Indonesia pada masa demokrasi liberal

1. Salah satu ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi pada awal kemerdekaan adalah pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan yang terjadi pada tahun 1948 ini bertujuan . . .

• mengusir bangsa Belanda di Jawa Timur

• membentuk pemerintahan berideologi komunis

• membela kepentingan rakyat Madiun yang menderita

• membentuk pemerintahan yang demokratis

• mendirikan negara militer di Jawa Timur

Perhatikan keterangan berikut!

1) Badan ini didirikan di Singapura dan dipimpin oleh Oetojo Ramelan.

2) Bertugas memperjuangkan kepentingan politik bangsa Indonesia di luar negeri.

Keterangan di atas merujuk salah satu badan dalam pemerintaah indonesia untuk menembus blokade ekonomi Belanda pada masa awal kemerdekaan. Badan yang dimaksud yaitu . .

• Indonesia Office

• Planning Board

• POPDA dan APWI

• Financial Ekomoni

• Kasimo Plan

Perhatikan wacana berikut!

Berdasarkan Konferesi Meja Bundar, pemerintahan Indonesia berbentuk Republik Indonesia

Serikat (RIS) yang terdiri atas Republik Indonesia dan negera-negar BFO. Akan

tetapi, dalam perkembangannya, negara-negara bagian bentukan Belanda yang

tergabung dalam BFO tersebut menginginkan kembali ke Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Berdasarkan wacana, dapat dikembalikan bahwa . . .

• rakyat di negara bagian tidak puas terhadap pemerintah RIS

• Republik Indonesia berhasil menarik simpati negara-negara BFO

• pemerintah RIS tidak mampu menjalankan pemerintahan dengan baik

• Belanda membatalkan isi kesepakatan Koferensi Meja Bundar

• negara-negara BFO tidak mampu menjalankan pemerintahannya

Pemerintahan RIS bersikap tegas dalam penumpasan pemberontakan APRA. Beberapa tindakan yang dilakukan pemerintahan RIS dalam menumpas pemberontakan tersebut ditunjukkan oleh pilihan . . .

• - mengerahkan pasukan militer

  pemerintahan RIS ke Bandung

  - menduduki tempat persembunyian pasukan APRA

• - mengerahkan pasukan militer pemerintah RIS ke Bandung

  - mengamankan Perdana Mentri RIS dari pemberontakan

• - membersihkan pangkalan militer

  Bandung dari pasukan APRA

  - menduduki gedung tempat

  persembunyian pasukan APRA

• - mengerahkan pasukan militer pemerintahan RIS ke Bandung

  - mengadakan perundingan dengan komisaris Tinggi Belanda

• - menetralisasi pasukan-pasukan yang

  berada di Bandung

  - mengadakan perundingan dengan

  Komisaris Tinggi Belanda

Berdasarkan kebijakan Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang ( RERA ), Mohammad Hatta memfokuskan kebijakan untuk meleburkan TNI-Masyarakat ke dalam tubuh TNI. Salah satu latar belakang peleburan tersebut adalah . . .

• keinginan untuk memajukan pengaruh kiri dalam Angakatan Perang

• kegiatan yang dilakukan Angkatan Perang

  merugikan pemerintah Indonesia

• kesulitan ekonomi yang berdampak pada

  pembiayaan Angkatan Perang

• keamanan negara menjadi kacau setelah

  adanya kegiatan Angkatan Perang

• keinginan masyarakat yang resah terhadap

  keberadaan Angkatan Darat

Pemberontakan PRRI dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein. Latar belakang pemberontakan tersebut adalah . . .

• pasukan militer di daerah tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat

• pemerintah tidak melakukan pembangunan di daerah-daerah secara merata

• PKI menamankan ideologi komunis di daerah-daerah pelosok secara merata

• Presiden Soekarno meminta Dewan Konstituente mengganti UUDS 1950

• pemerintah pusat menyalurkan dana pembangunan ke daerah-daerah pelosok

Ahmad Yani merupakan komandan Operasi 17 Agustus untuk menumpas pemberontakan PRRI di Sumatra Barat. Bukti keberhasilan Ahmad Yani pada Operasi tersebut adalah . . ,

• menangkap Letkol Ahmad Husain

• merebut kembali Kota Padang dan Bukittinggi

• mengamankan kota bukittinggi

• memberantas Dewan Benteng di Sumatra Barat

• mengamankan para pemimpin PRRI

Keputusan Presiden Nomor 322 Tahun 1961 menandai berakhirnya pemberontakan Permsesta. Dalam keputusan tersebut pemerintah memberikan abolisi kepada Permesta yang berarti . . .

• pemerintah pusat memberikan kesempat-an kepada tokoh Permesta untuk berunding

• presiden mengembalikan hak-hak politik tokoh-tokoh Permesta

• pemerintah pusat menghentikan pengusutan perkara pada tokoh Permesta

• tokoh-tokoh Permesta harus menjalani pemeriksaan pengadilan militer

• tokoh sentral Permesta diminta menghen-tikan gerakan pemberontakan

Operasi militer yang diterapkan untuk menumpas pemberontakan DI/TII ditunjukkan oleh kombinasi . . .

• X1), X2), dan Y2)

• X1), X2), dan Y1)

• X2), X3), dan Y3)

• X2), X3), dan Y2)

• X3), Y2), dan Y3)

Sri Sultan Hamengku Buwono IX merupakan salah satu tokoh yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Bentuk dukungan tokoh tersebut bagi kemerdekaan Republik Indonesia adalah . . .

• menyatakan Kesultanan Yogyakarta sebagai bagian Republik Indonesia

• memberikan bantuan uang senilai tiga

  belas juta gulden

• mendukung Kesultanan Yogyakarta menjadi daerah istimewa dalam NKRI

• meminjamkan sarana dan prasarana Kesultanan Yogyakarta untuk Indonesia

• memberikan tanah keraton Yogyakarta untuk membangun kantor pemerintahan