah di bawah ini simpulan yang PALING MUNGKIN benar?

• Tingkat inflasi menggerus penghasilan riil masyarakat.

• Tingkat inflasi tidak menggerus penghasilan riil masyarakat.

• Komoditas pokok, seperti beras, daging sapi, minyak goreng, dan gula pasir tidak terkena dampak inflasi.

• Ada keterkaitan antara tingkat inflasi dengan komoditas pokok, seperti beras, daging sapi, minyak goreng, dan gula pasir.

• Harga komoditas pokok, seperti beras, daging sapi, minyak goreng, dan gula pasir ditentukan oleh tingkat inflasi.

Bacaan 1

Teks berikut ini digunakan untuk menjawab soal 1 sampai dengan 7!

Profil kemiskinan di Indonesia diukur melalui metode penentuan Garis Kemiskinan (GK) makanan dan bukan makanan. Penduduk miskin yaitu kelompok masyarakat yang mempunyai pengeluaran rata-rata per kapita di bawah GK. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Selasa (15/1/2019), jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 9,66% dari jumlah penduduk per September 2018. Jumlah ini setara dengan 25,67 juta orang.

Angka September 2018 mencatatkan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 0,46 basis poin (bps) dari periode September 2017 yang berada di level 10,12%. Jika dibandingkan dengan posisi Maret 2018 yang sebesar 9,82%, maka capaian September 2018 lebih rendah 0,16 bps.

Dari data yang sama, kemiskinan banyak terjadi di desa-desa dan ketimpangan antara desa serta kota masih berlanjut walaupun terjadi perbaikan. Faktor yang paling signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan yaitu upah riil buruh tani dan nilai tukar petani. Kedua faktor itu mengalami kenaikan sepanjang periode Maret—September 2018.

Sementara itu, selama periode yang sama, tingkat inflasi yang biasanya menggerus penghasilan riil masyarakat terkendali dengan baik. Tingkat inflasi periode Maret-September 2018 hanya sebesar 0,94%. Bahkan, untuk beberapa komoditas pokok seperti beras, daging sapi, minyak goreng, dan gula pasir mengalami penurunan.

Di sisi lain, penghasilan 40% penduduk lapis terbawah terdongkrak. Alhasil, GK selama periode Maret-September 2018 ikut terkerek sebesar 2,36%, dari Rp401.200,00 menjadi Rp410.670,00 pada September 2018. GK makanan masih berkontribusi paling besar, yakni 73,54%, sedangkan nonmakanan hanya sebesar 26,46%. Secara keseluruhan, GK keduanya mengalami penaikan, yang berarti kesejahteraan masyarakat sedikitnya merambat naik.

Komoditas makanan yang terbesar menggerus penghasilan masyarakat yaitu beras, rokok, telur, dan daging ayam. Bagi masyarakat kota, beras menyumbang GK sebesar 19,54%, sedangkan di desa mencapai 25,51%.

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi dengan GK per Rumah Tangga miskin paling rendah, yakni Rp1,48 juta per bulan. Sebaliknya, DKI Jakarta menjadi yang tertinggi dengan nilai mencapai Rp3,33 juta per bulan.

Namun, dari persentase penduduk miskin, Pulau Maluku-Papua masih menjadi yang tertinggi. Seperlima, atau tepatnya 21,2%, dari jumlah penduduknya berada di bawah GK. Dalam hal ketimpangan sosial yang diukur melalui indeks rasio Gini, terdapat beberapa daerah dengan kesenjangan pengeluaran yang tinggi. Hingga September 2018, provinsi dengan ketimpangan tertinggi, yaitu DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, dan Papua. Provinsi-provinsi tersebut memiliki indeks rasio Gini di atas nasional, yaitu sebesar 0,384. Sebaliknya, provinsi dengan pengeluaran yang hampir merata dari kelas bawah, menengah, dan atas, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Sumatra Barat. Secara nasional, ketimpangan ini kian terkikis. Pada Maret 2018, rasio Gini mencapai 0,389, sedangkan pada September tahun lalu sebesar 0,384.

