Ulangan 1 PPKn kelas X

Pembagian kekuasaan negara menurut trias politika meliputi...

• Eksekutif, Legislatif, Yudikatif

• Legislatif, Eksekutif, Federatif

• Legislatif, Presiden, DPR

• Eksekutif, MA, Legislatif

• Yudikatif, MA, DPR

Pengertian Pemerintahan dalam arti sempit...

• Eksekutif dan Legislatif

• Legislatif saja

• Eksekutif saja

• Yudikatif saja

• Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif

Setelah amandemen UUD NRI 1945, Kedudukan MPR dengan lembaga negara lainnya....

• Sejajar

• Lebih rendah

• Lebih tinggi

• Pengatur

• Pengadil

Menurut John Locke, kekuasaan dibagi menjadi tiga yaitu...

• Legislatif, eksekutif, yudikatif

• Legislatif, deskriptif, yudikatif

• Legislatif, eksekutif, federatif

• Legislatif, senator, presiden

• Presiden, DPR, MA

Para menteri diangkat dan diberhentikan presiden, sehingga menteri harus bertanggung jawab pada presiden. Sehingga menteri harus membantu presiden menjalankan kekuasaan sebagai...

• Kepala negara

• Kepala nasional

• Kepala adat

• Kepala pemerintahan

• Kepala daerah

Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan

negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku

pemegang ….

• kekuasaan

  legislatif

• kekuasaan

  eksekutif

• kekuasaan

  yudikatif

• kekuasaan federatif

• kekuasaan koordinatif

Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang undang. Hal tersebut diatur dalam ….

• Pasal 20 Ayat (1)

• Pasal 20 Ayat (2)

• Pasal 20 Ayat (3)

• Pasal 20 Ayat (4)

• Pasal 20 Ayat (5)

Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah ….

• Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan

• Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara

• Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri

• Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariat negara

• Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.

Hak prerogratif diartikan sebagai kekuasaan ….

• Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen

• Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU

• Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet

• Mutlak presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain

• Relatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain

Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah ….

• Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD

• Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

• Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden

• Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

• Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR