APBN dan APBD

APBN diantur dalam perundang-undangan, salah satu undang-undang yang

mengatur tentang APBN tahun 2020 adalah....

• a. UU No. 14 Tahun 2019

• b. UU No. 20 Tahun 2019

• c. UU No. 4 Tahun 2020

• d. UU No. 11 Tahun 2020

• e. UU No. 20 Tahun 2020

Tujuan dari penyususunan APBN adalah....

• a. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan keuangan pemerintah dalam

  melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan

  pembangunan nasional

• b. Sebagai acuan atau pedoman pengeluaran keuangan pemerintah dalam

  melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan

  pembangunan nasional

• c. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan

  pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dikementrian dan

  lembaga-lembaga negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

• d. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan

  pemerintah daerah masing-masing dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan

  kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

• e. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan

  pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi

  tercapainya tujuan pembangunan nasional

APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran adalah fungsi APBN yang

dimaksud adalah....

• a. Fungsi Otoritas

• b. Fungsi Perencanaan

• c. Fungsi Alokasi

• d. Fungsi Distribusi

• e. Fungsi Pengawasan

Menciptakan efesiensi perekonomian dengan sumber daya teralokasi secara

optimal merupakan perwujudan dari fungsi...

• a. Fungsi Otoritas

• b. Fungsi Perencanaan

• c. Fungsi Alokasi

• d. Fungsi Distribusi

• e. Fungsi Pengawasan

APBN dalam proses penyusunannya melalui tahapan di bawah ini. Yang tidak

termasuk tahapan penyusunan RAPBN adalah....

• a. Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

  Negara

• b. Pemerintah meminta Badan Pengawas Keuangan untuk menilai RAPBN

• c. Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas

• d. DPR membahas RAPBN dengan tujuan untuk diterima atau ditolak

• e. RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada

  pemerintah yang dilaksanakan

Lembaga Negara yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan

kepada DPR dalam membahas RAPBN yang diajukan pemerintah yaitu...

• a. DPRD

• b. MPR

• c. DPD

• d. MA

• e. BPK

Melalui APBN tercermin gambaran pembagian anggaran negara untuk setiap

sektor dan wilayah pembangunan. Hal tersebut menunjukkan salah satu fungsi

APBN yaitu yatu ...

• a. Alokasi

• b. Regulasi

• c. Distribusi

• d. Stabilisasi

• e. Evaluasi

Perhatikan komponen pendapatan berikut ini

1. Pajak penghasilan (PPh)

2. bagian laba dari BUMN

3. Cukai

4. Pungutan ekpor

5. Penerimaan dari pengelolaan SDA

Dari konponen penerimaan diatas yang termasuk penerimaan dalam negeri dari

sektor perpajakan adalah nomor....

• a. 1, 2, dan 3

• b. 2, 3 dan 4

• c. 3, 4 dan 5

• d. 1, 3 dan 4

• e. 2, 4 dan 5

Sebagai negara yang memiliki kerjasama dengan negara lain, terkadang

Indonesia mendapatkan bantuan yang sifatnya tidak mengikat. Dalam postur

APBN penerimaan tersebut akan dicatat dalam komponen....

• a. Hibah

• b. Penerimaan pajak

• c. Penerimaan pinjaman

• d. Penerimaan dalam negeri

• e. Penerimaan lain-lain

APBN diharapkan dapat berpengaruh pada perekonomian negara, yang tidak

termasuk dalam pengaruh APBN terhadap perekonomian adalah....

• a. Pertumbuhan ekonomi meningkat

• b. Peningkatan GNP

• c. Panambahan jumlah uang yang beradar

• d. Menstabilkan kondisi moneter dan fiskal

• e. Peningkatan lapangan kerja