DT_I_PKN_X_SMT2

Kebijakan otonomi darah dilatarbelakangi oleh....

• pemerintah pusat tidak lagi dibebani memberikan anggaran kepada daerah

• daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya

• terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah

• putera-putera daerah dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya.

• pemerintah pusat terlalu luas urusannya.

Pelaksanaan otonomi daerah berpusat di daerah.....

• propinsi

• kabupaten/kota

• kota administratif

• desa

• ibu kota

Komponen-komponen pemerintah pusat adalah....

• presiden, menteri, dan gubernur

• presiden, DPR, dan menteri

• presiden dan para menteri

• presiden, ketua DPR, dan Ketua Mahkamah Agung

• presiden, MPR, dan DPR

Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan.....

• desentralisasi

• dekonsentrasi

• tugas pembantuan

• otonomi daerah

• sentralisasi

Jabatan kepala daerah dalam satu periodenya....

• 4 tahun

• 5 tahun

• 6 tahun

• 8 tahun

• 10 tahun

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru di Indonesia memiliki fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, kecuali....

• menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

• memutus sengketa kewenangan lembaga negara

• membuat partai politik

• memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

• memutus pembubaran partai politik

DPD merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menjalankan tugas utama....

• membantu MPR dalam mengubah undang-undang dasar

• membantu pemerintah dalam mengajukan RUU

• mewakili dan memperjuangkan aspirasi daerah

• mewadahi dan memperjuangkan kepentingan golongan

• membantu presiden dalam pemerintahan

Keuangan daerah yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan harus disetorkan ke pemerintah pusat sebesar....

• 10%

• 20%

• 50%

• 80%

• 90%

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah disebut.....

• desentralisasi

• dekonsentrasi

• tugas pembantuan

• otonomi daerah

• sentralisasi

Kedudukan DPRD terhadap pemerintah daerah adalah....

• sejajar

• lebih tinggi

• lebih rendah

• lembaga otonom

• lembaga administratif