Pelatihan Online " Panduan Penilaian Penerapan SMAP di PN"

Berikut ini adalah manfaat penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan SNI ISO 37001:2016, kecuali:

• Cegah, Deteksi dan Respon terhadap Risiko Penyuapan

• Menambah beban biaya

• Membangun budaya anti penyuapan

Penilaian risiko penyuapan di Pengadilan Negeri dilakukan oleh:

• Panitera Pengganti

• Hakim

• Seluruh fungsi kerja yang ada di Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan Negeri sebagai Manajemen Puncak dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan memiliki tugas untuk:

• Memastikan sistem manajemen anti penyuapan, termasuk kebijakan dan sasaran, ditetapkan, diterapkan, dipelihara dan ditinjau secara cukup yang dimaksudkan untuk mengatasi risiko penyuapan pada organisasi

• Mengomunikasikan kebijakan anti penyuapan secara internal dan eksternal; dan pentingnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang efektif dan memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan

• Semua pernyataan di atas benar

Dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Pengadilan Negeri harus melakukan uji kelayakan terhadap:

• Personel, rekan bisnis dan transaksi, proyek atau aktivitas tertentu yang risiko penyuapannya di atas batas rendah

• Tidak perlu dilakukan karena tidak diwajibkan UU Tindak Pidana Korupsi

• Seluruh pengguna peradilan

Pengadilan Negeri melakukan evaluasi kinerja penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan cara:

• Komitmen anti penyuapan secara tertulis

• Audit internal dan tinjauan manajemen

• Mengumumkan dalam website pengadilan

Berdasarkan Panduan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Pengadilan Negeri, yang melakukan penilaian adalah:

• Hakim Pengadilan Tinggi

• Hakim Ad Hoc Pengadilan Negeri

• Hakim dan Fungsional pada Badan Pengawasan MA

Yang dimaksud dengan Non Conformity (ketidaksesuaian) Minor dalam penilaian penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan adalah:

• Ketidaksesuaian/temuan berupa tidak terpenuhinya salah satu persyaratan SMAP yang disebabkan karena persyaratan tersebut hanya dipenuhi atau diterapkan sebagian

• Ketidaksesuaian/temuan berupa tidak terpenuhinya salah satu persyaratan SMAP yang disebabkan karena persyaratan tersebut tidak ada atau tidak diterapkan sama sekali

• Ketidaksesuaian tujuan asesmen

Berdasarkan Panduan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Pengadilan Negeri:

• Sertifikat SMAP dikeluarkan oleh Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung

• Sertifikat SMAP dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung

• Sertifikat SMAP dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Nasional (BSN)

Asesmen surveillance Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan MA:

• Dilakukan sebagai asesmen pemeliharaan yang dilakukan secara berkala terhadap PN yang sudah mendapatkan Sertifikat SMAP

• Dilakukan secara diam-diam untuk melakukan investigasi adanya suap di PN

• Tidak perlu dilakukan jika PN sudah mendapatkan sertifikat SMAP

Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterbitkan Badan Pengawasan MA berlaku untuk:

• Selamanya

• Selama 3 (tiga) tahun

• Selama 1 (satu) tahun