TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis, apabila ....

• ketentuannya sesuai keyakinan umum

• peraturannya dapat mengisi kekosongan hukum

• peraturannya mempunyai dasar hukum

• rumusannya mendapat pembenaran secara filsafat

Peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum. Pernyataan tersebut menunjukkan landasan ....

• yuridis

• filosofis

• ideologis

• sosiologis

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang sesuai dengan pasal ....

• Pasal 1 ayat 3

• Pasal 2 ayat 3

• Pasal 3 ayat 3

• Pasal 4 ayat 3

Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah ....

• UUD NRI Tahun 1945

• Pancasila

• TAP MPR

• Undang Undang

Peraturan yang dibuat oleh presiden dalam keadaan mendesak adalah ....

• Undang-undang

• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

• Peraturan Presiden

• Instruksi Presiden

Peraturan tertinggi di Indonesia yang dijadikan hukum dasar dalam membuat sebuah peraturan adalah ....

• Undang-Undang

• Pancasila

• UUD NRI Tahun 1945

• TAP MPR

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang adalah ....

• Pancasila

• UUD NRI Tahun 1945

• Undang Undang

• Peraturan Pemerintah

Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh ....

• Majelis Pemusyawaratan Rakyat

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Dewan Perwakilan Rakyat

Salah satu kesepakatan dasar dalam mengamademen UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak menghilangkan naskah asli yaitu ....

• Rigid

• Adendum

• Fleksibel

• Konvensi

Amandemen UUD akan sah apabila disetujui oleh anggota MPR dengan ketentuan ....

• 1/3 jumlah anggota MPR

• 2/3 jumlah anggota MPR

• 50% anggota MPR

• 50% + 1 anggota MPR