
Sistem Ketatanegaraan RI
Authored by Heribertus Yutono
Social Studies
12th Grade
Used 19+ times

AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
15 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Lembaga kekuasaan negara yang bertugas untuk mengubah/membuat undang-undang dalam trias politika di Indonesia adalah....
legislatif
MPR-DPR
eksekutif
yudikatif
eksaminatif
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan adalah
Dibantu oleh negara bekas penjajah
Langsung membaik
Angka inflasi berhasil ditekan
Pendapatan pemerintah tidak seimbang dengan pengeluaran
mendapatkan bantuan ekonomi dari negara asing
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Sistem multipartai di Indonesia pada awal kemerdekaan bertujuan
Mendidik masyarakat agar berpolitik praktis
Menegakkan sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi
Mengikuti saran Sekutu agar mendapat simpati internasional
Menghargai jasa-jasa perjuangan partai politik sebelum Indonesia merdeka
memberikan banyak pilihan bagi masyarakat sebagai wadah
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Pada awal terbentuknya, KNIP berkedudukan membantu tugas Presiden . setelah terbitnya Maklumat Nomor X pada 16 Oktober 1945 KNIP berfungsi sebagai lembaga pengganti DPR dan MPR. Dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa
pembentukan DPR dan MPR belum diperlukan selama KNIP masih berfungsi
fungsi KNIP tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia
telah terjadi perubahan sistem ketatanegaraan pada awal kemerdekaan
presiden menanggap KNIP lebih cocok menjalankan Fungsi eksekutif
fungsi KNIP telah berubah menjadi sebuah Majelis Legislatif
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Penggantian kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer pada awal kemerdekaan pada hakikatnya merupakan
Tindakan yang menyimpang dari UUD 1945
Upaya yang tepat untuk menyelamatkan negara
Tindakan sejalan dengan cita-cita proklamasi
Tindakan yang sangat tepat pada saat itu
tidak sejalan dengan UU dan Pancasila
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Yang dimaksud dengan kekuasaan pemerintahan negara menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....
Presiden, wakil presiden
MPR, DPR, DPD
MA, MK dan KY
Semua lembaga negara RI
kementerian negara
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Masa persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 16 Juli 1945. Hasil sidang BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 membahas tentang ....
Bentuk negara
Wilayah Negara
Persiapan penyusunan rancangan undang-undang dasar dan pembentukan panitia perancang undang-undang dasar
Pernyataan Kemerdekaan.Pasal dari RUUD berjumlah 42 pasal
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?