TWK 3

Harjo di dakwa melakukan suatu tindakan kriminal ringan. Ia dikenai hukuman 5 bulan kurungan penjara. Kini sudah berjalan 4 bulan dan terjadi pandmi covid-19. Akibatnya ia mendapatkan peniadaan hukuman untuk sisa masa hukumannya. Peniadaan hukuman ini dapat dikeluarkan atas pertimbangan dari ...

• DPR
• MPR
• MA
• MK
• Presiden

Parto adalah seorang Tentara Nasional Indonesia yang gugur saat menjalankan tugas kenegaraan, sebelum pemakaman dilakukan, ia diberi tanda jasa yang diikrartkan dalam upacara pemakamannya, Pihak yang berhak memberi gelar pahlawan atau tanda jasa adalah

• Ketua DPR
• Ketua MPR
• Presiden
• MA
• MK

Faktor utama ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie dalam sidang umum MPR 1999 adalah

• A. Kegagalan penanganan skandal Bank Bali
• B. Penanganan kasus Soeharto yang lambat dan tidak kunjung selesai
• C. Pelepasan beberapa tahanan politik di era Orde Baru
• D. Terpecahnya barisan pendukung dari Golkar
• E. Ketidakpercayaan rakyat terhadap BJ Habibie

Berikut ini yang merupakan perubahan dalam sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rangka mencegah terjadinya Inefisiensi akibat tidak terpadunya pelaksanaan antara departemen adalah…

• A. Bappenas tidak lagi berada di bawah Menko Perekonomian tapi di bawah Presiden
• B. Melakukan sistem lelang Jabatan untuk posisi yang tidak begitu penting dalam pemerintahan
• C. Melakukan penambahan waktu dwelling time untuk penghitungan bea cukai
• D. Pemberlakuan reshuffle kabinet bagi para menteri yang tidak dapat memenuhi target dan<br />lolos evaluasi
• E. Pembangunan jalan tol Palikanci untuk mengatasi kemacetan di daerah Bandung dan Pantura

Berikut ini yang bukan merupakan contoh pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif berdasarkan Pancasila adalah …

• A. Pengiriman pasukan perdamaian ke daerah konflik
• B. Meningkatkan perlindungan WNI di luar negeri
• C. Ikut serta dalam perjanjian internasional untuk kepentingan rakyat Indonesia
• D. Melakukan kerja sama dengan negara-negara ASEAN di bidang hankam, ekonomi, dan<br />sosial
• E. Memperluas perjanjian deportasi dengan negara-negara tetangga

Setelah Reformasi tahun 1998 dan runtuhnya orde baru, pemerintah Indonesia menggalakkan Otonomi daerah yang merupakan tuntutan Reformasi. Menurut Undang- Undang Dasar 1945 pasal 18A ayat (1), Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan memperhatikan ....

• keistimewaan daerah
• kepentingan daerah
• kepentingan nasional
• kekhususan dan keragaman daerah
• kepentingan daerah dan nasional

Selama tiga puluh dua tahun pemerintah Orde Baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktik- praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah. Saat sidang tahunan Majelis Permusyarawatan Rakyat RI mengesahkan amendemen ketiga UUD 1945. Dalam sidang itulah diresmikan salah satu lembaga negara yang diatur secara khusus dalam konstitusi/dasar negara dalam Pasal 24B UUD 1945. Apakah nama lembaga tersebut ?

• MA`
• MK
• KY
• KPK
• BPK

Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Lembaga ini membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Narasi di atas merupakan pengertian lembaga tinggi negara yaitu ?

• MK
• KY
• Pengadilan Tinggi
• MA
• Pengadilan Negeri

Pemilu merupakan hak warga negara Indonesia yang tercantum di dalam UUD 1945 pasal 22 E. Untuk itu diharapkan peran serta masyarakat dalam menyukseskan dan menyikapi Pemilu dengan arif dan bijaksana. Di bawah ini yang merupakan perilaku sehari-hari berkaitan dengan UUD 1945 pasal 22 E adalah ?

• A. Ikut memberikan saran mengenai konsep menyambut hari Kemerdekaan Indonesia
• B. Mengibarkan bendera merah putih di depan rumah saat hari Kemerdekaan Indonesia
• C. Ikut bekerja sama dalam pembangunan jembatan yang rusak saat musim hujan
• D. Menjaga lingkungan sekitar dari sampah dan rumput-rumput liar
• E. Ikut aktif dalam organisasi masyarakat yang ada di sekitar rumah

Mahkamah Agung dapat menyatakan bahwa suatu peraturan perundangan tidak memiliki kekuatan hukum karena isinya bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Dengan kewenangan Mahkamah Agung tersebut berarti …..

• A. Mahkamah Agung berkedudukan lebih tinggi daripada Lembaga pembuat aturan
• B. Mahkamah Agung berwenang mengganti peraturan yang dibuat oleh Lembaga lain
• C. Mahkamah Agung berwenang memutuskan keabsahan setiap peraturan perundangan
• D. Mahkamah Agung harus memeriksa setiap peraturan sebelum diberlakukan
• E. Peraturan di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang