salah satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat adalah…

c. musyawarah untuk mencapai mufakat

d. menghargai perbedan keyakinan

e. menghargai keaneka ragaman budaya

Negara berkewajiban melindungi kekebasan beragama setiap warga negaranya. Berkaitan dengan hal, tersebut Pemerintah RI Bersama DPR RI pada tahun 2005 telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Berkaitan dengan hal tersebut, kebebasan beragama yang ditegaskan dalam undang-undang tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah ….

b. Bebas untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing

a. Bebas untuk mengajak orang lain beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya

c. Bebas untuk mempengaruhi orang lain untuk berpindah agama dan keyakinannya

d. Bebas untuk tidak mengikuti ajaran agama yang dianut oleh orang tua

e. Bebas untuk tidak memeluk agama sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah

12. Salah satu bentuk pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah provinsi. Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh ….

a. Gubernur/Wakil Gubernur dan DPRD Provinsi

c. Gubernur dan Sekretariat Daerah

d.Gubernur/Wakil Gubernur dan Dewan Perwakilan Daerah

e. Gubernur/Wakil Gubernur dan Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Keduanya mempunyai hubungan yang erat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 A ayat (1), antara pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan

c. pemanfaatan sumber daya alam

Berdasarkan bagan di atas, perwujudan sistem pembagian kekuasaan secara vertikal di bidang eksaminatif adalah … .

a. pembagian kewenangan antara BPK dengan perwakilan BPK provinsi

b. pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dari Presiden

c. pembagian kewenangan antara DPR dan MPR

d. distribusi kewenangan dari DPR ke DPRD

e. pemberian kewenangan kepada Mahkamah Agung dari Mahkamah Konstitusi

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Dalam sistem tersebut, Presiden mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden merupakan salah satu pemegang kekuasaan negara, yaitu kekuasaan eksekutif. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu contoh penerapan kekuasaan eksekutif dalam ketatanegaraan Republik Indonesia adalah … .

b. Presiden mengajukan suatu Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat

a. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara

c. Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung

d. mencegah bertumpuknya kekuasaan pada pemerintahan pusat, dan mengikutsertakan rakyat daerah secara aktif dalam pemerintahan

e. mencegah bertumpuknya kekuasaan pada pemerintahan pusat, dan mengikutsertakan rakyat daerah secara aktif dalam pemerintahan

Pada dasarnya penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintahan tersebut. Hal ini dikarenakan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh nilai unitaris dan nilai dasar desentralisasi teritorial. Berdasarkan ilustrasi tersebut, apa yang membedakan nilai unitaris dengan nilai dasar desentralisasi teritorial?

c. Nilai unitaris menekankan pada kesatuan pemerintahan dalam kerangka NKRI, sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial menekankan pada pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan kepada daerah.

a. Nilai unitaris menekankan pada pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah dalam kerangka NKRI, sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial menekankan pada pelaksanaan kedaulatan negara oleh pemerintah daerah.

b. Nilai unitaris menekankan pada pengelompokan jenis pemerintahan dalam kerangka NKRI, sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial menekankan pada pemusatan seluruh urusan pemerintahan di tangan pemerintah pusat.

d. Nilai unitaris menekankan pada kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Republik Indonesia, sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial menekankan pada pelimpahan kewenangan pemerintahan kepada daerah.

e. Nilai unitaris menekankan pada pembagian kewenangan pemerintahan dalam kerangka NKRI, sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial menekankan pada pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh pemerintah daerah.

