UH PPKn Bab 3 Kelas 8

Peraturan hukum di Indonesia yang mempunyai kedudukan paling tinggi adalah ...

• Ketetapan MPR

• UUD NRI Tahun 1945

• UU

• Peraturan Pemerintah

UUD 1945

Tap MPR

UU/ .....

PP

Perpres

Perda Provinsi

Perda Kab/Kota

Nama peraturan yang tepat pada posisi yang kosong adalah ...

• Instruksi Presiden

• Perda Daerah

• Perppu

• Peraturan Negara

Rancangan Undang-Undang atas usul inisiatif DPR baru dapat diajukan apabila disetujui anggota DPR dari fraksi yang berbeda sejumlah ...

• dua puluh orang

• semua anggota DPR

• separuh anggota DPR

• sepuluh anggota DPR

Hukum merupakan langkah-langkah yang harus di tempuh apabila ada peraturan perundang undang yang tidak mengakomosasi kepentingan dan aspirasi masyarakat yakni dengan cara ...

• mengajukan keberatan lewat wakil-wakil rakyat

• memberikan masukan yang berharga sebagai alternatif yang baik

• mengajukan penundaan terhadap pemberlakuan undang-undang tersebut

• memprotes tanpa menjaga stabilitas masyarakat

Perubahan perundang-undang yang baik harus di tinjau dari aspek sosiologis agar ...

• tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

• tidak bertentangan dengan norma yang hidup di tengah masyarakat

• tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat

• sesuai dengan cita-cita hukum Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Dalam proses penyiapan RUU di lingkungan pemerintah, prakarsa yang telah disiapkan oleh kementrian dan lembaga yang menyangkut bidang tugasnya kemudian diajukan kepada ...

• para Menteri

• Presiden

• Menteri Hukum dan HAM

• Sekretaris Kabinet

Lembaga yang berwenang membuat Undang-Undang adalah ...

• MPR (DPR dan DPD)

• Presiden

• Presiden dan DPR

• Gubernur dan DPRD Provinsi

Peraturan Pemerintah (PP) bukanlah merupakan peraturan yang berdiri sendiri sebab PP dibuat untuk melaksanakan ...

• Peraturan Presiden

• Peraturan Daerah

• Keputusan Presiden

• Undang-Undang

Menjunjung tinggi hukum mempunyai maksud dan sejumlah konsekuensi seperti di bawah ini, kecuali ...

• bertanggung jawab di depan hukum

• sadar akan hak dan kewajibannya

• mengerti hukum

• tunduk di bawah pemimpin

Di bawah ini yang bukan merupakan syarat-syarat sebuah peraturan hukum berlaku adalah ...

• peraturan yang dibuat harus diumumkan

• peraturan tidak boleh berlaku surut

• peraturan hanya bersifat sementara

• peraturan harus menjamin keadilan