AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan disebut ...

• Pajak parkir

• Retribusi daerah

• Pendapatan

• Jasa usaha

• Jasa umum

Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai segala bentuk pengeluaran dalam rangka mewujudkan desentralisasi disebut ....

• Dana alokasi khusus

• Dana alokasi umum

• Dana perimbangan

• Laba usaha daerah

• Pendapatan pajak

Tanggal 2 Januari 2018, SKPD Dinas Pendapatan menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaaan dan perkotaan sebesar Rp 90.000.000,-. Pencatatan transaksi dalam jurnal finansial dengan mencatat dikredit untuk akun ....

• Pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan Rp 90.000.000,-

• Piutang pajak daerah Rp 90.000.000,-

• Perubahan SAL Rp 90.000.000,-

• RK PPKD Rp 90.000.000,-

• Kas dibendahara Rp 90.000.000,-

Tanggal 2 Januari 2018, SKPD Dinas Pendapatan menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan sebesar Rp 90.000.000,-. Pencatatan transaksi dalam jurnal pelaksaan anggaran dengan mencatat didebit untuk akun ....

• RK PPKD Rp 90.000.000,-

• Penerima Rp 90.000.000,-

• Kas dibendahara Rp 90.000.000,-

• Piutang pajak Rp 90.000.000,-

• Tidak ada jurnal

Tanggal 10 Januari 2018, wajib pajak menyetor kas ke Bendahara Penerima SKPD Dinas Pendapatan sebesar Rp 70.000.000,-. Pencatatan transaksi dalam jurnal pelaksana anggaran dengan mencatat didebit untuk akun ....

• Piutang pajak rp 70.000.000,-

• Kas di bank Rp 70.000.000,-

• Perubahan SAL Rp 70.000.000,-

• PPKD Rp 70.000.000,-

• Tidak dijurnal

Dana yang telah dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu yang diajukan untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara disebut ...

• Dana alokasi umum

• Dana alokasi khusus

• Dana perimbangan

• Laba usaha daerah

• Pendapatan pajak

Jurnal yang diperlukan dalam pencatatan jurnal berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran disebut ....

• Jurnal pelaksana anggaran

• Jurnal finansial

• Jurnal penyesuaian

• Jurnal pembantu

• Jurnal penutup

Tanggal 2 Februari 2018, Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Pendapatan menerima kas untuk pembayaran pajak hotel sebesar Rp 65.000.000,-. Pencatatan transaksi dalam jurnal pelaksanaan anggaran dengan mencatat dikredit untuk akun pendapatan ....

• Piutang pajak Rp 65.000.000,-

• Pajak hotel LO Rp 65.000.000,-

• Pajak hotel Rp 65.000.000,-

• Pajak hotel LRA Rp 65.000.000,-

• Tidak ada pencatatan jurnal

Tanggal 26 Februari 2018, Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Pendapatan menyetorkan pajak hotel ke rekening kas daerah sebesar Rp 40.000.000,-. Pencatatan transaksi dalam jurnal pelaksanaan anggaran dengan mencatat dikredit untuk akun ....

• RK PPKD Rp 40.000.000,-

• Piutang pajak Rp 40.000.000,-

• Pendapatan pajak Rp 40.000.000,-

• Pendapatan pajak Rp 40.000.000,-

• Tidak ada jurnal

Tanggal 10 Maret 2018, wajib pajak menyetorkan kas ke Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Pendapatan sebesar Rp 50.000.000,-. Pencatatan transaksi dalam jurnal pelaksaan anggaran dengan mencatat didebit untuk akun ....

• RK PPKD Rp 50.000.000,-

• Kas di bank Rp 50.000.000,-

• Perubahan SAL Rp 50.000.000,-

• Piutang pajak Rp 50.000.000,-

• Tidak ada jurnal