Salah satu contoh penerapan hubungan wewenang yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan adalah … .

b. program Bantuan Operasional Sekolah untuk membiayai Pendidikan dasar dan menengah

a. pengesahan pengangkatan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah

c. pembentukan lembaga peradilan yang berkedudukan di daerah kabupaten/kota dan provinsi

d. penetapan hari libur nasional berkaitan dengan kegiatan politik seperti pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah

e. pembentukan kesatuan-kesatuan militer territorial di daerah seperti Koramil, Kodim dan Kodam

Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang eksekutif melakukan kerjasama dengan DPR sebagai pelaksana kekuasaan legislatif yang pengaturan dan batasannya ditetapkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Contoh penerapan kerjasama tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia adalah ....

b. penyusunan rancangan undang-undang APBN untuk dilakukan pembahasan secara bersama-sama

a. membuat undang-undang dan undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia

c. menafsirkan isi undang-undang dan memberi sanksi atas setiap pelanggaran

d. mengangkat gubernur dan bupati/walikota di seluruh wilayah Indonesia

e. menyelesaikan kasus-kasus sengketa pertanahan dan sertifikasi

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi sistem pembagian kekuasaan (divisions/distributions of power). Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimanakah proses pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?

a. Proses pembagian kekuasaan dilakukan secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, kekuasaan negara didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara, sedangkan secara vertikal didistribusikan kepada pemerintah daerah.

b. Proses pembagian kekuasaan dilakukan melalui musyawarah mufakat seluruh partai politik yang ada di Indonesia. Hasil musyawarah kemudian diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan dalam sebuah Keputusan Presiden RI.

c. Proses pembagian kekuasaan negara diatur sepenuhnya oleh Presiden RI selaku kepala negara. Presiden mendistribusikan kekuasaan negara kepada lembaga-lembaga negara secara berimbang.

d. Proses pembagian kekuasaan negara ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengklasifikasikan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

e. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui sidang paripurna menetapkan tugas dan kewenangan setiap lembaga negara yang mencerminkan proses pembagian kekuasaan negara.

Otonomi daerah pada dasarnya dimaksudkan agar kepentingan umum satu daerah dapat diurus lebih baik dengan mengingat sifat atau keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri-sendiri. Rakyat di daerah diberi kesempatan untuk memajukan daerahnya, mengenal betul kebutuhan daerahnya, dan memecahkan masalah berdasarkan situasi dan kondisi setempat. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu alasan politis penerapan otonomi daerah di Indonesia adalah … .

d. mencegah bertumpuknya kekuasaan pada pemerintahan pusat, dan mengikutsertakan rakyat daerah secara aktif dalam pemerintahan

a. adanya ketimpangan kemakmuran antar daerah di Indonesia

b. munculnya fanatisme kedaerahan yang tinggi sehingga risiko gerakan separatisme relatif besar

c. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat

e. kondisi masyarakat pada daerah kabupaten/kota cenderung homogen, sehingga dengan otonomi daerah akan memudahkan pelaksanaan proses pembangunan

otonomi daerah diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia di pengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi nya adalah…

e. efisiensi dan efektifitas indonesia negara luas dengan penduduk yang beragam

a. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menghendaki susunan pemerintahan yang terpusat

b. negara yang yang luas dengan penduduk yang bnyak serta tidak beragam

c. keragaman bangsa Indonesia membutuhkan penangan yang sama

d. wilayah berupa kepulauan yang luas dengan kondisi yang sama

Dibawah ini yang bukan termasuk kelebihan dari desentralisasi adalah…

c. pemerintah daerah menunggu intstruksi pusat apabila ada kondisi darurat

a. adanya efisiensi khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan

b. mengurangi pekerjaan yang kompleks di pemerintahan pusat

d. struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian

e. meningkatkan hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah

dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai beberapa kewajiban. Berikut yang bukan termasuk kewajiban pemerintah daerah adalah…

b. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah

a. mengembangkan kehidupan demokrasi

c. melestarikan nilai sosial budaya

d. mewujudkan keadilan dan pemerataan

e. memberikan pembinaan dan pemberdayan SDM

Dengan adanya daerah istimewa dan daerah khusus, daerah tersebut diberikan kewenangan tertentu yang berbeda dengan daerah lainnya. Salah satunya daerah nangroe aceh darussalam yang termasuk ke dalam daerah istimewa. Berikut yang bukan merupakan keistimewaan dari Aceh adalah...

b. pembagian wilayah dibagi kedalam kota administratif dan kabupaten administrasi

a. Penyelenggaraan kehidupan adat yng bersendikan agama islam

c. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai peraturan perundangan

d. ulama berperan dalam penetapan kebijkan di Aceh

e. pendidikan berkualitas serta diberikan muatan lokal sesuai dengan syariat islam