(Sumber diadaptasi dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20190116/9/879191/tingkat-kemiskinan-menurun-bagaimana-agenda-ekonomi-paslon-pilpres-2019 diunduh pada 15 Agustus 2019)

Berdasarkan paragraf 5, manakah pernyataan di bawah ini yang PALING MUNGKIN BENAR mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia?

• Penghasilan 60% penduduk lapisan atas terdongkrak.

• Garis Kemiskinan nonmakanan tidak berkontribusi lebih besar dari Garis Kemiskinan makanan.

• Kesejahteraan masyarakat sedikit naik karena Garis Kemiskinan makanan berkontribusi paling besar.

• Kesejahteraan masyarakat tergantung pada Garis Kemiskinan makanan dan nonmakanan.

• Akibat penghasilan penduduk lapisan bawah naik 40%, Garis Kemiskinan makanan dan nonmakanan menurun.

Bacaan 1

Teks berikut ini digunakan untuk menjawab soal 1 sampai dengan 7!

Profil kemiskinan di Indonesia diukur melalui metode penentuan Garis Kemiskinan (GK) makanan dan bukan makanan. Penduduk miskin yaitu kelompok masyarakat yang mempunyai pengeluaran rata-rata per kapita di bawah GK. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Selasa (15/1/2019), jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 9,66% dari jumlah penduduk per September 2018. Jumlah ini setara dengan 25,67 juta orang.

Angka September 2018 mencatatkan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 0,46 basis poin (bps) dari periode September 2017 yang berada di level 10,12%. Jika dibandingkan dengan posisi Maret 2018 yang sebesar 9,82%, maka capaian September 2018 lebih rendah 0,16 bps.

Dari data yang sama, kemiskinan banyak terjadi di desa-desa dan ketimpangan antara desa serta kota masih berlanjut walaupun terjadi perbaikan. Faktor yang paling signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan yaitu upah riil buruh tani dan nilai tukar petani. Kedua faktor itu mengalami kenaikan sepanjang periode Maret—September 2018.

Sementara itu, selama periode yang sama, tingkat inflasi yang biasanya menggerus penghasilan riil masyarakat terkendali dengan baik. Tingkat inflasi periode Maret-September 2018 hanya sebesar 0,94%. Bahkan, untuk beberapa komoditas pokok seperti beras, daging sapi, minyak goreng, dan gula pasir mengalami penurunan.

Di sisi lain, penghasilan 40% penduduk lapis terbawah terdongkrak. Alhasil, GK selama periode Maret-September 2018 ikut terkerek sebesar 2,36%, dari Rp401.200,00 menjadi Rp410.670,00 pada September 2018. GK makanan masih berkontribusi paling besar, yakni 73,54%, sedangkan nonmakanan hanya sebesar 26,46%. Secara keseluruhan, GK keduanya mengalami penaikan, yang berarti kesejahteraan masyarakat sedikitnya merambat naik.

Komoditas makanan yang terbesar menggerus penghasilan masyarakat yaitu beras, rokok, telur, dan daging ayam. Bagi masyarakat kota, beras menyumbang GK sebesar 19,54%, sedangkan di desa mencapai 25,51%.

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi dengan GK per Rumah Tangga miskin paling rendah, yakni Rp1,48 juta per bulan. Sebaliknya, DKI Jakarta menjadi yang tertinggi dengan nilai mencapai Rp3,33 juta per bulan.

Namun, dari persentase penduduk miskin, Pulau Maluku-Papua masih menjadi yang tertinggi. Seperlima, atau tepatnya 21,2%, dari jumlah penduduknya berada di bawah GK. Dalam hal ketimpangan sosial yang diukur melalui indeks rasio Gini, terdapat beberapa daerah dengan kesenjangan pengeluaran yang tinggi. Hingga September 2018, provinsi dengan ketimpangan tertinggi, yaitu DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, dan Papua. Provinsi-provinsi tersebut memiliki indeks rasio Gini di atas nasional, yaitu sebesar 0,384. Sebaliknya, provinsi dengan pengeluaran yang hampir merata dari kelas bawah, menengah, dan atas, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Sumatra Barat. Secara nasional, ketimpangan ini kian terkikis. Pada Maret 2018, rasio Gini mencapai 0,389, sedangkan pada September tahun lalu sebesar 0,384.

