15. Ekonomi lm 2345

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini !

1) Distribusi dana sesuai anggaran belanja

2) Sebagai bahan pertimbangan kebijakan ekonomi

3) Sebagai prioritas pembangunan secara menyeluruh

4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

5) Meningkatkan stabilitas perekonomian negara

Fungsi APBN ditunjukkan oleh .....

• 1), 2), dan 3)

• 1), 3), dan 5)

• 2), 3), dan 4)

• 2), 4), dan 5)

• 3), 4), dan 5)

Rancangan APBN ataupun APBN Perubahan (APBN-P) disusun untuk kemudian dipublikasikan kepada masyarakat. Kondisi tersebut bertujuan untuk ....

• Mengetahui tingkat kemakmuran negara dalam satu tahun berjalan

• Meningkatkan keadilan dan kemerataan untuk kesejahteraan masyarakat

• Meningkatkan kepercayan masyarakat terhadap integritas pemerintah

• Menunjukkan sikap jujur dan adil untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

• Meningkatkan transparansi dan pertanggungan

Presiden dibantu menteri keungan merevisi RUU APBN. Sesuai dengan mekanisme penyusunan APBN, tindakan tersebut dilakukan oleh Presiden dan Menteri Keuangan apabila ....

• RUU APBN yang diajukan tidak disetujui oleh DPR

• Perekonomian sedang mengalami krisis keuangan

• APBN tahun lalu mengalami defisist

• Terdapat sisa anggaran dari APBN tahun sebelumnya

• DPR menghendaki adanya kebijakan anggaran berimbang

Fungsi stabilisasi dirancang untuk mengupayakan keseimbangan perekonomian. Perekonomian yang tidak stabil dapat terjadi defisit ataupun surlplus. Anggaran mengalami surplus apabila ...

• Jumlah anggaran meningkat setiaptahun

• Jumlah anggaran pendapatan menurun setiap tahun

• Jumlah anggaran belanja sama dengan jumlah anggaran pendapatan

• Jumlah anggaran belanja lebih kecil daripada jumlah anggaran pendapatan

• Jumlah anggaran belanja lebih besar daripada jumlah anggaran pendapatan

Perberlakuan otonomi daerah berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, penyusunan APBD diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Pengaruh otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah ....

• Pemerintah pusat diberi kebebasan mengatur keuangan semua daerah

• Pemerintah daerah dapat memonopoli dan bebas mengatur kekayaan alam daerah

• Pemerintah daerah diberi kebebasan membuat rencana keuangan sendiri

• Pemerintah pusat diberi hak untuk mengelola sumber daya ekonomi daerah

• Pemerintah daerah diberi kebebasan mengatur pemerintah pusat

Beberapa jenis pengeluaran anggaran sebagai berikut.

1) Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2) Belanja pelunasan utang luar negeri

3) Belanja perbaikan jalan provinsi

4) Anggaran pelaksanaan desentralisasi

5) Merenovasi kantor PDAM

Jenis pengeluaran pemerintah daerah ditunjukkan oleh nomor ....

• 1), 2), dan 3)

• 1), 2), dan 4)

• 2), 3), dan 4)

• 2), 4), dan 5)

• 3), 4), dan 5)

Kegiatan berikut termasuk penerimaan lain-lain dari pendapatan asli daerah yang sah adalah ....

• Penerimaan komisi dari penjualan dan pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah

• Penerimaan laba dari badan usaha milik daerah dan hasil kekayaan daerah

• Penerimaan pinjaman daerah untuk menutup kekurangan kas daerah

• Penerimaan pajak semua hotel dan hiburan dalam suatu daerah

• Penerimaan bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten/kota

Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) dalam rangka melayani kepentingan publik. Hal tersebut sesuai fungsi pajak yaiutu ....

• Fungsi regulasi

• Fungsi anggaran

• Fungsi regulerend

• Fungsi stabilisasi

• Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak berbeda denan pungutan resmi lainnya. Hal yang membedakan pajak dengan tetribusi adalah ....

• Besar tarif yang ditarik pemerintah

• Sistem pemungutan dari wajib pajak

• Balas jasa yang diberikan

• Lembaga pengelolanya

• Proses penarikannya

Pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Pernyataan tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan ....

• Pemberian investasi dan pinjaman dana bagi masyarakat

• Penyediaan dan pengembangan fasilitas pribadi pemerintah

• Pembayaran gaji pegawai negeri sipil dan aparatur negara lainnya

• Pembenahan jalan raya dan infrastruktur publik

• Pendirian infrastruktur bagi perusahaan swasta di dalam negeri