Pembentukan Perangkat Kenegaraan

Perhatikan pernyataan berikut !

1) Membentuk BKR

2) Mengesahkan UUD 1945

3) Membentuk Komite Nasional

4) Memilih presiden dan wakilnya

5) Membagi wilayah menjadi 8 provinsi

Dalam rangka menata kehidupan berbangsa dan bernegara, PPKI melaksanakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945 dengan keputusan yang ditunjukkan oleh nomor ...

• 1, 2 dan 3

• 1, 3 dan 4

• 2, 3 dan 4

• 2, 4 dan 5

• 3, 4 dan 5

Dalam sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dipilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia secara aklamasi atas usulan ...

(a)  

Salah satu hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah …

• Pembentukan 12 departemen dan 4 kementerian negara

• Pembentukan kabinet pertama Republik Indonesia

• Pengesahan Undang – Undang Dasar

• Pemilihan presiden dan wakilnya

• Pembentukan DPR dan MPR

Perhatikan peta wilayah Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan berikut !

Wilayah yang ditunjukkan dengan nomor 5 merupakan provinsi ...

• Sulawesi

• Sumatera

• Kalimantan

• Sunda Kecil

• Nusa Tenggara Timur

Perhatikan pernyataan berikut !

1) Membentuk DPR dan MPR

2) Membentuk Badan Keamanan Rakyat

3) Membentuk Partai Nasional Indonesia

4) Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945

5) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Dari data di atas, hasil sidang PPKI yang diselenggarakan pada tanggal 22 Agustus 1945 ditunjukkan pada nomor …

• 1, 2 dan 3

• 1, 2 dan 4

• 1, 3 dan 4

• 2, 3 dan 5

• 3, 4 dan 5

Berikut ini, maklumat yang pernah dikeluarkan pada masa awal kemerdekaan, yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia ...

• Maklumat Tanggal 3 November 1945

• Maklmuat Tanggal 14 November 1945

• Maklumat Pemerintah Tanggal 5 Oktober 1945

• Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945

Perhatikan nama-nama tokoh berikut !

1) Sayuti Melik

2) Ahmad Soebardjo

3) Latief Hendraningrat

4) Alex dan Frans Mendur

5) Laksamana Muda Tadashi Maeda

Berdasarkan data di atas, tokoh-tokoh yang berperan penting di masa sebelum Proklamasi Kemerdekaan, ditunjukkan oleh nomor ...

• 1, 2 dan 3

• 1, 2 dan 5

• 2, 3 dan 4

• 2, 4 dan 5

• 3, 4 dan 5

Berdasarkan hasil sidang PPKI ke-tiga (tanggal 22 Agustus 1945), dibentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR). Semula keberadaannya tidak didukung dan dikhawatirkan akan kembali memicu bentrok dengan pasukan Jepang. Namun pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk membentuk TKR. Berdasarkan hal tersebut, yang melatarbelakangi diubahnya BKR menjadi TKR saat itu adalah ...

• Indonesia yang berada dalam status quo

• Menyerahnya Jepang tanpa syarat terhadap Sekutu

• Kepulangan para tentara Jepang ke negara asalnya

• Kedatangan AFNEI yang memboncengi pasukan NICA

• Berhasil direbutnya persenjataan Jepang pasca Proklamasi Kemerdekaan

Salah satu hasil sidang PPKI adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Tugas komite tersebut adalah ...

• membantu tugas presiden sebelum terbentuknya DPR

• mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden

• membentuk kementerian dan departemen

• merancang pembentukan otonomi daerah

• membentuk Badan Keamanan Rakyat

Perhatikan teks di bawah ini !

Guna memenuhi alat kelengkapan negara yang sesuai dengan sistem pemerintahan pada UUD 1945 segera setelah Proklamasi Kemerdekaan, dibentuklah kabinet pertama yang dinamakan Kabinet Presidensial dengan PNI sebagai partai tunggal di Indonesia. Kabinet singkat ini diketuai oleh Presiden Soekarno dengan masa jabatan sejak 4 September 1945 – 14 November 1945. Hal tersebut terjadi akibat dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang berdampak pada perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia secara keseluruhan.

Berdasarkan ilustrasi pada teks di atas, perubahan sistem ketatanegaraan yang dimaksud adalah …

• Perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer

• Pemberian wewenang legislatif pada KNIP yang menggantikan Kabinet Presidensial

• Pembentukan partai – partai politik yang menumbangkan PNI sebagai partai tunggal

• Peralihan pertanggungjawaban menteri dan presiden kepada Badan Pekerja (BP) KNIP

• Perpindahan ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta beserta presiden, wakil presiden dan beberapa menteri negara