SOAL SIMPULAN KEDUA 26 JUNI

Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) telah hadir di Ibu Kota sejak 2015 melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Tingkat Kelurahan. Mereka identik dengan sebutan pasukan oranye berkat seragam yang dikenakan selama berdinas. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2331 Tahun 2016, jumlah pasukan ini cukup banyak, yaitu mencapai 20.190 orang dan tersebar di 267 kelurahan di Jakarta. Selain pasukan oranye, ada juga pasukan biru, hijau, dan ungu yang dibentuk berlandaskan Pergub DKI Jakarta No 212/2016.

Setiap pasukan ini berada di bawah koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berbeda. Pasukan oranye berada di bawah kelurahan. Adapun pasukan lain yang juga disebut pekerja harian lepas (PHL) berturut-turut berada di bawah Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Sosial. Kehadiran pasukan-pasukan ini antara lain bertujuan membantu sejumlah persoalan yang muncul di sekitar lingkungan tempat tinggal warga. Contoh persoalan itu antara lain jalan rusak, saluran tersumbat, pohon tumbang, timbunan sampah liar, penerangan jalan, dan gelandangan.

Saluran air dan timbunan sampah menjadi fokus sorotan warga karena kerap kali menjadi biang kerok banjir. Banjir besar pada awal 2020 memaksa 31.232 warga Jakarta mengungsi karena rumah mereka terendam. Warga sebenarnya juga memahami bahwa persoalan saluran air dan sampah tak lepas dari peran aktif mereka. Persoalan kebersihan dan timbunan sampah, menurut hampir tiga perempat warga, juga menjadi bagian dari tanggung jawab mereka. Sama halnya dengan saluran air yang dinilai serupa oleh sekitar separuh responden. Namun, pendapat warga dapat juga dipahami sebagai kecondongan apatisme warga terhadap kehadiran bantuan petugas PPSU dan PHL.

Kondisi itu dapat disebabkan oleh ketidakkonsistenan mereka hadir di tengah warga. Hanya 41,7 persen responden yang menemukan pasukan ini sedang bertugas di lingkungan tempat tinggal mereka setiap hari. Ada responden lainnya yang baru menemukannya beberapa hari dalam seminggu (16,4 persen), seminggu sekali (11,8 persen), sebulan sekali (12,2 persen), dan sisanya ada yang lebih dari satu bulan. Berikut ditampilkan hasil kinerja PPSU menurut masyarakat berdasarkan hasil survei bulan Desember 2019-Februari 2020.

Berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan di bawah ini yang PALING MUNGKIN benar mengenai Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) ?

• Sengaja dibuat oleh pemerintah agar masalah kebersihan di daerah Jakarta terselesaikan setiap harinya

• Pemerintah ingin PPSU mengatur tentang penanganan prasarana dan sarana di tingkat kelurahan

• Turut serta membantu pihak lain, seperti Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Sosial.

• Membentuk pasukan dengan warna yang berbeda-beda agar mudah dihafal oleh masyarakat sekitar

• Permasalahan jalan rusak, saluran tersumbat, pohon tumbang, timbunan sampah liar, penerangan jalan, dan gelandangan dapat ditangani PPSU

Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) telah hadir di Ibu Kota sejak 2015 melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Tingkat Kelurahan. Mereka identik dengan sebutan pasukan oranye berkat seragam yang dikenakan selama berdinas. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2331 Tahun 2016, jumlah pasukan ini cukup banyak, yaitu mencapai 20.190 orang dan tersebar di 267 kelurahan di Jakarta. Selain pasukan oranye, ada juga pasukan biru, hijau, dan ungu yang dibentuk berlandaskan Pergub DKI Jakarta No 212/2016.

Setiap pasukan ini berada di bawah koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berbeda. Pasukan oranye berada di bawah kelurahan. Adapun pasukan lain yang juga disebut pekerja harian lepas (PHL) berturut-turut berada di bawah Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Sosial. Kehadiran pasukan-pasukan ini antara lain bertujuan membantu sejumlah persoalan yang muncul di sekitar lingkungan tempat tinggal warga. Contoh persoalan itu antara lain jalan rusak, saluran tersumbat, pohon tumbang, timbunan sampah liar, penerangan jalan, dan gelandangan.

