US PPKn KELAS XII SUSULAN IBNU

US PPKn KELAS XII SUSULAN IBNU

University

50 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

University

50 Qs

Latihan Soal UP PKn

Latihan Soal UP PKn

University

50 Qs

ASSESMEN AKHIR SEMESTER PKN KLS 8

ASSESMEN AKHIR SEMESTER PKN KLS 8

12th Grade - University

45 Qs

Ujian Akhir Semester Pancasila

Ujian Akhir Semester Pancasila

7th Grade - University

52 Qs

HUKUM AGRARIA

HUKUM AGRARIA

University

45 Qs

UTS Pendidikan Pancasila Ilmu Pemerintahan REG M 2023

UTS Pendidikan Pancasila Ilmu Pemerintahan REG M 2023

University

50 Qs

ULANGAN HARIAN 1 BAB 1 KELAS 12

ULANGAN HARIAN 1 BAB 1 KELAS 12

University

50 Qs

UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG

University

50 Qs

US PPKn KELAS XII SUSULAN IBNU

US PPKn KELAS XII SUSULAN IBNU

Assessment

Quiz

Social Studies, Moral Science

University

Hard

Created by

muslika muslika

Used 31+ times

FREE Resource

50 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan negara dalam praktiknya perlu dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga penyelenggaraan pemerintahan negara akan berlangsung secara tertib, aman serta bebas dari KKN. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, karena menjadi ....

pandangan hidup bagi masyarakat dan bangsa Indonesia

landasan filosofis dalam menjalankan pemerintahan negara

norma hukum yang melandasi praktik pemerintahan negara

landasan hukum hanya dalam menjalankan kekuasaan yudikatif

landasan sosiologis penguasa dalam mempertahankan kekuasaan

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Perhatikan pernyataan berikut ini !

(1) Membuang sampah sembarangan

(2) Perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hokum

(3) Angka pengangguran cukup tinggi

(4) Tidak membayar pajak bumi dan bangunan

(5) Merusak fasilitas Negara

Berdasarkan data diatas manakah yang merupakan bentuk pengingkaran kewajiban warga Negara !

1, 2, 3

1, 4, 5

3, 4, 5

1, 3, 6

1, 3, 2

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Secara legal formal pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa. Paling utama: pelanggaran kedaulatan. Merujuk kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, masuknya kapal ikan asing secara illegal di alut territorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan nasional (Pasal 19). UU No 31/ 2004 yang diperbarui dengan UU No 45/ 2009 tentang Perikanan menyebutkan, aksi pencurian ikan tergolong tindak pidana. Berdasarkan artikel diatas, illegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap….

Petriotisme

Kedaulatan Negara

Ketentraman Negara

Kemanan Indonesia

Pertahanan Indonesia

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat terakhir. Hal tersebut adalah kekuasaan MA bidang….

Pelaksanaan hokum

Pengawasan

Pengamanan

Pemberi nasehat

Peradilan

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan merupakan nilai ideal yang terdapat pada sila ke …

Pertama

Kedua

Ketiga

Keemapat

Kelima

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Menyadari hal itu maka sikap siswa yang benar adalah….

masa bodoh karena hal tersebut adalah urusan negara/pemerintah

dukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara kita

untuk belajar dan bekerja keras sehingga dapat menghasilkan semuanya dari negara barat

Mendukung penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dari negara barat

sangat setuju bila usaha kita dalam pembangunan menggunakan teknologi sederhana

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Perhatikan pernyataan-pernyataan dibawah ini

1. Hukum nasinal

2. Hukum Internasioanal

3. Hukum Asing

4. Hukum Material

5. Hukum Formal tempat berlakunya

Berdasarkan pernyataan diatas yang termasuk penggolongan hukum menurut berdasarkan tempat

berlakunya pada nomor:

1,2 dan 3

1,3 dan 4

2,3 dan 4

3,4 dan 5

3,4 dan 5

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?