Remedial Ekonomi XI IPS

APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dalam hal ini APBN memiliki fungsi . . . .

• alokasi

• distribusi

• stabilisasi

• otorisasi

• pengawasan

Berikut ini komponen APBN :

1. Belanja pegawai

2. Subsidi

3. Bea masuk

4. Retribusi

5. Pembayaran bunga utang

6. Bagian Laba BUMN

Berdasarkan data di atas, yang termasuk belanja pemerintah pusat adalah . . . .

• 1, 2, dan 4

• 1, 2, dan 5

• 2, 3, dan 6

• 3, 4, dan 6

• 4, 5, dan 6

Sebagian data APBN tahun 2009 – 2010 negara X sebagai berikut (dalam miliar).

- Penerimaan rutin Rp 40.184,00

- Penerimaan pembangunan Rp 10.371,50

- Pengeluaran rutin Rp 30.557,80

- Pengeluaran pembangunan Rp 19.997,70

Berdasarkan data di atas, maka posisi APBN negara X adalah . . . .

• surplus Rp 9.626,20

• defisit Rp 9.626,20

• surplus Rp 20.186,30

• defisit Rp 20.186,30

• surplus Rp 50.555,50

Dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi yang berasal dari anggaran APBN disebut . . . .

• dana bagi hasil

• dana penyesuaian

• dana perimbangan

• dana alokasi khusus

• dana otonomi khusus

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah melalui kebijakan anggaran surplus untuk mengatasi terjadinya inflasi adalah . . . .

• mengurangi pengeluaran sehingga barang atau jasa yang diminta tidak bertambah

• menambah pengeluaran sehingga barang atau jasa yang diminta dapat bertambah

• mengurangi pemasukan sehingga barang atau jasa yang diminta tidak bertambah

• menambah pemasukan sehingga barang yang diminta bertambah

• mengatur agar pemasukan dan pengeluaran seimbang

Suatu pemerintah daerah berencana menggunakan dana APBD untuk membangun jembatan . Akan tetapi, sebelum pembangunan jembatan dimulai daerah tersebut mengalami bencana alam berupa tanah longsor. Tanah longsor menyebabkan rusaknya infrastruktur sehingga dana tersebut dialihkan untuk memperbaiki jalan. Berkaitan dengan kondisi tersebut, APBD memiliki fungsi . . . .

• stabilisasi

• anggaran

• distribusi

• otorisasi

• alokasi

Pemerintah daerah membebaskan biaya pembuatan akta kelahiran dan kartu keluarga bagi masyarakat daerah setempat. Kebijakan tersebut mencerminkan tujuan APBD, yaitu . . . .

• menciptakan rasa aman dan penegakan keadilan

• mendukung pembangunan fasilitas publik daerah

• meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

• meningkatkan kesejahteraan masyarakat

• memperluas lapangan pekerjaan

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah. Kegiatan di suatu daerah yang termasuk sumber pendapatan asli daerah adalah . . . .

• pemerintah menerima bagi hasil pajak

• pemerintah daerah menerbitkan obligasi daerah

• pengendara sepeda motor membayar restribusi parkir

• pemerintah menerima pinjaman dalam negeri untuk menutup defisit kas

• pemerintah menerima bantuan untuk disalurkan kepada korban bencana alam

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Penyusunan APBD tahun anggaran 2017 didasarkan pada prinsip tertentu. Prinsip penyusunan APBD tahun anggaran 2017 yaitu . . . .

• meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

• mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

• membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

• substansi APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya

• memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

Otonomi daerah memberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangan sendiri dan membuat kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian negara. Pernyataan yang sesuai peran APBD dalam perekonomian suatu negara yaitu . . . .

• memberikan kesejahteraan kepada seluruh pegawai negeri sipil pemerintah daerah

• memberikan pelayanan publik yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi

• meminimalisasi fluktuasi dalam perekonomian dalam upaya menjaga stabilitas

• mengintervensi pemerintah terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi

• mendistribusikan barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat