Bab 3 PKN, Peraturan perundang-undangan

Tata urutan perundang-undangan tertinggi adalah ...

• UU

• UUD Tahun 1945

• Perppu

• Peraturan Pemerintah

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung maka bahwa peraturan perundangan memiliki herarki / tingkatan , yang dimaksud heirarki adalah ....

• peraturan dibawah mendasari peraturan aturan diatasnya

• peraturan dibawah mengikat peraturan diatasnya

• peraturan diatas boleh dilanggar peraturan dibawahnya

• peraturan dibawah tak boleh melanggar peraturan diatasnya

Pembentukan Peraturan perundang-Undangan Indonesia diatur dalam .....

• Undang-Undang No. 2 Tahun 2008

• Undang-Undang No. 15 Tahun 2012

• Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

• Undang-Undang No. 7 Tahun 2013

Ada lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam lembaga negara Indonesia membuktikan bahwa konstitusi berfunsi sebagainya.....

• Pengatur hubungan Indonesia

• Pembaharu masyarakat

• Pengendali masyarakat

• Pembagi kekuasaan

UUD'45 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki beberapa fungsi, salah satunya pembatas kekuasaan . contoh pelaksanaan fungsi tersebut adalah....

• DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

• MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan UU

• Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 Thn dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya 1 x masa jabatan

• Presiden dlm membuat perjanjian Internasional lainnya yg menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat harus dengan persetujuan DPR

Tata urutan perundang-undangan terendah adalah ...

• UU

• UUD"45

• PERDA

• PERPU

Posisi Perppu dan Undang-Undang dadalam urutan perunadang-undangan adalah ...

• Lebih rendah dari Perppu

• Sejajar

• Lebih tinggi dari UU

• Lebih rendah dari UU

Peraturan pemerintah dirumuskan dan di keluarkan oleh...

• Menteri

• Presiden

• Pimpinan DPR

• Wakil Presiden

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU adalah ..

• PP

• Perda

• Perppu

• UU

Badan yang mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undangan adalah ....

• Yudikatif

• Eksekutif

• Eksekutif dan Yudikatif

• Legislatif