Saluran air dan timbunan sampah menjadi fokus sorotan warga karena kerap kali menjadi biang kerok banjir. Banjir besar pada awal 2020 memaksa 31.232 warga Jakarta mengungsi karena rumah mereka terendam. Warga sebenarnya juga memahami bahwa persoalan saluran air dan sampah tak lepas dari peran aktif mereka. Persoalan kebersihan dan timbunan sampah, menurut hampir tiga perempat warga, juga menjadi bagian dari tanggung jawab mereka. Sama halnya dengan saluran air yang dinilai serupa oleh sekitar separuh responden. Namun, pendapat warga dapat juga dipahami sebagai kecondongan apatisme warga terhadap kehadiran bantuan petugas PPSU dan PHL.

Kondisi itu dapat disebabkan oleh ketidakkonsistenan mereka hadir di tengah warga. Hanya 41,7 persen responden yang menemukan pasukan ini sedang bertugas di lingkungan tempat tinggal mereka setiap hari. Ada responden lainnya yang baru menemukannya beberapa hari dalam seminggu (16,4 persen), seminggu sekali (11,8 persen), sebulan sekali (12,2 persen), dan sisanya ada yang lebih dari satu bulan. Berikut ditampilkan hasil kinerja PPSU menurut masyarakat berdasarkan hasil survei bulan Desember 2019-Februari 2020.

Berdasarkan diagram kinerja petugas PPSU, persentase tanggapan untuk kinerja petugas PPSU yang memiliki perbedaan antara 0,8 persen adalah

• Biasa saja dan sangat cepat, tetapi kerja asal-asalan

• Sangat cepat, pekerjaan memuaskan, dan biasa saja

• Sangat lambat, hasil pekerjaan tidak memuaskan, dan keberadaan petugas tidak menentu

• Sangat cepat, tetapi kerja asal-asalan, dan biasa saja

• Keberadaan petugas tidak menentu, tetapi kerja asal-asalan

Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) telah hadir di Ibu Kota sejak 2015 melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Tingkat Kelurahan. Mereka identik dengan sebutan pasukan oranye berkat seragam yang dikenakan selama berdinas. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2331 Tahun 2016, jumlah pasukan ini cukup banyak, yaitu mencapai 20.190 orang dan tersebar di 267 kelurahan di Jakarta. Selain pasukan oranye, ada juga pasukan biru, hijau, dan ungu yang dibentuk berlandaskan Pergub DKI Jakarta No 212/2016.

Setiap pasukan ini berada di bawah koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berbeda. Pasukan oranye berada di bawah kelurahan. Adapun pasukan lain yang juga disebut pekerja harian lepas (PHL) berturut-turut berada di bawah Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Sosial. Kehadiran pasukan-pasukan ini antara lain bertujuan membantu sejumlah persoalan yang muncul di sekitar lingkungan tempat tinggal warga. Contoh persoalan itu antara lain jalan rusak, saluran tersumbat, pohon tumbang, timbunan sampah liar, penerangan jalan, dan gelandangan.

Saluran air dan timbunan sampah menjadi fokus sorotan warga karena kerap kali menjadi biang kerok banjir. Banjir besar pada awal 2020 memaksa 31.232 warga Jakarta mengungsi karena rumah mereka terendam. Warga sebenarnya juga memahami bahwa persoalan saluran air dan sampah tak lepas dari peran aktif mereka. Persoalan kebersihan dan timbunan sampah, menurut hampir tiga perempat warga, juga menjadi bagian dari tanggung jawab mereka. Sama halnya dengan saluran air yang dinilai serupa oleh sekitar separuh responden. Namun, pendapat warga dapat juga dipahami sebagai kecondongan apatisme warga terhadap kehadiran bantuan petugas PPSU dan PHL.

Kondisi itu dapat disebabkan oleh ketidakkonsistenan mereka hadir di tengah warga. Hanya 41,7 persen responden yang menemukan pasukan ini sedang bertugas di lingkungan tempat tinggal mereka setiap hari. Ada responden lainnya yang baru menemukannya beberapa hari dalam seminggu (16,4 persen), seminggu sekali (11,8 persen), sebulan sekali (12,2 persen), dan sisanya ada yang lebih dari satu bulan. Berikut ditampilkan hasil kinerja PPSU menurut masyarakat berdasarkan hasil survei bulan Desember 2019-Februari 2020.

