TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

Dasar konstitusional bahwa negara Indonesia adalah negara hukum adalah ....

• Pembukaan UUD 1945

• Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

• Pasal 24 UUD 1945

• Keputusan Mahkamah Agung

Sesuatu yang menjadi dasar implementasi /pelaksanaan sistem hukum nasional ....

• Pancasila dan UUD 1945

• UUD 1945 dan Ketetapan MPR

• Undang-undang dan Prolegnas

• keadaan nyata dalam masyarakat

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan RI secara normatif dapat kita lihat dalam ....

• Pembukaan UUD 1945

• UU Nomor 12 Tahun 2011

• Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR

• Lembaran Negara

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dalam keadaan memaksa (kepentingan yang memaksa) adalah ....

• Peraturan Presiden

• Undang-undang

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang

Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah ....

• Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

• Presiden dan DPR

• DPR dan MPR

• Presiden dan MPR

Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah ....

• Presiden

• MPR

• DPR

• Mahkamah Agung

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara ....

• berkedaulatan rakyat

• kesatuan

• hukum

• republik

Kepala pemerintahan di tingkat Provinsi adalah ....

• Walikota

• Bupati

• Gubernur

• Presiden

Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah ....

• UUD NRI Tahun 1945

• Pancasila

• TAP MPR

• Undang Undang

Peraturan tertinggi di Indonesia yang dijadikan hukum dasar dalam membuat sebuah peraturan adalah ....

• Undang-Undang

• Pancasila

• UUD NRI Tahun 1945

• TAP MPR