BAB 1 PPKN KELAS 10 - SMAN 50 JKT

John Locke mengemukakan bahwa salah satu kekuasaan negara yaitu kekuasaan federatif. Maksud kekuasaan federatif yaitu . . .

• menegakkan hukum

• membuat undang-undang

• melaksanakan undang-undang

• melaksanakan hubungan luar negeri

• mengesahkan undang-undang

Bank Indonesia merupakan bank sentral yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kebijakan Bank Indonesia untuk meencapai tujuan tersebut adalah . . . .

• menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

• membangun kerjasama dengan Bank Dunia

• mengatur dan menjaga arus ekspor impor

• menungkatkan jumlah nasabah bank

• mengendalikan fiskal nasional

Praktik penyelenggaraan negara memungkinkan adanya hubungan kerja antarlembaga negara. Berdasarkan tugas dan wewenangnya, lembaga negara yang terlibat dalam proses pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden yaitu . . .

• DPR, DPD, dan MA

• DPR, MPR, dan MA

• MPR, DPR, dan MK

• MPR, DPD, dan MK

• MPR, DPR, dan DPD

Lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitutif untuk mengubah dan menetapkan UUD Tahun 1945

• MPR

• BPK

• DPR

• DPD

• MK

Kekuasaan dalam penyelenggaraan negara dibagi menjadi beberapa bentuk, salah satunya kekuasaan yudikatif. Lembaga negara yang mempunyai kekyasaan yudikatif yaitu . . . .

• BPK

• DPD

• MA

• BI

• Presiden

Pernyataan yang benar tentang lembaga pelaksana tugas lembaga eksaminatif yaitu . . . .

• lembaga eksaminatif bersifat bebas dan mandiri

• BPK berada di bawah Presiden

• anggota BPK dipilih melalui Pemilu

• semua lembaga negara berada di bawah kontrol lembaga eksaminatif

• lembaga eksaminatif harus mempertanggungjawabkan tugasnya kepada rakyat

Penyelenggara kekuasaan di Indonesia dibentuk secara vertikal dan horizontal. Penyelenggara kekuasaan legislatif secara vertikal yaitu . . . .

• MPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

• DPD, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi

• DPR, DPD, dan DPRD Provinsi

• DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, MPR

• DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia menuntut adanya kerjasama antar lembaga dalam bidang legislasi. Kewenangan presiden dalam bidang legislasi diwujudkan dalam bentuk . . . .

• mengajukan ranccangan undang-undang kepada DPD

• membahas rancangan undang-undang kepada DPR

• membentuk undang-undang dasar bersama MPR

• memberi kesempatan kepada DPD untuk mengajukan rancangan undang-undang

• mengajukan usulan perubahan pasal-pasal undang-undang asar kepada MPR

Proses pembuatan RAPBN melibatkan beberapa pihak di luar lembaga eksekutif. Hal ini menunjukkan bahwa . . . .

• terdapat sistem pembagian kekuasaan dalam proses pelaksanaan pemerintahan Indonesia

• presiden tidak cukup cakap dalam membyat perencanaan keuangan negara yang baik

• lembaga eksekutif senantiasa meminta bantuan kepada lembaga lain untuk menyelesaikan kewajibannya

• setiap lembaga negara mempunyai tugas dan fungsinya sendiri sehingga menuutup kemungkinan adanya kerjasama

• pemerintah senantiasa menggunakan asas kehati-hatian dalam pembuatan RAPBN

Suatu saat penyelenggaraan pemerintahan terganggu dengan adanya kasus di salah satu lembaga negara. Kebetulan kasus tersebut tidak bisa diselesaikan karena belum adanya hukum yang mengatur. Padahal, kasus tersebut sangat pemting dan harus segera dicarikan jalan keluarnya. Untuk mengatasi masalah tersebut kebijakan presiden sesuai pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945 adalah . . . .

• menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

• meminta DPR membuat undang-undang

• menyelesaikan permasalahan dalam sidang MK

• mengajukan RUU kepada DPR

• meminta lembaga negara bersangkutan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri