PTS 1 PKN - Kelas 12

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak manusia seseorang merupakan pengertian pelanggaran HAM menurut . . .

• UU No. 5 Tahun 1998

• UU No. 39 Tahun 1999

• UU No. 26 Tahun 2000

• UU No. 2 Tahun 2002

• Kepres Nomor 50 Tahun 1993

Merupakan penyelesaian kasus . . .

• Mei 1998

• Marsinah

• Bom Bali

• Timor Timur

• Tanjung Priok

Yang bukan merupakan penyebab terjadinya pelanggaran HAM adalah . . .

• belum adanya kesepahaman dan kesamaan antara paham yang memandang HAM bersifat universal ( universalisme ) dan partikularisme

• adanya pandangan HAM yang bersifat individualistik dapat mengancam kepentingan umum ( dikotomi antara individualisme dan kelektivisme )

• adanya pembelajaran mengenai konsep dan penegakan HAM

• kurang berfungsinya lembaga - lembaga penegak hukum, seperti peran polisi, jaksa dan pengadilan yang kurang maksimal

• pemahaman tentang HAM yang belum merata, baik di kalangan sipil maupun militer pada umumnya

Sebagai negara hukum, Indonesia mengharuskan dalam setiap aktivitas terdapat payung hukum yang menaunginya. UU Nomor 9 Tahun 1998 mengatur tentang . . .

• Hak Asasi Manusia

• Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia

• Perlindungan anak

• Kebebasan menyatakan pendapat

• tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat

Kewajiban yang menuntut negara untuk bertindak secara aktif dalam memenuhi HAM adalah bentuk . . .

• proteksi

• realisasi

• sosialisasi

• represi

• delegasi

I. the obligation to respect

II. the obligation to concret

III. the obligation to fulfill

IV. the obligation to promote

V. the obligation to delegate

Manakah dari kelima poin di atas yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM . . .

• I, II dan III

• I, II dan V

• I, III dan IV

• II, III dan IV

• III, IV dan V

Langkah - langkah pembentukan sistem hukum yang ditempuh bangsa Indonesia dalam upaya penegakan HAM salah satunya adalah prinsip supremasi hukum, yang artinya . . .

• pembahasan naskah RUU harus terbuka

• keikutsertaan dan peranan pakar - pakar hukum dan nonhukum yang relevan harus diutamakan

• wujud nyata dari pengakuan rakyat dan pemerintah terhadap hak - hak asasi manusia

• berbagai tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran HAM

• kepastian hukum, persamaan kedudukan di depan hukum dan keadilan hukum

Proses pembangunan hak asasi manusia, baik secara konstitusi maupun kelembagaan merupakan makna dari . . .

• penegakan HAM

• pemajuan HAM

• pemenuhan HAM

• perlindungan HAM

• peradilan HAM

Penyelesaian pelanggaran HAM biasa diatur dalam KUHP dan undang - undang lain. Berikut ini yang bukan lembaga peradilan HAM adalah . . .

• pengadilan umum

• pengadilan ad hoc

• pengadilan tata usaha negara (PTUN)

• lembaga praperadilan

• Komnas HAM

Berikut adalah yang tidak termasuk ke dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, yaitu . . .

• penyelidikan

• penyidikan

• penuntutan

• penahanan

• pemeriksaan