(Sumber diadaptasi dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20190116/9/879191/tingkat-kemiskinan-menurun-bagaimana-agenda-ekonomi-paslon-pilpres-2019 diunduh pada 15 Agustus 2019)

Berdasarkan paragraf 5, apabila Garis Kemiskinan makanan berkontribusi tidak lebih besar dari Garis Kemiskinan nonmakanan, manakah di bawah ini simpulan yang PALING MUNGKIN benar?

• Kesejahteraan masyarakat tidak merambat naik.

• Penghasilan penduduk tidak meningkat sebesar 40%.

• Penghasilan penduduk tidak meningkat 40% dan kesejahteraan masyarakat tidak merambat naik.

• Garis Kemiskinan makanan dan nonmakanan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

• Kesejahteraan masyarakat tetap merambat naik sedikit.

Berdasarkan gambar grafik di atas, pada tahun berapakah kasus kemiskinan yang mengalami peningkatan tertinggi ketiga?

• Maret 2018

• Maret 2013

• September 2015

• September 2012

• Maret 2014

Berdasarkan gambar grafik di atas, apa yang PALING MUNGKIN terjadi setelah terjadi penurunan tingkat kemiskinan pada bulan Maret dan September tahun 2018?

• Penghasilan penduduk meningkat lebih dari 40%.

• Kesejahteraan masyarakat merambat naik.

• Penghasilan penduduk meningkat lebih dari 40% dan kesejahteraan penduduk merambat naik.

• Angka kemiskinan akan terus menerus pada tahun berikutnya.

• Angka kemiskinan akan meningkat pada tahun berikutnya, meskipun tidak secara signifikan.

Bacaan 2

Teks berikut ini digunakan untuk menjawab soal 8 sampai dengan 14.

Baru-baru ini, kebijakan impor pemerintah kembali disorot masyarakat. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melonggarkan ketentuan impor daging ayam dari Brasil seiring dengan rekomendasi dari World Trade Organization (WTO). Rekomendasi itu merupakan buntut dari kekalahan Indonesia dalam gugatan Brasil ke WTO pada 2017 yang tak kunjung dilaksanakan karena berbagai alasan, termasuk terkait isu sertifikasi sanitasi dan halal.

Awan kelam tampaknya semakin menyelimuti industri peternakan unggas, terutama bagi para peternak mandiri. Pasalnya, sebulan sebelumnya, peternak ayam mandiri ini sempat protes ke pemerintah lantaran harga ayam di tingkat peternak ambruk sehingga peternak merugi. Tak heran apabila peternak resah dengan pelonggaran impor daging ayam itu. Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) menilai masuknya impor ayam berpotensi membuat penyerapan daging di peternak lokal terganggu. Namun, Dosen Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan bahwa Indonesia terpaksa untuk meratifikasi ketentuan importasi daging ayam lantaran sudah kalah dalam Sidang Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (DSB WTO). Belum lagi, jika negara-negara lain melakukan retaliasi dengan cara menyulitkan ekspor asal Indonesia masuk ke negara-negara bersangkutan. Tentu ini akan memengaruhi kinerja neraca perdagangan Indonesia yang kondisinya saat ini masih defisit.

Berdasarkan data Comtrade, volume impor daging ayam di Indonesia sepanjang 2018 'hanya' sebanyak 76,4 ton. Volume tersebut senilai USD31,07 juta atau setara dengan Rp443 miliar (asumsi Rp14,255 per dolar AS). Volume impor daging ayam tersebut juga hanya sekitar 0,004 persen dari total produksi ayam ras dalam negeri sebanyak 2,14 juta ton per tahun. Jumlah impor daging ayam juga jauh lebih rendah ketimbang impor daging sapi yang mencapai 161.000 ton.

Meski begitu, pemerintah tetap perlu waspada dengan impor daging ayam ini. Pasalnya, dalam tiga tahun terakhir, tren permintaan volume impor daging ayam di Indonesia tumbuh signifikan. Pada 2015, volume impor daging ayam tercatat sebanyak 5,44 ton. Pada 2018, volume impor daging ayam sudah menembus 76,4 ton. Rata-rata pertumbuhan volume impor daging ayam mencapai 236 persen per tahun. Dampak terhadap industri nasional mungkin tidak besar karena memang volumenya tidak besar juga, tetapi mitigasi terkait dampak pelonggaran impor daging ayam sangat diperlukan ke depannya.