Berdasarkan diagram puas atau tidak puas dengan kinerja PPSU di atas, apa yang PALING MUNGKIN terjadi jika persentase paling tinggi adalah tidak tahu/tidak jawab?

• Banyak PPSU yang tidak bekerja sehingga banyak masyarakat yang tidak melihat atau mengetahui kinerja dari PPSU

• Sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa PPSU itu sebenarnya tidak ada di lingkungan sekitar.

• Masyarakat tidak peduli dengan kinerja PPSU sehingga tidak menganggap kehadiran PPSU di lingkungan masyarakat

• Kinerja PPSU dianggap sangat berpengaruh terhadap pelestarian lingkungan sehingga banyak masyarakat yang tidak menyadarinya

• Pemerintah tidak memberitahukan kepada masyarakat bahwa sekarang ini sudah ada pekerja PPSU

Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) telah hadir di Ibu Kota sejak 2015 melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Tingkat Kelurahan. Mereka identik dengan sebutan pasukan oranye berkat seragam yang dikenakan selama berdinas. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2331 Tahun 2016, jumlah pasukan ini cukup banyak, yaitu mencapai 20.190 orang dan tersebar di 267 kelurahan di Jakarta. Selain pasukan oranye, ada juga pasukan biru, hijau, dan ungu yang dibentuk berlandaskan Pergub DKI Jakarta No 212/2016.

Setiap pasukan ini berada di bawah koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berbeda. Pasukan oranye berada di bawah kelurahan. Adapun pasukan lain yang juga disebut pekerja harian lepas (PHL) berturut-turut berada di bawah Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Sosial. Kehadiran pasukan-pasukan ini antara lain bertujuan membantu sejumlah persoalan yang muncul di sekitar lingkungan tempat tinggal warga. Contoh persoalan itu antara lain jalan rusak, saluran tersumbat, pohon tumbang, timbunan sampah liar, penerangan jalan, dan gelandangan.

Saluran air dan timbunan sampah menjadi fokus sorotan warga karena kerap kali menjadi biang kerok banjir. Banjir besar pada awal 2020 memaksa 31.232 warga Jakarta mengungsi karena rumah mereka terendam. Warga sebenarnya juga memahami bahwa persoalan saluran air dan sampah tak lepas dari peran aktif mereka. Persoalan kebersihan dan timbunan sampah, menurut hampir tiga perempat warga, juga menjadi bagian dari tanggung jawab mereka. Sama halnya dengan saluran air yang dinilai serupa oleh sekitar separuh responden. Namun, pendapat warga dapat juga dipahami sebagai kecondongan apatisme warga terhadap kehadiran bantuan petugas PPSU dan PHL.

Kondisi itu dapat disebabkan oleh ketidakkonsistenan mereka hadir di tengah warga. Hanya 41,7 persen responden yang menemukan pasukan ini sedang bertugas di lingkungan tempat tinggal mereka setiap hari. Ada responden lainnya yang baru menemukannya beberapa hari dalam seminggu (16,4 persen), seminggu sekali (11,8 persen), sebulan sekali (12,2 persen), dan sisanya ada yang lebih dari satu bulan. Berikut ditampilkan hasil kinerja PPSU menurut masyarakat berdasarkan hasil survei bulan Desember 2019-Februari 2020.

Berdasarkan diagram kinerja petugas PPSU, persentase manakah yang berada pada posisi kedua terendah dalam diagram tersebut?

• Sangat lambat dan hasil pekerjaan tidak memuaskan

• Keberadaan petugas tidak menentu

• Sangat cepat, tetapi kerja asal-asalan

• Tidak tahu/tidak jawab

• PBiasa saja

SMK merupakan pendidikan menengah vokasi yang dianggap sebagai pencipta sumber daya manusia terampil dan bermutu, masih harus menghadapi rentetan panjang persoalan. Idealnya, sekolah menengah kejuruan (SMK) didesain untuk menciptakan lulusan yang siap masuk dunia kerja dengan kemampuan teknis yang mereka miliki. Sementara, SMK justru tercatat sebagai salah satu penyumbang pengangguran tertinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama lima tahun terakhir mengalami penurunan 0,90 persen. Namun, jika dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, tenaga kerja yang tidak terserap pasar kerja paling tinggi justru dari lulusan SMK. Pada Agustus 2019, TPT lulusan SMK sebesar 10,42 persen turun 0,82 persen dari tahun sebelumnya (11,24 persen). Persentase itu cukup berjarak dengan TPT SMA (7,92 persen). Sementara secara kuantitas, jumlah lulusan siswa SMK tahun ajaran 2018/2019 sekitar 1,4 juta, berada di bawah lulusan SMA yang sekitar 1,5 juta.

