Kewarganegaraan

Kata “Globalisasi” berasal dari dari bahasa Inggris yakni ”Globalization” dimana “global” memiliki arti universal dan “lization” yang berarti….

• Hubungan

• Proses

• Kebutuhan

• Perbuatan

Berikut adalah contoh gerakan yang menjadi ancaman disintegrasi bagi bangsa,kecuali…

• RMS

• OPM

• PRRI

• PNI

Timor Timur bersama PBB melaksanakan penentuan pendapat rakyat untuk memisahkan diri dari Indonesia pada tanggal….

• 30 Juli 1999

• 30 Agustus 1999

• 26 Oktober 1999

• 30 Oktober 1999

Sikap bangsa Indonesia yang mendukung penciptaan perdamaian dunia terdapat dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 alenia....

• I dan II

• II dan III

• III dan IV

• IV dan I

Indonesia pernah menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB selama tiga kali yaitu pada periode berikut kecuali

• 1957-1958

• 1973-1974

• 1995-1996

• 2007-2008

UNEF merupakan pasukan pemeliharaan perdamaian PBB untuk….

• Perdamaian India dan Pakistan

• Bosnia Herzegovina

• Timur Tengah, Korea Utara, Korea Selatan

• Kroasia

good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien; penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif; menjalankan disiplin anggaran; serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Ini merupakan pengertian Good Governance menurut ....

• I Made Somya Putra

• Bank Dunia

• Srijanti

• UNDP

Menurut UNDP ada 9 (sembilan) prinsip good governance. Dua di antaranya yaitu ....

• Partisipasi dan transparansi

• daya tanggap dan berorientasi kausalitas

• Integritas dan akuntabilitas

• Efisien dan cepat

Berikut merupakan penerapan good governance dalam sektor publik, kecuali

• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

• Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

• Pemberian pelayanan dengan sistem antre manual.

• Pelayanan berbagai kepentingan dengan sistem digital dalam satu atap

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah (Pemda) otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan definisi dari

• Otonomi Daerah

• Dekonsentrasi

• Desentralisasi

• Tugas Pembantuan