(Sumber diadaptasi dari https://tirto.id/kekalahan-indonesia-di-wto-dan-polemik-impor-daging-ayam-ef9v diunduh pada 15 Agustus 2019)

Berdasarkan paragraf 2, manakah di bawah ini pernyataan yang BENAR?

• Terdapat beberapa negara yang melakukan retaliasi dengan cara menyulitkan ekspor asal Indonesia masuk ke negara-negara bersangkutan.

• Peternak ayam merugi karena harga ayam di pasaran ambruk yang disebabkan oleh kekalahan Indonesia terhadap Brasil.

• Kinerja neraca perdagangan ditentukan oleh retaliasi terhadap ekspor yang menyulitkan ekspor asal Indonesia ke beberapa negara.

• Retaliasi yang dilakukan oleh beberapa negara terhadap Indonesia memengaruhi kinerja neraca perdagangan Indonesia.

• Para peternak ayam mandiri mengalami kerugian.

Bacaan 2

Teks berikut ini digunakan untuk menjawab soal 8 sampai dengan 14.

Baru-baru ini, kebijakan impor pemerintah kembali disorot masyarakat. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melonggarkan ketentuan impor daging ayam dari Brasil seiring dengan rekomendasi dari World Trade Organization (WTO). Rekomendasi itu merupakan buntut dari kekalahan Indonesia dalam gugatan Brasil ke WTO pada 2017 yang tak kunjung dilaksanakan karena berbagai alasan, termasuk terkait isu sertifikasi sanitasi dan halal.

Awan kelam tampaknya semakin menyelimuti industri peternakan unggas, terutama bagi para peternak mandiri. Pasalnya, sebulan sebelumnya, peternak ayam mandiri ini sempat protes ke pemerintah lantaran harga ayam di tingkat peternak ambruk sehingga peternak merugi. Tak heran apabila peternak resah dengan pelonggaran impor daging ayam itu. Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) menilai masuknya impor ayam berpotensi membuat penyerapan daging di peternak lokal terganggu. Namun, Dosen Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan bahwa Indonesia terpaksa untuk meratifikasi ketentuan importasi daging ayam lantaran sudah kalah dalam Sidang Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (DSB WTO). Belum lagi, jika negara-negara lain melakukan retaliasi dengan cara menyulitkan ekspor asal Indonesia masuk ke negara-negara bersangkutan. Tentu ini akan memengaruhi kinerja neraca perdagangan Indonesia yang kondisinya saat ini masih defisit.

Berdasarkan data Comtrade, volume impor daging ayam di Indonesia sepanjang 2018 'hanya' sebanyak 76,4 ton. Volume tersebut senilai USD31,07 juta atau setara dengan Rp443 miliar (asumsi Rp14,255 per dolar AS). Volume impor daging ayam tersebut juga hanya sekitar 0,004 persen dari total produksi ayam ras dalam negeri sebanyak 2,14 juta ton per tahun. Jumlah impor daging ayam juga jauh lebih rendah ketimbang impor daging sapi yang mencapai 161.000 ton.

Meski begitu, pemerintah tetap perlu waspada dengan impor daging ayam ini. Pasalnya, dalam tiga tahun terakhir, tren permintaan volume impor daging ayam di Indonesia tumbuh signifikan. Pada 2015, volume impor daging ayam tercatat sebanyak 5,44 ton. Pada 2018, volume impor daging ayam sudah menembus 76,4 ton. Rata-rata pertumbuhan volume impor daging ayam mencapai 236 persen per tahun. Dampak terhadap industri nasional mungkin tidak besar karena memang volumenya tidak besar juga, tetapi mitigasi terkait dampak pelonggaran impor daging ayam sangat diperlukan ke depannya.

(Sumber diadaptasi dari https://tirto.id/kekalahan-indonesia-di-wto-dan-polemik-impor-daging-ayam-ef9v diunduh pada 15 Agustus 2019)

Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang BENAR?

