ULANGAN PERAN PELAJAR, MAHASISWA, DAN PEMUDA DALAMPERUBAHAN

Penyimpangan yang paling parah yang pernah dijalankan oleh pemerintah Orde Baru dari segi ketata negaraan adalah

• Adanya monopoli tafsir atas konstitusi dan dasar negara oleh penguasa
• Tidak efektifnya pelaksanaan pengadilan atas kasus – kasus pidana
• Para pengusaha kakap selalu lolos dari jeratan hukum
• Rendahnya kesadaran politik warga negaranya
• Tidak adanya kebebasan pers

Berikut ini yang bukan ciri-ciri pemerintahan Orde Baru adalah ....

• Dwi Fungsi ABRIe
• Pembentukan sistem semi perwakilan
• Pemberlakuan sistem masa mengambang
• Kebebasan berkumpul dan berpendapat
• Pembanguan ekonomi yang mengandalkan bantuan luar negeri dan modal asing

Faktor luar yang mempengaruhi perkembangan perekonomian , kearah krisis ekonomi Indonesia adalah. ….. terjadinya

• Melemahnya IHSG di bursa saham di New York
• Terjadinya krisis ekonomi di Thailand tahun 1996
• Terjadinya krisis moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan juli 1996
• Utang luar negeri membengkak menjadi 137 milliar dollar AS
• Menguatnya nilai tukar dollar Amerika terhadap nilai mata uang-mata uang local

Setahun sebelum pemilu bulan mei 1997, situasi politik dalam negeri mulai memanas, hal ini disebabkan karena,…

• Rezim orde baru yang didukung Golkar berusaha memenangkan pemilu secara mutlak, sementara tekanan-tekanan terhadap pemerintah makin berkembang.
• Pemerintah tidak mampu menciptakan stabilitas ekonomi, politik dan social pada akhir masa pemerintahan Orde baru
• Munculnya kerusuhan di Situbondo, yang di tandai dengan pembunuhan dukun santet
• Kerusuhan sambas, yakni konflik antar etnis atau konflik berbau SARA
• tidak adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara

Di tengah situasi politik dalam negeri yang mulai memanas menjelang pemilu bulan mei 1997, terjadilah ganjalan dalam kehidupan berpolitik. Hal ini disebabkan terjadinya peristiwa 27 Juli 1996 ,yakni peristiwa,….

• Kerusuhan dan perusakan gedung DPP PDI yang membawa korban jiwa dan harta
• Kerusuhan di Situbondo, yang di tandai dengan pembunuhan dukun santet
• Kerusuhan di Tasik Malaya
• Kerusuhan sambas, yakni konlik antar etnis atau konflik berbau SARA
• Kerusuhan Ambon, yakni konflik yang berbau SARA

Keberadaan partai-partai yang ada dalam legislative seperti PPP, Golkar dan PDI dianggap tidak mampu menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat, karena,….

• Tekanan pemerintah Orba terhadap oposisi sangat besar dan pemerintah melarang mendirikan partai politik lain
• penentuan keanggotaan DPR dan MPR, diatur serta bergantung pada penguasa
• DPR bukan mewakili kepentingan rakyat tapi kepentingan penguasa
• Keanggotaan DPR dan MPR dibentuk melalui Kepres
• Pemilu hanya dijadikan sarana untuk melanggengkan kekuasaan secara sepihak

Terjadinya krisis multidimensional yang melanda Indonesia, telah mengakibatkan,....

• Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto
• Munculnya rasa nasionalisme yang tinggi untuk bersama-sama mengatasi krisis
• Lunturnya rasa cinta tanah air,bangsa dan negara dari sebagian besar masyarakat
• Terjadinya berbagai tindak anarkhis diberbagai pelosok tanah air
• Masyarakat mudah tersulut emosi dalam mengatasi permasalahan yang sepele

Krisis ekonomi Indonesia berawal, dari, ….

• Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat
• Utang luar negeri membengkak dan sudah jatuh tempo pembayaran
• Macetnya ekspor-impor sebagai dampak krisis ekonomi negara-negara Asia Tenggara
• Krisis kepercayaan
• Terjadinya krisis perbankan

Naiknya Suharto sebagai satu-satunya calon presiden RI dalam sidang umum MPR 1998, tidak dapat dipisahkan dari komposisi anggota DPR/MPR yang lebih mengarah pada,….

• Unsur-unsur Nepotisme
• Unsur-unsur Kolusi
• Unsur-unsur Korupsi
• Unsur-unsur Representatives
• Parlemen dengan stelsel daftar

Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori kalangan mahasiswa,masalah hukum menjadi salah satu agenda untuk direformasi. Yang diinginkan adalah, ….

• Hukum dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR
• Mendudukan hukum pada posisi yang sebenarnya
• Setiap warga Negara berkedudukan yang sama dalam hukum
• Adanya supremasi MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat
• sebagai Negara hukum Mahkamah agung memiliki kedudukan paling tinggi dalam hukum