Search Header Logo

Ulangan Harian PPKn Bab 3 Kelas 10

Authored by suwanto kromo

Social Studies, Moral Science

10th Grade

Used 162+ times

Ulangan Harian PPKn Bab 3 Kelas 10
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

25 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945 lembaga negara ini disebut sebagai lembaga tinggi negara yang berkedudukan sebagai penasihat presiden dan berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden. Lembaga yang dimaksud adalah....

MPR

DPR

DPA

BPK

MA

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Negara Indonesia memiliki berbagai jenis spesies hewan langka. Kekayaan tersebut berpotensi untuk diselundupkan ke negara lain. Penangkapan terhadap pelaku penyelundupan hewan langka menjadi tugas dan wewenang....

TNI

Polisi

Presiden

Jaksa agung

Sekretaris kabinet

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Operasi militer di kawasan perbatasan terus ditingkatkan. Penggunaan kekuatan militer untuk kepentingan operasi militer merupakan tugas yang diemban oleh....

Kapolri

Kepala BIN

Jaksa agung

Panglima TNI

Sekretaris kabinet

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 dan bertanggungjawab melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan adalah....

LAN

LIPI

PTDI

ANRI

BATAN

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota....

MA dan MK

BPK dan MK

DPR dan KY

DPR dan BPK

DPR dan DPD

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Presiden bersama dengan DPR telah membuat dan menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Tugas dan wewenang presiden tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan fungsi kekuasaan....

Federatif

Legislatif

Yudikatif

Eksekutif

Eksaminatif

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Lembaga selain DPR dan presiden, yang berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah adalah....

DPD

MPR

BPK

DPRD kota

DPRD kabupaten

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?