Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia menetapkan dan mengesahkan konstitusi pertama. Konstitusi yang dimaksud adalah ... .

• UUD 1945

• UUDS 1950

• UU

• Keppres

Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dan disahkan oleh PPKI. Rancangannya dipersiapkan oleh ... .

• BPUPKI

• PPKI

• KNIP

• Panitia kecil

BPUPKI merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah ... .

• pendudukan Jepang

• Indonesia

• pendudukan Belanda

• pendudukan lnggris

Anggota BPUPKI yang berasal dari Indonesia... orang.

• 62

• 60

• 61

• 63

Anggota BPUPKI bersidang pada tanggal ... .

• 29 Mei-11 Juli 1945

• 27 Mei-16 Juli 1945

• 29 Mei-12 Juli 1945

• 29 Mei-16 Juli 1945

Penetapan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penetapan dan pengesahan sebuah Undang-Undang Dasar sebagai -hasil kesepakatan Bangsa

lndonesiayang duduk di BPUPKI. Mereka berasal dari berbagai daerah dan golongan yang ada. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wujud ... .

• gotong royong Bangsa Indonesia

• saling menghormati dan menghargai

• persatuan dan kesatuan Bangsa lndonesia

• rasa prihatin seluruh Bangsa lndonesia

Sebagai warga negara yang baik maka sikap terhadap UUD 1945 adalah ... .

• mematuhi dan melaksanakannya karena berlaku bagl seluruh warga negara

• membandingkannya dengan UUD negara yang lain

• seIalu merubah pasal-pasalnya

• rasa prihatin seluruh Bangsa lndonesia

• mempelajari dan menghafalkan

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kon stitusi pertama Bangsa Indonesia di dalamnya tiga bagian berikut, kecuali ... .

• kepala Undang-undang

• pembukaan

• batang tubuh

• penutup

• mempelajari dan menghafalkan

Berikut ini nilai-nilai kerohaman Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertam Negara Indonesia, kecuali ... .

• kemasyarakatan

• Ketuhanan

• persatuan

• kemanusiaan

Dalam Undang-Undang Dasar, salah satunya berisi tentang organisasi negara. Artinya ... .

• mengatur Iembaga-Iembaga yang ada dalam suatu negara

• mengatur hubungan antar pejabat negara serta tugas-tugasnya

• mengatur Iembaga-lembaga hokum dalam suatu negara

• mengatur lembaga-lembaga sosial dan ekonoml dalam suatu negara