Pengangguran lulusan SMK ini menjadi pekerjaan rumah dunia pendidikan, mengingat saat ini ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor industri dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional hampir 20 persen. Semestinya, lulusan SMK banyak diserap di sektor industri manufaktur ini. Sementara itu, pemerintah kini kian gencar menambah jumlah SMK untuk menjawab kebutuhan era industri keempat. Beberapa strategi digunakan pemerintah untuk memenuhi tantangan itu. Pemerintah membekukan penambahan SMA, membuka SMK baru, dan bahkan mengonversi SMA menjadi SMK. Strategi tersebut membuahkan hasil jumlah SMK dan siswa SMK semakin meningkat.

Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang BENAR?

• Lulusan SMK dapat mengembangkan kemampuan teknisnya saat sudah berada di dunia kerja

• Lulusan SMK lebih banyak menjadi pengangguran dibandingkan dengan lulusan pendidikan lainnya

• SMK telah banyak menciptakan sumber daya manusia yang terampil untuk dunia kerja sehingga memudahkan para pencari kerja

• Banyaknya pengangguran diakibatkan oleh lulusan SMK yang tidak terampil dan bermutu dalam dunia kerja

• Sumber daya manusia yang tampil dan bermutu untuk dunia kerja dihasilkan oleh lulusan pendidikan SMK

SMK merupakan pendidikan menengah vokasi yang dianggap sebagai pencipta sumber daya manusia terampil dan bermutu, masih harus menghadapi rentetan panjang persoalan. Idealnya, sekolah menengah kejuruan (SMK) didesain untuk menciptakan lulusan yang siap masuk dunia kerja dengan kemampuan teknis yang mereka miliki. Sementara, SMK justru tercatat sebagai salah satu penyumbang pengangguran tertinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama lima tahun terakhir mengalami penurunan 0,90 persen. Namun, jika dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, tenaga kerja yang tidak terserap pasar kerja paling tinggi justru dari lulusan SMK. Pada Agustus 2019, TPT lulusan SMK sebesar 10,42 persen turun 0,82 persen dari tahun sebelumnya (11,24 persen). Persentase itu cukup berjarak dengan TPT SMA (7,92 persen). Sementara secara kuantitas, jumlah lulusan siswa SMK tahun ajaran 2018/2019 sekitar 1,4 juta, berada di bawah lulusan SMA yang sekitar 1,5 juta.

Pengangguran lulusan SMK ini menjadi pekerjaan rumah dunia pendidikan, mengingat saat ini ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor industri dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional hampir 20 persen. Semestinya, lulusan SMK banyak diserap di sektor industri manufaktur ini. Sementara itu, pemerintah kini kian gencar menambah jumlah SMK untuk menjawab kebutuhan era industri keempat. Beberapa strategi digunakan pemerintah untuk memenuhi tantangan itu. Pemerintah membekukan penambahan SMA, membuka SMK baru, dan bahkan mengonversi SMA menjadi SMK. Strategi tersebut membuahkan hasil jumlah SMK dan siswa SMK semakin meningkat.

Berdasarkan paragraf 1, jika lulusan SMK tercatat sebagai penyumbang tenaga kerja terbaik di Indonesia, manakah di bawah ini simpulan yang BENAR?