Manfaat budaya politik dalam masyarakat adalah…

c.hubungan antara faktoryang menyebabkan pergeseran politik dan mudah dimengerti

a. orientasi politik atau dukungan masyarakat akan sulit di pengaruhi

b. budaya politik akan bebas dan tidak memiliki dasar

d. pelaksaan politik akan menjadi otoriter

e. masyarakat tidak mengetahui hal-hal yang terjadi di dunia politik

Maulana Ramjani dan abdul ghoni adalah dua orang pemuda asal desa gempol palimanan, di daerah kedua pemuda tersebut akan diselenggarakan pemilihan kepala desa, semua masyarakat termasuk kedua pemuda tersebut berbondong bondong ke TPS, sikap maulana dan abdul ghoni termasuk kedalam...

d, budaya politik parokial subyek

e. budaya politik subyek partisipan

PPKn X

Quiz

•

Social Studies

•

10th Grade

•

Practice Problem

•

Hard

Azukni Elshyrazie

Used 59+ times

FREE Resource

d. politik

e. sosial

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

35 questions

Pendidikan Pancasila Kelas X

Quiz

•

10th Grade

37 questions

PAS IPS IX

Quiz

•

9th - 12th Grade

40 questions

UH SOSIOLOGI KLS X

Quiz

•

10th Grade

35 questions

QUIZ BENTUK MUKA BUMI

Quiz

•

8th Grade - University

40 questions

TRY OUT UAS SEJARAH 2020

Quiz

•

10th Grade

40 questions

Penelitian Sosial Kelas X IPS

Quiz

•

10th Grade

35 questions

Soal UH 1 Bab 1 Kelas X Kumer

Quiz

•

10th Grade

35 questions

Peluang Usaha kelas XI BDP1

Quiz

•

10th Grade

Popular Resources on Wayground

15 questions

Fractions on a Number Line

Quiz

•

3rd Grade

20 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

3rd Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

$fractions$

22 questions

fractions

Quiz

•

3rd Grade

20 questions

Main Idea and Details

Quiz

•

5th Grade

20 questions

Context Clues

Quiz

•

6th Grade

15 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

4th Grade

20 questions

Figurative Language Review

Quiz

•

6th Grade

Discover more resources for Social Studies

10 questions

Exploring the Executive Branch and Presidential Powers

Interactive video

•

6th - 10th Grade

20 questions

WG Vocabulary List 21 2025

Quiz

•

9th - 12th Grade

18 questions

CHPT 5 REVIEW

Quiz

•

10th Grade

73 questions

AP Psychology - Developmental Psychology

Quiz

•

10th - 12th Grade

15 questions

American and French Revolutions

Quiz

•

9th - 12th Grade

65 questions

Exam 2: Review for Development of the Constitution

Quiz

•

10th Grade

20 questions

Napoleon and European History Quiz

Quiz

•

9th - 12th Grade

10 questions

Exploring Westward Expansion and Manifest Destiny

Interactive video

•

6th - 10th Grade

PPKn X

40 questions

Rakyat adalah semua orang berada dan berdiam dalam suatu negara yng tunduk pada kekuasaan negara yang bersangkutan, baik dia berkewarganegaraan yang sama atau berbeda (asing). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bhwa…

Salah satu contoh nilai praksis sila pertama Pancasila dalam penerapan kebijakan pemerintahan NKRI adalah

Manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Montesqueiu merupakan salah satu tokoh yang mendai pelopor teori kedaulatan rakyat. Ia memberikan pandangan tentang pemisahan kekuasaan atau yang di kenal dengan trias politica. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica terdiri dari

kekuasaan yang bertugas menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan negara adalah kekuasaan…

Kementerian Negara adalah

dimensi yang mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara adalah…

8. pncasila mengandung nilai-nilai yang penting. Salah satu nilai yang termuat dalam sila ketiga adalah…

Berikut ini yang tidak termasuk nilai nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab adalah…

salah satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat adalah…

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Social Studies