Peraturan perundangan yang mendasari pengelolaan keuangan negara/daerah adalah, kecuali . . . .

• UU No 17/2003 keuangan daerah

• UU No 15/2004perimabangan keuangan pusat dan daerah

• UU No 24/2005 Standar akuntansi pemerintah

• UU No 32/2004 perbendaharaan negara

• UU No 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah

Agar urusan pemerintah dapat dilaksanakan oleh pemerintah, maka . . . .

• Baik pemerintah pusat maupun daerah, membutuhkan sumberdaya ekonomi seperti tanah, bangunan, uang dan sebagainya

• Pemerintah diberi mandat untuk menarik dana dari masyarakat dalam bentuk pajak dan retribusi

• Pemerintah juga dapat menggunakan hasil sumber daya alam yang dihasilkan dari wilayah republik ini

• Semua jawaban benar

• Tidak ada jawaban yang benar

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 pasal 6 ayat 1, Badan Pemerintah Keuangan bertugas memeriksa pegelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh . . . .

• Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya

• Bank Indonesia

• Badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah

• Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara

• Semua jawaban benar

Pemerintah menyelenggarakan sejumlah urusan pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan yang mengatur dan mengurus urusan-urusan tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Semua itu di atur dalam . . ..

• PP 38 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1

• PP 38 tahun 2007 Pasal 1 ayat 2

• PP 38 tahun 2007 pasal 1 ayat 3

• PP 38 tahun 2007 pasal 1 ayat 4

• PP 38 tahun 2007 pasal 1 ayat 5

Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, atas semua transaksi dan alternatif keuanga, penyajian laporan, serta penginterprestasian atas hasilnya. Definisis tersebut diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor . . . .

• 71 tahun 2010

• 71 tahun 2011

• 71 tahun 2012

• 71 tahun 2013

• 71 tahun 2014

Hal yang merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan akuntansi di setiap instansi pemerintahan di Indonesia, termasuk di pemerintah daerah dan satuan kerja di dalamnya adalah . . . .

• Standar akuntansi

• Standar akuntansi pemerintah

• Standar akuntansi nasional

• Standar akuntansi setiap departemen

• Standar akuntansi internasional

Satuan kerja yang merupakan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan adalah . . . .

• Entitas

• Akuntansi

• Entitas Akuntansi

• Akuntansi Entitas

• Entitas Pelaporan

Unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum adalah . . . .

• Entitas

• Akuntansi

• Entitas Akuntansi

• Akuntansi Entitas

• Entitas Pelaporan

Bagian dari akuntansi sektor publik yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah adalah . . . .

• Akuntansi keuangan

• Akuntansi keuangan pemerintah daerah

• Akuntansi keuangan pemerintah pusat

• Akuntansi keuangan pemerintah daerah dan pusat

• Semua jawaban benar

Di bawah ini yang bukan merupakan pihak eksternal yang memerlukan laporan keuangan pemerintahan adalah . . . .

• Masyarakat

• Lembaga legislatif

• Lembaga pemeriksa/pengawas

• Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi , investasi, dan pinjaman

• Karyawan