• Lulusan SMK sudah terbukti merupakan manusia yang terampil dan bermutu

• Banyak lulusan SMK yang tidak menganggur dan mendapat pekerjaan

• Banyak orang yang lebih memilih jenjang pendidikan SMK dibandingkan yang lain

• SMK menjadi pendidikan yang diinginkan semua orang

• Kemampuan teknis yang dimiliki oleh lulusan SMK dibanggakan semua orang

SMK merupakan pendidikan menengah vokasi yang dianggap sebagai pencipta sumber daya manusia terampil dan bermutu, masih harus menghadapi rentetan panjang persoalan. Idealnya, sekolah menengah kejuruan (SMK) didesain untuk menciptakan lulusan yang siap masuk dunia kerja dengan kemampuan teknis yang mereka miliki. Sementara, SMK justru tercatat sebagai salah satu penyumbang pengangguran tertinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama lima tahun terakhir mengalami penurunan 0,90 persen. Namun, jika dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, tenaga kerja yang tidak terserap pasar kerja paling tinggi justru dari lulusan SMK. Pada Agustus 2019, TPT lulusan SMK sebesar 10,42 persen turun 0,82 persen dari tahun sebelumnya (11,24 persen). Persentase itu cukup berjarak dengan TPT SMA (7,92 persen). Sementara secara kuantitas, jumlah lulusan siswa SMK tahun ajaran 2018/2019 sekitar 1,4 juta, berada di bawah lulusan SMA yang sekitar 1,5 juta.

Pengangguran lulusan SMK ini menjadi pekerjaan rumah dunia pendidikan, mengingat saat ini ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor industri dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional hampir 20 persen. Semestinya, lulusan SMK banyak diserap di sektor industri manufaktur ini. Sementara itu, pemerintah kini kian gencar menambah jumlah SMK untuk menjawab kebutuhan era industri keempat. Beberapa strategi digunakan pemerintah untuk memenuhi tantangan itu. Pemerintah membekukan penambahan SMA, membuka SMK baru, dan bahkan mengonversi SMA menjadi SMK. Strategi tersebut membuahkan hasil jumlah SMK dan siswa SMK semakin meningkat.

Berdasarkan paragraf 1, apabila lulusan SMK tidak siap untuk masuk dunia kerja dengan kemampuan teknis yang mereka miliki, manakah di bawah ini simpulan yang PALING MUNGKIN benar?

• Lulusan SMK tersebut tidak terampil dan bermutu

• Pihak sekolah gagal dalam mendidik siswa sehingga tidak sesuai dengan tujuannya

• Kemampuan teknis yang dimiliki siswa tersebut tidak diterima dalam dunia kerja

• Lulusan SMK tersebut termasuk dalam penyumbang pengangguran di Indonesia

• Orang tersebut menjadi permasalahan yang dimiliki oleh lulusan SMK pada sekarang ini

SMK merupakan pendidikan menengah vokasi yang dianggap sebagai pencipta sumber daya manusia terampil dan bermutu, masih harus menghadapi rentetan panjang persoalan. Idealnya, sekolah menengah kejuruan (SMK) didesain untuk menciptakan lulusan yang siap masuk dunia kerja dengan kemampuan teknis yang mereka miliki. Sementara, SMK justru tercatat sebagai salah satu penyumbang pengangguran tertinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama lima tahun terakhir mengalami penurunan 0,90 persen. Namun, jika dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, tenaga kerja yang tidak terserap pasar kerja paling tinggi justru dari lulusan SMK. Pada Agustus 2019, TPT lulusan SMK sebesar 10,42 persen turun 0,82 persen dari tahun sebelumnya (11,24 persen). Persentase itu cukup berjarak dengan TPT SMA (7,92 persen). Sementara secara kuantitas, jumlah lulusan siswa SMK tahun ajaran 2018/2019 sekitar 1,4 juta, berada di bawah lulusan SMA yang sekitar 1,5 juta.

Pengangguran lulusan SMK ini menjadi pekerjaan rumah dunia pendidikan, mengingat saat ini ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor industri dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional hampir 20 persen. Semestinya, lulusan SMK banyak diserap di sektor industri manufaktur ini. Sementara itu, pemerintah kini kian gencar menambah jumlah SMK untuk menjawab kebutuhan era industri keempat. Beberapa strategi digunakan pemerintah untuk memenuhi tantangan itu. Pemerintah membekukan penambahan SMA, membuka SMK baru, dan bahkan mengonversi SMA menjadi SMK. Strategi tersebut membuahkan hasil jumlah SMK dan siswa SMK semakin meningkat.

Berdasarkan paragraf 2, pada tahun berapa tingkat pengangguran mengalami penurunan 0,90 persen?

• 2014

• 2015

• 2019

• 2014-2018

• 2015-2019