• Masyarakat tidak setuju dengan kebijakan impor pemerintah.

• Indonesia menggugat Brasil terkait sertifikasi sanitasi dan halal.

• Menteri Perdagangan melonggarkan aturan impor daging dari Brasil.

• WTO merekomendasikan Brasil untuk mengekspor daging ayam ke Indonesia.

• Pada 2017 WTO merekomendasikan Indonesia untuk mengimpor daging ayam dari Brasil

Bacaan 2

Teks berikut ini digunakan untuk menjawab soal 8 sampai dengan 14.

Baru-baru ini, kebijakan impor pemerintah kembali disorot masyarakat. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melonggarkan ketentuan impor daging ayam dari Brasil seiring dengan rekomendasi dari World Trade Organization (WTO). Rekomendasi itu merupakan buntut dari kekalahan Indonesia dalam gugatan Brasil ke WTO pada 2017 yang tak kunjung dilaksanakan karena berbagai alasan, termasuk terkait isu sertifikasi sanitasi dan halal.

Awan kelam tampaknya semakin menyelimuti industri peternakan unggas, terutama bagi para peternak mandiri. Pasalnya, sebulan sebelumnya, peternak ayam mandiri ini sempat protes ke pemerintah lantaran harga ayam di tingkat peternak ambruk sehingga peternak merugi. Tak heran apabila peternak resah dengan pelonggaran impor daging ayam itu. Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) menilai masuknya impor ayam berpotensi membuat penyerapan daging di peternak lokal terganggu. Namun, Dosen Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan bahwa Indonesia terpaksa untuk meratifikasi ketentuan importasi daging ayam lantaran sudah kalah dalam Sidang Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (DSB WTO). Belum lagi, jika negara-negara lain melakukan retaliasi dengan cara menyulitkan ekspor asal Indonesia masuk ke negara-negara bersangkutan. Tentu ini akan memengaruhi kinerja neraca perdagangan Indonesia yang kondisinya saat ini masih defisit.

Berdasarkan data Comtrade, volume impor daging ayam di Indonesia sepanjang 2018 'hanya' sebanyak 76,4 ton. Volume tersebut senilai USD31,07 juta atau setara dengan Rp443 miliar (asumsi Rp14,255 per dolar AS). Volume impor daging ayam tersebut juga hanya sekitar 0,004 persen dari total produksi ayam ras dalam negeri sebanyak 2,14 juta ton per tahun. Jumlah impor daging ayam juga jauh lebih rendah ketimbang impor daging sapi yang mencapai 161.000 ton.

Meski begitu, pemerintah tetap perlu waspada dengan impor daging ayam ini. Pasalnya, dalam tiga tahun terakhir, tren permintaan volume impor daging ayam di Indonesia tumbuh signifikan. Pada 2015, volume impor daging ayam tercatat sebanyak 5,44 ton. Pada 2018, volume impor daging ayam sudah menembus 76,4 ton. Rata-rata pertumbuhan volume impor daging ayam mencapai 236 persen per tahun. Dampak terhadap industri nasional mungkin tidak besar karena memang volumenya tidak besar juga, tetapi mitigasi terkait dampak pelonggaran impor daging ayam sangat diperlukan ke depannya.

(Sumber diadaptasi dari https://tirto.id/kekalahan-indonesia-di-wto-dan-polemik-impor-daging-ayam-ef9v diunduh pada 15 Agustus 2019)

Berdasarkan paragraf 1, apabila Indonesia tidak mengalami kekalahan saat menggugat Brasil terkait isu sertifikasi sanitasi dan halal, manakah di bawah ini simpulan yang PALING MUNGKIN benar?

• Brasil dilarang mengekspor daging ayam ke Indonesia.

• WTO tidak merekomendasikan Indonesia untuk mengimpor daging ayam ke negara Brasil.

• Daging ayam dari Brasil yang tersertifikasi sanitasi dan halal dapat masuk ke Indonesia.

• Masyarakat tidak akan menyoroti kebijakan impor pemerintah.

• Indonesia tidak impor daging ayam dari Brasil.