Subjek PPN

Hanya yang sudah berstatus PKP yang diperkenankan dan diwajibkan menyetorkan PPN ke Kas Negara

• benar

• salah

Tuan Jaya Putra, seorang karyawan swasta yang baik hati dan tidak sombong, tidak memiliki kewajiban menyetorkan PPN ke Kas Negara ketika dia...

• Impor BKP

• melakukan penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean

• Memanfaatkan BKP/JKP dari Luar Daerah Pabean

• Membangun Sendiri Rumah dengan Luas Total 400 m2

Berikut ini adalah Kewajiban PKP, kecuali...

• melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

• memungut pajak yang terutang

• menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran yang dapat dikreditkan

• melaporkan penghitungan pajak

Batasan Pengusaha Kecil ditentukan oleh Menteri Keuangan

• benar

• salah

´kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lama akhir bulan saat peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000

• benar

• salah

Salah satu syarat untuk dapat dikukuhkan sebagai PKP adalah memiliki Omzet (peredaran bruto) lebih dari 4,8 Milyar Rupiah, sehingga ketika Omzet belum mencapai 4,8 Milyar Rupiah belum diperbolehkan untuk mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP

• benar

• salah

´Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKP dan/atau STP untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan secara jabatan sebagai PKP, terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000

• benar

• salah

PT. DEF melakukan penyerahan BKP dan JKP di Tahun 2020 dengan nilai 4 Milyar Rupiah. Omzet (Peredaran Bruto) total dari PT. DEF di Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 10 Milyar Rupiah. PT DEF harusnya telah dikukuhkan sebagai PKP.

• benar

• salah

Badan usaha hanya wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP

• benar

• salah

Pengusaha A pada bulan Oktober 2024 jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 maka paling lambat harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP tanggal ...

• a. 1 Oktober 2024

• b. 31 Okober 2024

• c. 30 November 2024

• d. 31 Desember 2024