ppkn kelas X kekuasaan negara

1. Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya , merupakan arti dari ….

• Penguasa

• kesatuan

• pemerintah

• kewenangan

• kekuasan

. Pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif , Ketiga kekuasaan ini sering disebut … .

• tritura

• trias politika

• trikora

• tri kekuasan

• trilogi

Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama, setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Pernyataan tersebut disebut ….

• Pembagian kekuasaan

• Pemisahan kekuasaan

• Koordinasi kekuasaan

• Konsep kekuasaan

• Istilah pembagian kekuasaan

Kekuasaan Konstitutif adalah kekuasaan mengubah dan menetapkan UUD, kekuasaan ini dijalankan oleh …. Ditegaskan dalam ….. UUD tahun 1945 .

• DPR, pasal 4 ayat 1

• MPR, pasal 3 ayat 1

• . BPK, pasal 23 E ayat 1

• Bank Inonesia, pasal 23 D

• MA dan MK , pasal 24 ayat 2

Kekuasaan dibagi-bagi ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, namun diantara ketiganya harus berkoordinasi dan saling berhubungan satu sama lain, Pernyataan ini cocok untuk menggambarkan sistem … .

A. Pengaturan kekuasaan

B. Pemisahan kekuasaan

C. Pembedaan kekuasaan

D. Pembagian kekuasaan

E. Pengesahan kekuasaan

• Pengaturan kekuasaan

• Pengaturan kekuasaan

• Pembedaan kekuasaan

• Pembagian kekuasaan

• Pengesahan kekuasaan

Pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian yaitu Horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (Legislatif, eksekutif , yudikatif ) disebut pembagian kekuasaan … .

A. Vertikal

B. Horizontal

C. Diagonal

D. Setara

E. Bertingkat

• vertikal

• horisontal

• diagonal

• setara

• bertingkat

Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang …

A. kekuasaan legislatif

B. kekuasaan eksekutif

C. kekuasaan yudikatif

D. kekuasaan federatif

E. kekuasaan koordinatif

• kekuasaan legislatif

• kekuasaan eksekutif

• kekuasaan yudikatifif

• kekuasaan lfederatif

• kekuasaan koordinatif

KekuasaanYudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadailan. Kekuasaan ini dipegang oleh … .

A. MA

B. MK

C. Peradilan Agama

D. MA dan MK

E. Peradilan Militer dan Peradilan Umum

• MA

• MK

• peradilan agama

• MA dan MK

• peradilan militer dan Peradilan umum

Bank Indonesia selaku Bank Central yang memiliki kekuasaan Moneter di Indonesia, ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada … .

A. Pasal 24

B. Pasal 23 E

C. Pasal 23 D

D. Pasal 20

E. Pasal 3

• pasal 24

• pasal 23 E

• pasal 23 D

• pasal 20

• pasal 3

Pemerintah pusat memberikan wewenang pemrintahan kepada pemerintah daerah ntuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya. Hal ini disebut sistem pemerintahan daerah yang disebut hak… .

A. Otonomi daerah

B. Non otonomi daerah

C. Dekontruksi

D. Desentralisasi

E. Bergantung pada pemerintah pusat

• otoomi daerah

• non otonomi daerah

• dekonstruksi

• desentralisasi

• tergantung pada pemerintahan pusat