proises perubahan danpembentukan peraturan perundangan

Perubahan UUD 1945 diatur dalam pasal . . .

• 3

• 5

• 30

• 37

DPR memegang kekuasaan membentuk Undang – Undang, penegasan ini terdapat dalam UUD 1945 pasal . . .

• 19 ayat 1

• 20 ayat 1

• 21 ayat 1

• 22 ayat 1

Rancangan undang – undang yang telah disetujui DPR belum sah menjadi UU apabila belum ditandatangani oleh . . .

• DPR

• DPR dan presiden

• Presiden

• MPR

Presiden berhak mengajukan rancangan undang – undang kepada DPR. Ketentuan ini tercantum dalam pasal . . .

• 3 ayat 1

• 5 ayat 1

• 6 A UUD 1945

• 7 ayat 2

Pengajuan RUU oleh DPR dilakukan jika diajukan sekurang – kurangnya . . . .

• 50% + 1

• 1/3 anggota DPR

• 20 anggota dari fraksi yang sama

• 13 anggota dari fraksi yang berbeda

Presiden selaku kepala pemerintahan diperbolehkan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang – undang. Hal ini karena . . . .

• Adanya kepentingan yang sangat mendesak

• Dalam hak ikhwal kegentingan yang memaksa

• Anggota DPR sedang dalam masa reses

• Adanya perbedaan antara DPR dengan pemerintah

Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang – undang. Ketentuan ini merupakan isi pasal . . . .

• 19 ayat 2

• 20 ayat 1

• 21 ayat 1

• 22 ayat 2

Perpu yang ditolak oleh DPR harus dinyatakan . . . .

• Tidak berlaku

• Tetap berlaku

• Batal demi hukum

• Berlaku sebagian

Peraturan perundang – undangan yang menghendaki persetujuan bersama antara presiden dengan DPR adalah . . . .

• UUD 1945

• UU

• Peraturan pemerintah

• Peraturan daerah

Yang berhak mengubah UUD 1945 adalah …

• Presiden

• DPR

• MPR

• DPR dan MPR